TEMPO.CO, Surabaya - Peneliti Transparansi Internasional Indonesia Heni Yulianto menilai sejumlah kasus korupsi terkait pengadaan barang dan jasa terjadi di Indonesia lantaran tidak adanya peran masyarakat untuk ikut mengawasi proses perencanaan.
"Kasus impor sapi yang begitu dahsyatnya, salah satunya karena peran masyarakat untuk mengawasi tidak ada," kata Heny di Surabaya, Rabu siang, 30 Oktober 2013.
Menurut Heny, media yang biasanya teliti, jernih, kritis, dan sangat mudah masuk ke ruang atau relung kebijakan juga terperangah ketika Presiden PKS Luthfi Hasan Ishaaq tertangkap. "Kemudian ada lagi kasus Hambalang, Andi Mallarangeng ternyata terlibat, kita juga terkejut," katanya.
Semua kasus tersebut, Heny mengatakan, seharusnya bisa dicegah jika peran dan kontrol masyarakat termasuk media, diperkuat. "Sekarang ini, begitu sudah tertangkap baru diberitakan," ujarnya. "Itu terlambat, karena uang sudah dijadikan bancakan," katanya.
Karena itu, Koalisi Masyarakat untuk Pengadaan Publik (KMPP) mendorong adanya peraturan perundang-undangan khusus yang mengatur pengadaan barang dan jasa. "Selama ini cuma ada Peraturan Presiden yang melempem kalau dibenturkan dengan UU Jasa Kontruksi," katanya.
"UU kedudukannya lebih tinggi. Yang kami inginkan adalah ada pengaturan payung hukum," kata Heny.
DAVID PRIYASIDHARTA
Topik Terhangat:
Suap Bea Cukai | Buruh Mogok Nasional | Suap Akil Mochtar | Misteri Bunda Putri | Dinasti Banten
Berita Terpopuler:
Detik-detik Menegangkan Penangkapan Heru
Soal Lurah Susan, Menteri Gamawan Pasrah
Kekayaan Prabowo Lebih dari Rp 1,6 Triliun
Tolak Ahok, PPP Dinilai Mirip Anak Kecil
Polisi Penangkap Heru Teman Sekelas di SMA
