Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ryaas: Pemerintah Tak Butuh Lagi Koalisi Partai

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Demokrasi Kebangsaan Ryaas Rasyid menilai pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla tak membutuhkan lagi koalisi partai politik. Menurut dia, terpilihnya Kalla menjadi Ketua Umum Partai Golkar telah membuat pemerintah lebih stabil.Karena itu, kata dia, tak hanya Koalisi Kebangsaan yang awalnya akan beroposisi dengan pemerintah yang akan bubar, Koalisi Kerakyatan yang mendukung Yudhoyono pun akan bernasib sama. "Sebab selama ini partai pendukung Koalisi Kerakyatan yaitu Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional berseberangan dengan Partai Golkar," ujar Ryaas, seusai seminar "Penerapan UU Pemerintahan Daerah" di Hotel Acacia, Jakarta, Selasa (21/12). Di sisi lain, Ryaas meyakini, Partai Keadilan Sejahtera dan Partai Amanat Nasional tidak mungkin berkoalisi dengan PDI perjuangan untuk menjadi oposisi pemerintah. Sutarto
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

29 September 2022

DPD Golkar DKI Jakarta Gelar Focus Group Discussion Mencari Figur Ideal Penjabat Gubernur DKI Jakarta, Rabu, 28 September 2022. Tempo/Aliyyu Medyati
Ryaas Rasyid: 3 Calon Penjabat Gubernur DKI Terbaik, Presiden Bisa Pilih dengan Tutup Mata

Pakar otonomi daerah Ryaas Rasyid menyebut DKI berhasil menampilkan 3 calon penjabat Gubernur DKI yang terbaik.


Pembangunan Menara Telekomunikasi Perlu Diatur Perpres

19 Februari 2009

Pembangunan Menara Telekomunikasi Perlu Diatur Perpres

Kasus perobohan sekitar 64 dari 148 menara telekomunikasi oleh Pemerintah Daerah Badung, Bali, sulit disalahkan.


Simple Majority Potensi Timbulkan Konflik

19 Februari 2005

Simple Majority Potensi Timbulkan Konflik

Penentuan pemenang pilkada dengan sistem mayoritas sederhana potensial timbulkan konflik.