TEMPO.CO, Yogyakarta - Pakar politik dari Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Ari Dwipayana, menyatakan negara harus berani bertindak tegas terhadap organisasi massa yang menyerang acara pertemuan yang diikuti oleh korban tragedi 1965 di Godean, Sleman, Yogyakarta, pada Ahad, 27 Oktober 2013.
Menurut Ari, sikap tegas negara perlu muncul agar demokrasi di Indonesia tidak terus dirusak oleh aksi yang melanggar prinsip kebebasan berkumpul dan berbeda pendapat. "Mereka itu fenomena pseudo-state (negara bayangan) yang banyak muncul pasca-Orde Baru dengan memainkan isu agama dan antikomunis untuk menyerang lawannya," ujar Ari, Ahad, 27 Oktober 2013.
Kelompok yang menamakan Front Anti-Komunis Indonesia (FAKI) itu di hadapan polisi membubarkan acara di Wisma Santi Dharma. Peristiwa ini menyebabkan tiga orang terluka. "Tiada ampun bagi orang-orang komunis berada di Yogyakarta. Tidak akan dibiarkan ada pertemuan orang-orang PKI. Itu harga mati," kata pemimpin FAKI Burhan Zainuddin Rusjiman, 73 tahun, Ahad, 27 Oktober 2013.
Ari mengatakan negara selama ini selalu bimbang ketika menghadapi aksi ormas yang melakukan tindakan kekerasan kepada kelompok lain. "Aparatur negara tampak gamang dan takut dianggap membela kelompok yang dicap komunis atau sesat," kata Ari.
Ari menduga kelompok sipil yang masih menjalankan cara-cara represif untuk menekan mereka yang berbeda pendapatnya merupakan warisan Orde Baru. Menurut dia, sikap represif, yang di masa Soeharto merupakan pekerjaan militer, diwariskan ke kelompok sipil untuk menjaga kepentingan elite ketika Reformasi 1998 bergulir. "Sampai sekarang kelompok-kelompok masih disetir oleh elite," ujar dia. Menurut Ari, apabila ada aksi kekerasan, besar kemungkinan ini merupakan bagian dari cara sejumlah elite politik untuk memainkan politik keseimbangan.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
