Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Warga Yogyakarta Resah Tanahnya Jadi Sultan Ground

Editor

Raihul Fadjri

image-gnews
Lambang Keraton Yogyakarta. TEMPO/Suryo Wibowo.
Lambang Keraton Yogyakarta. TEMPO/Suryo Wibowo.
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta - Penduduk yang selama puluhan tahun mendiami tanah peninggalan pemerintah kolonial Belanda di kawasan elite Kotabaru, Kota Yogyakarta, resah karena hingga kini Peraturan Daerah Istimewa (Perdais) Yogyakarta yang juga berisi soal tanah tak kunjung selesai.

“Kalau status tanah itu nanti ditetapkan sebagai tanah negara atau HGB yang diberikan negara, kami tenang. Kalau HGB itu resmi dinyatakan sebagai Sultan Ground, kami pusing,” ujar Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kotabaru, Sugiarto, Senin, 9 Desember 2013.

Dia mengatakan, menurut Badan Pertanahan Nasional DIY, status tanah di Kotabaru 90 persen merupakan Sultan Ground. “Otomatis sertifikat HGB yang dipegang warga saat ini akan menjadi magersari,” katanya. Akibatnya, nilai tanah menjadi nol. Dia menunjuk kasus tanah berstatus Sultan Ground di kawasan Dagen. Pemilik lahan sudah memperoleh uang muka Rp 2 miliar dari Rp 7,4 miliar jual harga tanah, tapi kini tak jelas nasib transaksi itu. “Warga tak bisa berkutik dan investor juga tak berani melanjutkan proses transaksi,” kata dia.

Sugiarto menjelaskan, BPN pada 2008 pernah memberi jalan keluar. Agar dapat diubah menjadi hak milik bisa dilakukan dengan memberi kompensasi sebesar 30 persen dari Nilai Jual Obyek Pajak lahan berstatus Sultan Ground itu. Kompensasi itu masuk ke kas Keraton Yogyakarta. “Itu belum bisa disanggupi warga karena besar sekali nominalnya. Padahal lahan di Kotabaru minimal 800 meter persegi dan NJOP-nya sekarang Rp 2 juta per meter persegi,” kata dia.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sugiarto mengaku tak tahu dasar hukum pengubahan tanah HGB berstatus Sultan Ground menjadi Sertifikat Hak Milik. Kepala Kantor Wilayah BPN DIY, Arie Yuriwin, belum bisa dikonfirmasi.

Anggota DPRD DIY, Arif Noor Hartanto, mengingatkan penduduk Kotabaru agar menunggu perdais tentang pertanahan disahkan. DPRD DIY menargetkan Perda Keistimewaan soal pertanahan ini sudah masuk Program Legislatif Daerah 2014. “Triwulan pertama kami sudah bahas soal itu sebagai prioritas untuk menyelesaikan persoalan pertanahan,” kata dia.

PRIBADI WICAKSONO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

1 hari lalu

Suasana Open House Lebaran yang digelar Gubernur DIY Sri Sultan HB X di Komplek Kepatihan Yogyakarta, Selasa 16 April 2024. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Begini Antusiasme Ribuan Warga Ikuti Open House Sultan Hamengku Buwono X

Sekda DIY Beny Suharsono menyatakan open house Syawalan digelar Sultan HB X ini yang pertama kali diselenggarakan setelah 4 tahun absen gegara pandemi


Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

37 hari lalu

Ilustrasi Keraton Yogyakarta. Shutterstock
Menengok Sejarah 13 Maret sebagai Hari Jadi DIY dan Asal-usul Nama Yogyakarta

Penetapan 13 Maret sebagai hari jadi Yogyakarta tersebut awal mulanya dikaitkan dengan Perjanjian Giyanti pada 13 Februari 1755


DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

42 hari lalu

Ziarah ke makam Kotagede Yogyakarta pada Kamis, 6 Maret 2024 digelar menjelang peringatan hari jadi ke-269 DIY (Dok. Istimewa)
DI Yogyakarta Berulang Tahun ke-269, Tiga Lokasi Makam Pendiri Mataram Jadi Pusat Ziarah

Tiga makam yang disambangi merupakan tempat disemayamkannya raja-raja Keraton Yogyakarta, para adipati Puro Pakualaman, serta leluhur Kerajaan Mataram


Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

45 hari lalu

Perhelatan Sarkem Fest 2024 digelar di Yogyakarta. (Dok. Dinas Pariwisata Yogyakarta)
Ketua Komisi A DPRD DIY: Tidak Boleh Sweeping Rumah Makan Saat Ramadan

Ketua Komisi A DPRD DIY Eko Suwanto menegaskan tidak boleh ada sweeping rumah makan saat Ramadan. Begini penjelasannya.


Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

20 Januari 2024

Ilustrasi badai. Johannes P. Christo
Badai Tropis Anggrek Gempur Gunungkidul, Ada 27 Kerusakan

Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, mencatat 27 kejadian kerusakan dampak Badai Tropis Anggrek yang terdeteksi di Samudera Hindia.


Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

4 Januari 2024

Hujan akibatkan kanopi di Stasiun Tugu Yogyakarta roboh, Kamis, 4 Januari 2024. Tempo/Pribadi Wicaksono
Yogyakarta Dilanda Hujan Lebat dan Angin Kencang, BMKG : Potensi Sama sampai Minggu

BMKG menjelaskan perkiraan cuaca Yogyakarta dan sekitarnya hingga akhir pekan ini, penting diketahui wisatawan yang akan liburan ke sana.


Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

8 Desember 2023

Gunung Merapi meletus lagi, mengirim material vulkanik hingga setinggi tiga kilometer di atas puncak gunung itu, Jumat pagi 10 April 2020. Letusan itu adalah yang ketujuh sejak yang pertama Jumat pagi 27 Maret lalu. FOTO/DOK BPPTKG
Gunung Merapi Keluarkan Awan Panas, Sejumlah Desa Terkena Dampak

Gunung Merapi di perbatasan antara Jawa Tengah dan Yogyakarta mengeluarkan awan panas guguran.


Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

8 Desember 2023

Ketua Umum Partai PSI Giring Ganesha (kanan) memakaikan jaket partai kepada Ade Armando (kiri), sebagai simbol bergabung partai PSI di kantor DPP partai PSI, Jakarta Pusat, Selasa, 11 April 2023. Ketua Umum partai PSI mengumumkan bergabungnya Ade Armando menjadi kader Partai PSI. TEMPO/MAGANG/MUHAMMAD FAHRUR ROZI.
Kader PSI Ade Armando Dilaporkan ke Polisi Dijerat UU ITE, Begini Bunyi Pasal dan Ancaman Hukumannya

Politikus PSI Ade Armando dipolisikan karena sebut politik dinasti di Yogyakarta. Ia dituduh langgar Pasal 28 UU ITE. Begini bunyi dan ancaman hukuman


Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

8 Desember 2023

Masyarakat berebut gunungan Sekaten di halaman Masjid Gedhe Kauman Yogyakarta Kamis (28/9). Dok. Keraton Yogyakarta.
Begini Sejarah Panjang Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa

Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) memiliki sejarah panjang hingga memiliki otonomi khusus. Berikut penjelasannya.


Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

6 Desember 2023

Kawasan Tebing Breksi, Sleman, jadi andalan destinasi wisata akhir pekan. TEMPO/Pribadi Wicaksono
Libur Nataru, Yogyakarta Targetkan Dulang 800 Ribu Wisatawan

Puncak kunjungan wisatawan di destinasi wisata Yogyakarta setiap tahunnya terjadi pada Juni, Juli, dan Desember.