Atut dan Akil Mengatur Pilkada Lebak di Singapura

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Dari kiri: Atut Chosiyah, Chaeri Wardhana, dan Tatu Chasanah. Istimewa

    Dari kiri: Atut Chosiyah, Chaeri Wardhana, dan Tatu Chasanah. Istimewa

    TEMPO.CO, Jakarta - Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah dan Tubagus Wardana diduga bertemu dengan Ketua Mahkamah Konstitusi Akil Mochtar di Singapura untuk mengatur putusan sengketa pemilihan Bupati Lebak. Mereka naik pesawat yang sama dari Bandar Udara Soekarno-Hatta menuju Changi, Singapura, pada Sabtu, 21 September 2013. Keduanya, Atut dan Akil, menggunakan Singapore Airlines SQ 953 yang terbang pukul 08.25 waktu Indonesia barat.

    Terbang 1 jam 35 menit, Ratu Atut meminta adiknya, Tubagus Chaeri Wardana, menemui Akil di lobi Hotel JW Marriott setiba di Singapura. Chaeri Wardana berada di Negeri Singa sehari sebelumnya. Ia naik pesawat Garuda Indonesia GA 836 pukul 19.17 waktu Indonesia barat. “Bu Atut khawatir datang terlambat sehingga meminta Wawan menemui Akil lebih dulu,” kata Pia Akbar Nasution, pengacara Tubagus Chaeri Wardana alias Wawan, menjelaskan peristiwa itu, Jumat pekan lalu.

    Pertemuan ketiganya berlangsung sembari makan malam pada Sabtu malam. Menurut Pia, pertemuan Akil, Wawan, dan Atut hanya berlangsung seperempat jam. Mengutip pengakuan Wawan kepadanya, Pia mengatakan, “Tak ada hal-hal spesifik dibicarakan menyangkut pemilihan Bupati Lebak.”

    Bagi Komisi Pemberantasan Korupsi, pertemuan akhir pekan itu menjadi penting setelah para penyidik menangkap Akil Mochtar pada 2 Oktober malam di rumah dinasnya. Mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Golkar itu disangka menerima suap untuk menguatkan kemenangan Hambit Bintih dalam pemilihan Bupati Gunung Mas, Kalimantan Selatan, yang sedang dipersoalkan ke Mahkamah Konstitusi.

    Akil, 53 tahun, diangkut dari rumah dinas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jalan Widya Chandra III Nomor 7, Jakarta Selatan, bersama Chairun Nisa, anggota Fraksi Partai Golkar Dewan Perwakilan Rakyat, dan Cornelis Nalau, pengusaha tambang asal Kalimantan Tengah. Penyidik menyita tiga amplop berisi Sin$ 284.050 dan US$ 22 ribu dari Chairun Nisa.

    Wawan ditangkap penyidik hampir bersamaan dengan Akil. Bendahara Golkar Banten ini dituduh menyuap Akil Rp 1 miliar untuk mengabulkan gugatan calon Bupati Lebak Amir Hamzah. Calon Partai Golkar ini mempersoalkan kemenangan Iti Octavia dan menuntut pemilihan ulang. Pada pertemuan di Singapura itu, Akil, Atut, dan Wawan diduga mengatur putusan Mahkamah Konstitusi.

    Para penyidik Komisi awalnya tak hirau dengan kabar adanya pertemuan itu. Namun, setelah menghubungkan rangkaian peristiwa sebelum penangkapan, para penyigi dugaan korupsi Akil menganggap pertemuan itu merupakan penguat skandal ini. “Sekarang fakta pertemuan itu menjadi sangat penting,” kata Johan Budi Prabowo, juru bicara Komisi.

    Sehari setelah tiba kembali di Jakarta pada 24 September 2013, Akil memimpin sidang gugatan hasil pemilihan Bupati Lebak dengan agenda mendengarkan saksi-saksi. Sepekan kemudian, panel hakim yang dipimpin Akil memutuskan pemilihan Bupati Lebak diulang--cocok dengan tuntutan kubu Atut yang menyokong Amir Hamzah. Hakim konstitusi menilai banyak kecurangan dalam penghitungan kertas suara.

    BAGJA HIDAYAT | MARIA HASUGIAN | REZA ADITYA

    Topik terhangat:
    Gatot Tersangka | Suap Akil Mochtar | Foto Bunda Putri | Dinasti Banten 

    Berita terkait: 
    Dua Tangan Kanan Wawan Dipanggil KPK

    Tebar Jaring ala Wawan-Atut
    Wawan Dituding Palsukan Kontrak Masjid Al-Bantani
    Adik Atut Disebut Belokkan Rekening Proyek Masjid
    Chaeri Dituduh Palsukan Paraf dalam Proyek Masjid
    Adik Atut Diduga Kutip Komisi Proyek Masjid

    Berita lainnya:
    Perbedaan Cina dan China Versi Remy Sylado 
    Banyak Kebakaran, Jokowi: Memang yang Bakar Saya? 
    Ical Anggap Dinasti Atut Baik dan Untungkan Partai 
    Ketika Ariel-Luna Maya 'Dipertemukan' di Panggung 
    Hendak Laporkan Korupsi Lebak, Aktivis Dirampok


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.