Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bambang DH Bisa Terganjal Kasus Jasa Pungut  

Editor

Alia fathiyah

image-gnews
Bambang DH. dok TEMPO/Hariyanto
Bambang DH. dok TEMPO/Hariyanto
Iklan

TEMPO.CO,  Surabaya - Wacana Wakil Gubernur Basuki Tjahaja Purnama menggaet Bambang Dwi Hartono ke DKI Jakarta bisa terganjal kasus gratifikasi jasa pungut pajak daerah kepada DPRD Surabaya pada 2007 senilai Rp 720 juta. Saat ini Bambang ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Kepolisian Daerah Jawa Timur setelah diperiksa delapan jam pada 27 November lalu.

Bambang dianggap bersalah karena memberikan persetujuannya untuk memenuhi permintaan insentif pimpinan DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf. Penyidik Subdirektorat Tindak Pidana Korupsi Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Jatim tak menahannya karena dinilai kooperatif.

Kepala Subbidang Penerangan Masyarakat Polda Jatim Komisaris Bambang Cahyo Bawono mengatakan penyidik tengah menyempurnakan berkas penyidikan perkara Bambang sebelum dilimpahkan ke Kejaksaan. Menurut Bambang, masih ada beberapa kekurangan, baik formal maupun materiil, terkait dengan penyidikan. “Diharapkan sekali lempar (ke Kejaksaan) sudah sempurna,” kata Bambang kepada Tempo, Rabu, 4 Desember 2013. (Baca: Jokowi Presiden, Ahok Gubernur DKI)

Kuasa hukum Bambang DH, Saefudin, mengatakan kliennya tak bersalah. Untuk membuktikannya, Saefudin mengaku memiliki bukti-bukti. Ia mengatakan tengah menunggu bukti berupa SK Wali Kota Surabaya 2005-2010. "Itu belum bisa kami berikan karena harus menunggu legalisir Kementerian Dalam Negeri," kata Saefuddin. (Baca: Bambang DH akan Dipinang Ahok)

Sedangkan untuk bukti yang lain, yakni daftar kekayaan, sudah siap. Namun, pihaknya akan menyerahkan ke penyidik berikut dengan SK Wali Kota yang sudah dilegalisir Menteri Dalam Negeri. Terkait kasus jasa pungut, kata Saefuddin, Bambang hanya menyetujui saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Lagipula ketika ramai ada penyidikan, uang tersebut juga sudah dikembalikan ke kas Pemerintah Kota Surabaya dalam dua tahap. Kasus ini mencuat sejak tahun 2007 dan telah menyeret empat pejabat elite di Surabaya ke dalam penjara. Empat pejabat tersebut antara lain Ketua DPRD Kota Surabaya, Musyafak Rouf; Sekretaris Kota, Soekamto Hadi; Mantan Kepala Dinas Pendapatan dan Pengelolahan Keuangan, Purwito serta Asisten II Sekkota Muhlas Udin.

DAVID PRIYASIDHARTA

Berita Lain:
Disebut Ada Mahasiswi Lain yang Alami seperti RW
Polisi Hentikan Kasus Flo, Istri Piyu
Dimarahi Jokowi, Kelurahan Menteng Atas Berbenah 
Petinju Marangin Diduga Jadi Korban Salah Tembak
Enji, Suami Ayu Ting Ting, Diduga Mengeroyok


Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bambang D.H. Dicopot, Ini Kata Adik Pramono Anung

30 Agustus 2016

Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai PDIP DKI Jakarta. dok.TEMPO
Bambang D.H. Dicopot, Ini Kata Adik Pramono Anung

Hal ini lantaran, dalam persiapan partai menghadapi pilkada serentak, Bambang D.H. menjabat Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu.


Dicopot dari Ketua PDIP Jakarta, Ini Komentar Bambang DH  

29 Agustus 2016

Bambang Dwi Hartono (Bambang DH) mantan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Partai PDIP DKI Jakarta. dok.TEMPO
Dicopot dari Ketua PDIP Jakarta, Ini Komentar Bambang DH  

Setelah tak lagi menjabat pelaksana tugas Ketua DPP PDIP DKI
Jakarta, Bambang D.H. kembali ke jabatan semula.


Bambang D.H. Dicopot dari Jabatan Ketua PDIP DKI Jakarta

29 Agustus 2016

Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri (kanan) bersama Cagub Jatim, Bambang DH melakukan kampanye terbuka di lapangan Flores, Surabaya, Jatim, Jumat (23/8). ANTARA/M Risyal Hidayat
Bambang D.H. Dicopot dari Jabatan Ketua PDIP DKI Jakarta

Bambang enggan memberitahukan alasan pencopotannya sebagai
pelaksana tugas Ketua Dewan Pimpinan Daerah PDIP DKI Jakarta.


Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Seruan 'Lawan Ahok'  

31 Juli 2016

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama, berpidato saat Halal Bihalal di Markas Teman Ahok, Pejaten, Jakarta, 27 Juli 2016. Ahok mengaku hal tersebut sudah ia lihat setelah melihat dukungan dari tiga partai politik yang datang, yakni Partai NasDem, Hanura, dan Golkar. TEMPO/Dian Triyuli Handoko
Pelantikan Pengurus PDIP Diwarnai Seruan 'Lawan Ahok'  

Bambang D.H. mengatakan kriteria calon gubernur dari PDIP
adalah pemimpin yang tegas tapi patuh pada hukum.


Bambang D.H. Peroleh Suara Tertinggi di Surabaya

23 April 2014

Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko
Bambang D.H. Peroleh Suara Tertinggi di Surabaya

Nama-nama lama juga masih mendulang suara cukup tinggi.


Soekamto Tolak Komentari Kasus Bambang D.H.

5 Maret 2014

TEMPO/Fahmi Ali
Soekamto Tolak Komentari Kasus Bambang D.H.

Selain mereka, mantan Wali Kota Surabaya Bambang Dwi Hartono berstatus sebagai tersangka dalam kasus yang sama.


Pengamat: Bambang DH Tak Layak Jadi Wagub DKI

2 Maret 2014

Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko
Pengamat: Bambang DH Tak Layak Jadi Wagub DKI

Ahok disebut-sebut mewacanakan bekas Wali Kota dan Wakil Wali Kota Surabaya itu sebagai duetnya bila Joko Widodo maju sebagai calon presiden.


Berkas Bambang DH Dilimpahkan ke Kejaksaan

26 Februari 2014

Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko
Berkas Bambang DH Dilimpahkan ke Kejaksaan

Berkas kasus jasa pungut dengan tersangka Bambang Dwi Hartono diserahkan Polda Jawa Timur ke Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.


Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Bambang D.H.

15 Januari 2014

Bambang Dwi Hartono. dok TEMPO/Dwi Narwoko
Jaksa Kembalikan Berkas Perkara Bambang D.H.

Berkas mantan Wali Kota Surabaya ini dianggap belum lengkap.


Gerindra Ogah Tanggapi Wacana Wagub Pilihan Ahok  

6 Desember 2013

Fadli Zon
Gerindra Ogah Tanggapi Wacana Wagub Pilihan Ahok  

"Pemilu legislatif saja belum mulai," kata Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon.