Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Taktik Pius Mendekati Prabowo Subianto

Editor

Elik Susanto

image-gnews
Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki
Pius Lustrilanang. dok TEMPO/Arie Basuki
Iklan

Setelah beberapa di Belanda, saya pergi ke AS memenuhi undangan Kongres. Pada 6 Mei, di depan Kongres saya memberikan kesaksian sambil meminta agar Kongres menekan pemerintah AS untuk segera menghentikan bantuan militer untuk Indonesia. Esok harinya, saya bertemu dengan National Security Council dan meminta mereka untuk mendesak pemerintah AS agar menarik dukungan atas Soeharto. Keesokan harinya, saya mendapat kabar bahwa bantuan militer untuk Indonesia telah dihentikan.

Dari Washington saya berangkat menuju New York untuk menemui Komisi HAM PBB. Ketika di berada di New York, saya medapat kabar telah terjadi penembakan terhadap sejumlah mahasiswa Trisakti. Kerusuhan besar pun terjadi yang berujung kepada lengsernya Soeharto. Apa yang saya perjuangkan sejak menjadi aktivis mahasiswa kini telah terwujud. Dengan lengsernya Soeharto, jalan menuju pemilu yang benar-benar demokratis telah tersedia. Pada titik ini perjuangan ekstraparlementer saya berakhir.

Pertengahan Juni 1998, saya kembali ke Tanah Air. Sekembali di Tanah Air, saya terlibat bersama kawan ISAI menggagas pembentukan Partai Amanat Nasional. Ketika PAN dideklarasikan, saya diangkat menjadi anggota Departemen Pemuda DPP PAN. Sejak awal saya sudah setengah hati bergabung dengan PAN. Saya lebih suka bergabung dengan PDI Mega. Ketika ada oposisi terhadap kehadiran saya di PAN oleh A.M. Fatwa, saya segera memutuskan hengkang dari PAN dan bergabung ke PDI Mega pada bulan September 1998.

Pada April 1999, Tim Mawar diadili oleh Mahkamah Militer. Saya menolak memberikan kesaksian karena saya yakin yang harus diseret ke pengadilan untuk dimintai pertanggungjawaban adalah Soeharto, sebagai Panglima tertinggi ABRI. Saya menganggap Tim Mawar hanyalah eksekutor di lapangan. Dari data yang terkumpul dapat disimpulkan bahwa penculikan didukung dan dikoordinasikan oleh berbagai instansi dalam tubuh ABRI: Kepolisian, Komando Teritorial (Mabes, Kodam, Korem, Kodim, hingga Koramil), serta aparat intelijen (Bakin, BIA). Jadi, penculikan adalah produk dari kebijakan politik rezim Soeharto.

Prabowo yang saat itu menjadi Panglima Kostrad menyatakan mengambilalih semua tanggung jawab. Mungkin sepanjang sejarah TNI, hanya Prabowo, seorang jenderal bintang tiga, yang berani memikul tanggung jawab komando. Jenderal lain biasanya memilih lepas tanggung jawab dan membebankan kesalahan pada bawahan atas nama kesalahan prosedur. Lewat keputusan Dewan Kehormatan Perwira, Prabowo pun dibebastugaskan. Tidak lama kemudian, Prabowo memilih untuk mengasingkan diri ke Yordania.

Setelah Tim Mawar menjalani hukuman atas penculikan sembilan orang aktivis, Bambang Kristiono, sang komandan, mengambil inisiatif untuk bertemu dengan saya. Dalam pertemuan tersebut, Bambang menyampaikan permintaan maafnya. “Saya melakukan hal tersebut karena tugas,” katanya. Dalam kesempatan tersebut, Bambang Kristiono juga menyatakan bahwa dia dan timnya tidak membunuh aktivis yang belum kembali. Saya ingat kata-katanya: “Pius, lihat mata saya. Saya tidak berbohong. Demi Allah, saya tidak membunuh mereka”. Jika bukan Tim Mawar, lalu siapa? Terhadap pertanyaan ini sampai sekarang tidak ada jawabannya.

Setelah pertemuan itu, kami kemudian bertemu kembali. Kali ini masing-masing membawa istri. Dalam kesempatan itu, BK kembali menyatakan permohonan maafnya atas nama keluarga. Saya dan istri menerima permohonan maafnya. Kami semua adalah korban; korban dari sebuah sistem yang otoriter.

