Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Minta UKP4 Laporkan Kinerja Menteri  

image-gnews
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto, melaporkan kinerja sejumlah kementerian. Permintaan tersebut disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di kantor Kepresidenan, Jakarta, Kamis, 14 November 2013.

Presiden meminta laporan kinerja itu termasuk evaluasi atas implementasi kementerian dalam menjalankan instruksi presiden yang sudah dikeluarkan di awal dan tengah pada 2013 ini, dan juga sebelum tahun ini. ”Kalau setiap instruksi tidak dilaksanakan dengan baik kemudian kinerjanya juga tidak baik, kami merugi,” kata Presiden SBY saat membuka sidang kabinet.

Menurut Presiden, instruksi yang diberikannya sudah sangat jelas. Pun anggarannya sudah ada. Maka, dia melanjutkan, sangat disayangkan jika implementasi dari rencana kerja tersebut masih jauh dari sasaran yang hendak dicapai. Presiden berharap, laporan dan pemaparan yang bakal disampaikan Kuntoro bisa memacu sejumlah kementerian yang masih di bawah harapan agar menyelesaikan program dan kinerja yang dirancang.

Kemarin, sidang kabinet paripurna digelar untuk membahas Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara 2014. Presiden SBY menyatakan dana optimalisasi telah menjadi salah satu bagian dari anggaran negara tahun depan. Dia berharap dana sebesar Rp 27 triliun ini digunakan sebaik-baiknya. ”Pengalaman pada waktu yang lalu, penggunaan dana seperti ini ternyata ada masalah-masalah yang muncul,” kata Presiden.

PRIHANDOKO

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Berita Terpopuler:
Ahmad Dhani Mengaku Bangkrut Gara-gara Kasus AQJ
Dahlan: Marzuki Alie Minta Teuku Bagus Dipecat 
Cerita Ganjar tentang Gubernur 'Bodoh' 
Nazar: Uangnya Anas Triliunan Rupiah
Kisah Heroik TNI Damaikan Tentara Libanon-Israel
Atut, 'Ratu Banten' yang Hobi Pelesir  

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

17 Desember 2023

Kuntoro Mangkusubroto. TEMPO/Yosep Arkian
Mantan Menteri Energi Kuntoro Mangkusubroto Meninggal, Akan Dimakamkan di TMP Kalibata Siang Ini

Mantan Menteri Pertambangan dan Energi Kuntoro Mangkusubroto meninggal dunia pada hari ini.


Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa  

7 Juni 2017

Megawati Soekarnoputri foto bersama Kepala BIN Budi Gunawan dan Menko Pembangunan Manusia dan Kebudayan Puan Maharani usai dilantik sebagai pengarah UKP PIP. TEMPO/Istman
Dilantik Jadi Pengarah UKP PIP, Megawati: Belum Tahu Usulkan Apa  

Megawati Soekarnoputri dilantik Presiden Jokowi sebagai Pengarah Unit Kerja Presiden Pembinaan Ideologi Pancasila bersama 8 tokoh lainnya.


Agenda Pembangunan Pasca-2015

14 Agustus 2015

Agenda Pembangunan Pasca-2015

Di penghujung Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), dunia telah memutuskan kelanjutan Agenda Pembangunan Pasca-201


Wali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program  

3 Maret 2015

Seluruh pejabat Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Camat dan Komisi Pengendali Percepatan Program Strategis (KP3S) dilingkungan Pemerintah Kota Makassar diambil sumpahnya oleh walikota Makassar di Pelabuhan Paotere, Makassar, 13 Februari 2015. Pengambilan sumpah dan pelantikan tersebut meraih penghargaan dalam Museum Rekor Indonesia (MURI). TEMPO/Fahmi Ali
Wali Kota Makassar Lantik Komisioner Percepatan Program  

KP3S merupakan lembaga strategis. Meski begitu, pemerintah juga harus berpikir rasional.


JK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab  

21 November 2014

Jusuf Kalla memakai sepatu JK Collection dari Cibaduyut, sebelum berangkat ke pelantikan Presiden dan Wakil Presiden di gedung MPR, Jakarta, Senin 20 Oktober 2014. TEMPO/Tika Primandari
JK Tak Persoalkan UKP4 Kini di Bawah Seskab  

Deputi-deputi yang ada di UKP4 sekarang langsung di bawah Sekretaris Kabinet.


Yogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award

4 Maret 2014

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menyajikan laporan panel post-2015 Millennium Development Goals (MDGs) kepada Sekjen PBB Ban Ki-Moon di markas PBB,  New York  (30/5)  REUTERS/United Nations/Mark Garten
Yogya Sumbang Banyak Nomine MDGs Award

Program ini mendorong pemangku kepentingan mempercepat pencapaian Millenium Development Goals pada 2015.


Presiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+  

26 November 2013

isa penebangan pohon setelah terjadi perambahan di kawasan hutan lindung Barisan I, Aia Dingin Batu Gadang, Padang, Sumbar, Minggu (13/1). ANTARA/Iggoy el Fitra
Presiden Tunjuk Kepala Badan Pengelola REDD+  

Kepala Badan memiliki fasilitas setara Menteri dan bertanggungjawab langsung kepada Presiden. Memiliki 4 deputi selevel pejabat eselon 1a.


Rakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR  

1 November 2013

Kepala Unit Kerja Presiden untuk Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan, Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Aditia Noviansyah
Rakyat Jangan Sungkan Mengadu ke LAPOR  

Open Government Partnership merupakan inisiatif baru multilateral yang bertujuan mendorong pemerintah berkomitmen mempromosikan transparansi.


Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

26 Agustus 2013

Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

TEPPA juga mengevaluasi penyerapan anggaran di kementerian,
lembaga, dan lembaga non-kementerian


Pencabutan Moratorium Izin Tebang Hutan Ditunda

19 Maret 2013

TEMPO/Ishomuddin
Pencabutan Moratorium Izin Tebang Hutan Ditunda

Moratorium ini waktu bagi kita untuk menumbuhkan kepercayaan pada dunia bahwa kita bisa kurangi emisi.