Konflik Keraton, Pemkot Surakarta Angkat Tangan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII, didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan (Ketiga dari kanan) saat acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. Dalam acara tersebut warga Baluwarti sepakat menolak adanya dewan adat di Keraton Surakarta. TEMPO/Andry Prasetyo

    Raja Keraton Surakarta SISKS Paku Buwono XIIISISKS Paku Buwono XIII, didampingi Maha Menteri Kanjeng Gusti Panembahan Haryo Panembahan Agung (KGPHPA) Tedjowulan (Ketiga dari kanan) saat acara halalbihalal dengan warga Baluwarti di Dalem Purwodiningratan, Keraton Solo, Kamis (29/8) malam. Dalam acara tersebut warga Baluwarti sepakat menolak adanya dewan adat di Keraton Surakarta. TEMPO/Andry Prasetyo

    TEMPO.CO, Surakarta -- Wali Kota Surakarta FX Hadi Rudyatmo menyatakan akan mengembalikan mandat penyelesaian konflik Keraton Kasunanan Surakarta ke Kementerian Dalam Negeri. Dia sekaligus menyerahkan pula urusan pembubaran Lembaga Dewan Adat kepada Kementerian. Sebab, lembaga yang dibubarkan oleh Paku Buwana XIII tersebut merupakan organisasi yang telah tercatat oleh pemerintah.

    Rudyatmo mengatakan selama ini Pemerintah Kota Surakarta merupaya memediasi lantaran ada perintah dari Kementerian Dalam Negeri. "Tapi ternyata ada satu kubu yang menuding bahwa surat itu palsu," katanya, Jumat, 8 November 2013.

    Lantaran merasa tidak diterima oleh salah satu pihak, Rudyatmo memilih untuk menghentikan proses mediasi. Selain itu, dia menambahkan, lembaga yang dibubarkan oleh Paku Buwana XIII tersebut merupakan organisasi yang telah tercatat oleh pemerintah.

    Selanjutnya, pihaknya segera menyusun laporan hasil mediasi yang telah dilakukan kepada Kementerian. Pemerintah kota lalu akan memilih untuk menunggu perintah selanjutnya dari Kementerian.

    Menurut Rudyatmo, masalah pembubaran Lembaga Dewan Adat tersebut masih perlu dikaji lebih lanjut. Sebab, lembaga itu telah memiliki Surat Keterangan Terdaftar sebagai organisasi masyarakat di Kantor Kesatuan Kebangsaan dan Politik Kota Surakarta. "Pembubaran organisasi masyarakat ada aturannya," katanya.

    AHMAD RAFIQ

    Terpopuler
    Miss Jinjing: Atut Pakai Tas Hermes, Sudah Pas!  
    Miss Jinjing: Atut Marah, Tempo Salah Tulis Harga  
    Ahok: Demo Buruh Jangan ke Saya, Presiden Dong!  
    Dipecat, Hakim Vica Menenangkan Diri  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.