Jika Jadi Presiden, Prabowo Akan Cabut Subsidi BBM  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Prabowo Subianto Bicara Soal Korupsi

    Prabowo Subianto Bicara Soal Korupsi

    TEMPO.CO, Semarang - Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra, Prabowo Subianto, menyatakan akan mencabut anggaran subsidi bahan bakar minyak jika kelak dirinya menjabat sebagai Presiden Republik Indonesia 2014-2019. Prabowo mengkategorikan uang subsidi bahan bakar minyak yang jumlahnya per tahun Rp 300 triliun sebagai kebocoran anggaran negara.

    "Akan saya cabut subsidi dan dialokasikan ke sektor-sektor  lain,” kata Prabowo saat berbicara di depan Pengurus Kamar Dagang dan Industri Jawa Tengah di Hotel Crown, Semarang, Sabtu, 9 November 2013.

    Prabowo ingin agar Rp 300 triliun itu dialokasikan ke beberapa sektor yang lebih riil wujudnya. Prabowo, misalnya, ingin menggunakan anggaran tersebut untuk pengadaan transportasi massal. Bekas menantu mantan Presiden RI Soeharto ini bakal membelanjakan Rp 10 triliun untuk mendapatkan 35 ribu bus.  

    Selain itu, ia ingin mengalokasikan anggaran Rp 1 miliar per desa. Sebab, di Indonesia ada 80 ribu desa, maka butuh Rp 80 triliun. Prabowo juga ingin mengalihkan anggaran subsidi untuk membangun infrastruktur transportasi kereta api sepanjang 3.000 kilometer yang diprediksi membutuhkan duit Rp 60 triliun.

    Adapun Rp 60 triliun lainnya untuk membangun highway 10 jalur sepanjang 3.000 kilometer. Prabowo menyatakan subsidi BBM hanya akan diberlakukan pada sektor-sektor yang memang sangat membutuhkan.

    Prabowo sadar, jika subsidi dicabut, ada hal yang dikhawatirkan, yakni inflasi dan nasib rakyat miskin. Tapi, kata dia, bangsa Indonesia juga harus berani berhitung dan belajar ke negara-negara lain. Di beberapa negara di dunia, kata Prabowo, untuk menghindari subsidi BBM, mereka menyediakan alat transportasi yang murah dan bagus. Singapura, misalnya, sudah menggratiskan angkutan. Adapun di Prancis, warga yang naik kereta sudah disubsidi hingga 75 persen. 

    ROFIUDDIN 


     

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.