Hakim Pengadilan Agama Sering Tersangkut Kasus Asusila

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • newsbomb.gr

    newsbomb.gr

    TEMPO.CO, Surakarta - Pelanggaran kode etik hakim memang didominasi hakim di peradilan umum. Tapi, bukan berarti hakim Pengadilan Agama benar-benar bersih dan tanpa cela.

    Ketua Komisi Yudisial Suparman Marzuki mengatakan hakim Pengadilan Agama pun sering dilaporkan melakukan penyelewengan. "Hanya saja, yang dilaporkan tidak berkaitan dengan manipulasi putusan atau suap," katanya saat menjadi pembicara di seminar "Tantangan Penegakan Keadilan Hukum dan Ekonomi" di Surakarta, Kamis, 31 Oktober 2013.

    Dari laporan yang masuk, biasanya hakim Pengadilan Agama dilaporkan karena selingkuh, kawin lagi tanpa izin istri pertama, sampai mengawini mantan orang yang diadili. "Sudah ada 3 kasus yang masuk MKH (Majelis Kehormatan Hakim)," ucapnya.

    Dia menilai dengan gaji yang relatif besar, mestinya hakim tidak lagi tergoda menerima suap. Hanya saja gaji besar terkadang diikuti oleh keinginan yang besar. "Ini soal kesadaran," katanya.

    Dia mencontohkan gaji hakim yang baru bertugas bisa mencapai Rp 10,2 juta per bulan. Untuk hakim yang bertugas di Papua, ada biaya kemahalan Rp 10 juta. "Kalau gaji hakim tinggi bisa Rp 35-37 juta," ujarnya.

    Di kesempatan yang sama Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jawa Tengah Wildan Suyuthi menilai wajar jika hakim Pengadilan Agama lebih banyak tersangkut kasus asusila dibanding suap. "Sembillan puluh persen perkara yang kami tangani berkaitan dengan perceraian," ucapnya.

    Dia menganalogikan bahwa mereka yang bergelut dengan minyak wangi, akan kecipratan harumnya. Oleh karena itu, hakim yang banyak berurusan dengan perkara rumah tangga bisa juga terjebak dalam kasus perselingkuhan dan sebagainya.

    Meski demikian, dia mengklaim kasus tersebut sangat sedikit. Untuk mengantisipasi, mereka yang beperkara akan ditempatkan di ruang steril yang ada di pengadilan agama. "Orang beperkara diisolasi," katanya.

    Soal kepuasan masyarakat, dia mengatakan tidak sampai 2 persen yang mengajukan banding. Dari sekitar 104 ribu perkara di Jawa Tengah, hanya sekitar 2 ribu perkara yang banding. "Kebanyakan selesai di pengadilan agama," ujarnya.

    UKKY PRIMARTANTYO

    Topik Terhangat:
    Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten

    Berita Terpopuler:

    Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
    Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah
    Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun
    Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil
    Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Hal yang Dilarang dan Dibatasi Selama Pemberlakuan PSBB Jakarta

    Anies Baswedan memberlakukan rencana PSBB pada 9 April 2020 di DKI Jakarta dalam menghadapi Covid-19. Sejumlah kegiatan yang dilarang dan dibatasi.