Demokrat: Wewenang SBY Urus Macet Jakarta Kecil  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    Ilustrasi kemacetan lalu lintas. TEMPO/Dian Triyuli Handoko

    TEMPO.CO, Surakarta - Ketua Harian Partai Demokrat Syarief Hasan membantah partainya sengaja menyerang Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo soal kemacetan Jakarta. Apalagi jika hal itu dikaitkan dengan strategi partai berlambang mercy tersebut untuk menaikkan gereget konvensi calon presiden dari Partai Demokrat.

    Syarief mengatakan lontaran soal kemacetan dari petinggi Partai Demokrat, termasuk dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sama sekali tidak ada kaitannya dengan konvensi Demokrat. "Ini tidak ada kaitannya dengan konvensi. Benar-benar beda," ujarnya ketika ditemui di Universitas Sebelas Maret Surakarta, Senin, 11 November 2013.

    Dia menegaskan ucapan Presiden Yudhoyono yang juga Ketua Umum Partai Demokrat soal siapa yang bertanggung jawab mengatasi kemacetan Jakarta untuk memberi penjelasan ke masyarakat. "Bahwa prinsip pemerintahan saat ini, kewenangan dan kekuasaan sudah habis dibagi," katanya.

    Menurut dia, pemerintah pusat memang masih punya wewenang dalam mengatasi persoalan di daerah seperti kemacetan. "Tapi wewenangnya tinggal sedikit. Yang paling berperan adalah pemerintah daerah setempat," ucapnya.

    Dia mengakui saat ini konvensi memang tengah adem ayem. "Tapi ada kalanya menggema," katanya. Dia mengatakan saat ini para peserta konvensi tengah terjun ke daerah untuk memperkenalkan diri. "Mereka bebas kampanye seperti apa pun, termasuk soal pendanaan. Itu dana mereka sendiri," kata dia.

    UKKY PRIMARTANTYO


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ratusan Ribu Orang Mengalami Gangguan Pernafasan Akibat Karhutla

    Sepanjang 2019, Karhutla yang terjadi di sejumlah provinsi di Sumatera dan Kalimantan tak kunjung bisa dipadamkan. Ratusan ribu jiwa jadi korban.