Bagian kedua:

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

27 Desember 2021

Wakil Ketua DPR RI Abdul Muhaimin Iskandar
Survei Capres Muhaimin Iskandar Rendah, PKB: Masih Ada Peluang

Dalam survei tersebut Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar hanya dipilih 0,1 persen responden.


DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

22 Desember 2021

Wakil Ketua Komisi II DPR RI Saan Mustofa
DPR Dorong KPU dan Bawaslu Antisipasi Potensi Masalah Pemilu 2024

Komisi II DPR meminta KPU dan Bawaslu Provinsi Jawa Barat mengantisipasi kesulitan pemilih menggunakan hak pilih, lantaran diprediksi akan banyak surat suara.


Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

5 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto (kiri) menyampaikan pidato disaksikan Wakil Gubernur DKI Jakarta terpilih Sandiaga Uno (kanan) disela Jalan Syukur Jakarta Bersatu di Jakarta, 7 Mei 2017. ANTARA/Akbar Nugroho Gumay
Ditugaskan Prabowo Jadi Jurkam ke Jateng, Ini Janji Sandiaga Uno

Wakil Gubernur DKI Sandiaga Uno mengatakan telah mendapat izin Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo menjadi juru kampanye di Pilkada tiap hari Minggu.


Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

2 Maret 2018

Wakil Ketua DPR, Fadli Zon, saat menghadiri acara open house di rumah dinas Ketua DPR, Setya Novanto, Jalan Widya Chandra III, Jakarta. 25 Juni 2017. TEMPO/Ahmad Faiz
Fadli Zon Akui Ada Utusan Ajak Prabowo Jadi Cawapres Jokowi

Fadli Zon mengatakan tawaran agar Prabowo menjadi cawapres Jokowi ditolak karena akan menimbulkan oligarki.


Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

1 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Ketika Prabowo Hati-hati Tanggapi Usulan Jadi Cawapres Jokowi

Prabowo mengatakan dirinya akan mendengarkan suara partai soal pencalonannya maju dalam pemilihan presiden dan wakil presiden.


Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

1 Maret 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama Presiden PKS Sohibul Iman dan Sekretaris Jenderal PAN Eddy Suparno dalam pertemuan di rumah Prabowo di Jalan Kertanegara, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, Kamis 1 Maret 2018. TEMPO/Arkhelaus W.
Pilkada 2018, Prabowo Bakal Berkampanye untuk Sudrajat-Syaikhu

Prabowo mengatakan akan mendatangi kampanye sebanyak mungkin di Pilkada 2018 Jawa Barat.


Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

27 Februari 2018

Prabowo Subianto (kiri) didampingi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon (kanan) saat menunggu antrian untuk mencoblos di TPS 02, Desa Bojong Koneng, Hambalang, Bogor, Rabu (9/4). TEMPO/Dhemas Reviyanto
Soal Deklarasi Prabowo Jadi Capres, Fadli Zon: Masih Lama

Meski Gerindra sudah bergerilya, Prabowo masih belum menyatakan diri akan maju kembali di pilpres 2019.


Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

26 Februari 2018

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto saat berpidato dalam acara Konferensi Nasional Partai Gerindra di Sentul Internasional Convention Center (SICC), Bogor, Jawa Barat, 18 Oktober 2017. ANTARAFOTO/Yulius Satria Wijaya
Gerindra Masih Cari Tanggal Deklarasi Prabowo sebagai Capres

Fadli Zon juga menuturkan pencalonan Prabowo sebagai capres merupakan harga mati bagi Partai Gerindra.


Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

26 Februari 2018

Sigi Sebut Prabowo Pesaing Terkuat Jokowi
Bambang Soesatyo: Jokowi-Prabowo Pasangan Ideal

Menurut Bambang Soesatyo, pertarungan antara Jokowi dan Prabowo pada pemilihan presiden 2014 sempat menimbulkan gangguan dalam kinerja pemerintahan.


Jokowi Diprediksi Melenggang jika Head to Head dengan Prabowo

24 Februari 2018

Presiden Joko Widodo (kiri) bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto minum teh di Istana Merdeka, Jakarta, 17 November 2016. Tempo/ Aditia Noviansyah
Jokowi Diprediksi Melenggang jika Head to Head dengan Prabowo

Pemilihan presiden 2019 diperkirakan akan membentuk dua poros, yaitu poros Jokowi dan Prabowo.