Serang Jokowi, Kubu SBY Dinilai Salah Tembak  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

    Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono didampingi Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo. TEMPO/Tony Hartawan

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengamat komunikasi politik dari Universitas Airlangga, Suko Widodo, menilai serangan kubu Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) terhadap Gubernur DKI Jakarta Joko Widodo salah sasaran. Jika kelompok ini terus menyerang Jokowi, justru membuat Partai Demokrat merugi.

    "Dalam komunikasi politik, apa yang dilakukan SBY terhadap Jokowi itu salah tembak, salah sasaran," kata Suko saat dihubungi Tempo, Jumat, 8 November 2013. Ia menyarankan SBY harus berhati-hati jika memutuskan menyerang Jokowi. "Lihat problemnya. Lihat konteksnya."

    Menyalahkan Jokowi, Suko menambahkan, hanya akan menjadi bumerang bagi kubu SBY. Karena dia adalah raising star alias tokoh yang sedang naik daun. "Semakin dilawan, semakin besar. Tidak dilawan pun tetap besar."

    Menurut Suko, pola hubungan Jokowi dengan masyarakat DKI sudah sangat kuat. Sebab, Jokowi mampu menyatukan semua elemen masyarakat. Pendukung Jokowi dan warga Jakarta juga tergolong masyarakat yang cerdas. "Mereka tahu, problem macet ini tidak bisa diselesaikan oleh seorang gubernur saja."

    Yang terjadi, kata Suko, masyarakat justru akan berdiri di belakang Jokowi. Empati masyarakat semakin besar. Apalagi mereka menyadari bahwa sebelum Jokowi datang, Jakarta sudah macet.

    Belakangan, petinggi Partai Demokrat yang 'mengeroyok' Gubernur Jokowi terus bertambah. Anggota Komisi Perhubungan DPR RI, Mulyadi, misalnya, menyatakan kemacetan di Ibu Kota Jakarta merupakan tanggung jawab Gubernur DKI. Pernyataan ini untuk membela pemimpin partainya, Susilo Bambang Yudhoyono, yang merasa tersindir atas pernyataan pimpinan negara-negara di Asia Tenggara dalam pertemuan East Asian Summit 2013. Dia mengatakan, "Saya seperti tertusuk ketemu teman-teman perdana menteri. Saya tidak enak ditanyakan solusi. Yang harus menjelaskan bukan saya, tapi Gubernur-nya," kata SBY di Istana Bogor, Senin, 4 November 2013



    FEBRIANA FIRDAUS

    Terpopuler:
    Curhat Adik Atut: Kenapa Tempo Marah Sekali?  
    Ini Daftar Para Penerima Dana Haram Hambalang
    Trik Antisadap Angelina Sondakh Disarankan Ditiru
    Ratu Atut Sering 'Malming' di Singapura 
    SBY Sindir Jakarta Macet, Dishub Bela Jokowi 
    Di Depan Investor, Boediono Bacakan Pidato Basi
    Isu Kemacetan untuk Jatuhkan Elektabilitas Jokowi 
    Apa Sebab Jokowi Diserang Demokrat Soal Macet 
    Tahun Baru ala Atut: ke Taiwan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    UMP 2020 Naik 8,51 Persen, Upah Minimum DKI Jakarta Tertinggi

    Kementerian Ketenagakerjaan mengumumkan kenaikan UMP 2020 sebesar 8,51 persen. Provinsi DKI Jakarta memiliki upah minimum provinsi tertinggi.