Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Kepala Dinas Koperasi Minta Mobil Seharga Rp 500 Juta  

Editor

Zed abidien

image-gnews
Mobil Hummer yang diduga milik Raffy Ahmad, terparkir di kediaman Raffi Ahmad di Jalan Gunung Bolang RT 09 RW O4, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Mobil Hummer yang diduga milik Raffy Ahmad, terparkir di kediaman Raffi Ahmad di Jalan Gunung Bolang RT 09 RW O4, Lebak Bulus, Jakarta Selatan, Minggu (27/1). TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo
Iklan

TEMPO.CO, Makassar - Kepala Dinas Koperasi Provinsi Sulawesi Selatan A.M. Yamin memasukkan usulan pengadaan mobil dinas dalam Rencana Kerja Anggaran (RKA) yang akan ia gunakan untuk operasional kerja dengan nilai anggaran Rp 500 juta.

"Iya, untuk kepala dinas," kata Yamin ketika ditanyai ihwal peruntukan mobil dinas tersebut oleh Ketua Komisi B DPRD Sulsel Aerin Nizar dalam rapat kerja di ruang Komisi B DPRD Sulawesi Selatan, Jumat, 13 Desember 2013.

Permintaan kendaraan dinas dengan harga fantastis ini juga ditanggapi sinis oleh Wakil Ketua Komisi B Dewan Sulawesi Selatan Kadir Halid. Kadir mengatakan harga kendaraan dinas yang diajukan oleh Kepala Dinas Koperasi Provinsi terlalu tinggi. "Ini merek mobilnya Hammer atau apa?" kata Kadir.

Kadir mengatakan, untuk mobil anggota DPRD Sulsel saja harga satu kendaraan dinas yang dianggarkan sekitar dua ratus juta lebih. "Ini harganya terlalu tinggi, harus diturunkan," kata Kadir.

Berbeda dengan Kadir, anggota Komisi B yang lain, Andi Yaqkin Padjalangi, mengatakan kendaraan dinas bagi eselon dua harus sesuai dengan peraturan yang dinilai dari kapasitas pergerakan maksimum kendaraan. "Yang ditetapkan kalau tidak salah 2000 cc, harga kendaraan ini bervariasi ada yang mencapai 300-an juta, jadi disesuaikan saja," kata Yaqkin

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sebelumnya, Sekretariat DPRD Provinsi Sulawesi Selatan juga menganggarkan penambahan tujuh mobil dinas bagi anggota Dewan. Lima mobil yang akan digunakan bagi para egislator berkapasitas 2000 cc dengan harga pasaran sekitar Rp 280 juta. Dua mobil lain yang akan digunakan untuk operasional umum berkapasitas 1500 cc dengan harga pasaran Rp 180 juta. Kendaraan dinas yang dimiliki oleh DPRD Sulawesi Selatan saat ini berjumlah 54 unit.

DEBRA AYUDHISTIRA

Berita Lain:
Aset Melimpah dan Rumah Mewah Hercules
Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres
Spesifikasi Wah Pesawat Presiden RI 
Pemilik Vila Bayar Massa Penolak Pembongkaran? 
Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?
Tolak Ditilang, Pria Berserban Jadi Tersangka

 
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

7 Desember 2019

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia


Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

4 November 2019

Tjahjo Kumolo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.


Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

22 April 2017

Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama  Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi
Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.


Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

2 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.


Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

11 Februari 2016

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya (kanan) menerima dokumen Laporan Hasil Pemantauan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan (kiri) di gedung BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, 28 Januari 2016. ANTARA FOTO
Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.


Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

1 Oktober 2015

Ilustrasi Salat Ied. [TEMPO/ Dwi Narwoko]
Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada


Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

12 Agustus 2015

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.


Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

10 Agustus 2015

Mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. ANTARA/Noveradika
Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.


Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

3 Agustus 2015

Ilustrasi Korupsi
Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.


Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

14 Mei 2015

Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan
Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.