Wartawan Kecipratan Dana Hibah Jateng  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Elik Susanto

    TEMPO/Elik Susanto

    TEMPO.CO, Semarang - Dana hibah yang dialokasikan pemerintah daerah terus menjadi sorotan publik. Pasalnya, selain naik tiap tahun, dana hibah juga tak memiliki peruntukan yang jelas.

    Menurut laporan Indonesia Corruption Watch, dana hibah Pemerintah Provinsi Jawa Tengah tahun ini mencapai Rp 4,025 triliun, atau naik Rp 780,85 miliar dibanding tahun 2012 yang sebesar Rp 3,245 triliun.

    Pada APBD 2012, dana hibah triliunan rupiah tersebut antara lain mengalir ke sejumlah organisasi masyarakat, termasuk ke sembilan organisasi wartawan dengan total dana Rp 2,1 miliar. Organisasi wartawan yang kecipratan dana hibah itu di antaranya Persatuan Wartawan Indonesia Jawa Tengah yang mendapat Rp 800 juta, Forum Wartawan Provinsi dan DPRD Provinsi Jawa Tengah (Rp 350 juta), Kelompok Diskusi Wartawan (Rp 350 juta), Komunitas Wartawan Provinsi Jawa Tengah (Rp 200 juta), dan Ikatan Jurnalis Televisi Indonesia Jawa Tengah (Rp 150 juta).

    Dalam APBD 2013, Provinsi Jawa Tengah juga mengalokasikan anggaran Rp 2,1 miliar untuk sembilan organisasi wartawan yang sama. Tapi anggaran itu tak bisa cair seluruhnya karena ada pergantian gubernur, Bibit Waluyo digantikan Ganjar Pranowo.

    Menanggapi besarnya dana hibah di APBD itu, Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo akan memperketat seluruh pemberian dana hibah, termasuk hibah untuk organisasi kewartawanan. Jika sebelumnya pemberian dana hibah diberikan tanpa ada basis kegiatan, maka Ganjar kelak akan menyeleksi pemberian dana hibah.

    "Kalau ada pemberian dana hibah, maka basisnya adalah kegiatan yang harus jelas," kata Ganjar, Jumat, 13 Desember 2013. Ganjar menambahkan, dirinya akan memberikan dana hibah sesuai dengan ketentuan.

    Selain memperketat pemberian dana hibah, Ganjar Pranowo juga sudah berkomitmen menghentikan anggaran "amplop" untuk wartawan. Sebelumnya, Biro Humas Provinsi Jawa Tengah memberikan "amplop" sekitar Rp 150.000 per wartawan saat peliputan kegiatan pemerintah. Kini, Ganjar menghentikan praktek pemberian "amplop" itu.

    ROFIUDDIN | ZA

    Berita Lain:
    Aset Melimpah dan Rumah Mewah Hercules
    Tiga Kerugian Jika Jokowi Nyapres
    Spesifikasi Wah Pesawat Presiden RI 
    Pemilik Vila Bayar Massa Penolak Pembongkaran? 
    Jadi Model Iklan, Jokowi: Saya Ganteng Enggak?
    Tolak Ditilang, Pria Berserban Jadi Tersangka
    Modus Hercules Memeras dan Mencuci Uang  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lika-Liku Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta Pengganti Sandiaga Uno

    Kursi Wakil Gubernur DKI Jakarta kosong sejak Agustus 2018. Pada Januari 2020, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Gerindra mengajukan dua nama.