Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Dewan Tolak Permintaan Mobil Fortuner Wali Kota

Editor

Zed abidien

image-gnews
Seorang petugas saat mengisi bahan bakar Premium ke sebuah mobil Toyota Fortuner di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pondok Pinang, Jakarta, Rabu (4/4). TEMPO/Aditia Noviansyah
Seorang petugas saat mengisi bahan bakar Premium ke sebuah mobil Toyota Fortuner di stasiun pengisian bahan bakar umum (SPBU) Pondok Pinang, Jakarta, Rabu (4/4). TEMPO/Aditia Noviansyah
Iklan

TEMPO.CO, Kupang - Pemerintah Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur (NTT) mengusulkan pembelian dua unit mobil fortuner baru yang akan digunakan oleh Wali Kota Kupang, Jonas Salean dan Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man. Namun, usulan tersebut ditolak oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) setempat.

"Kami menolak pembelian dua unit mobil fortuner baru bagi Wali Kota dan Wakil," kata Ketua DPRD Kota Kupang, Telenmark Daud kepada wartawan, Senin, 14 Oktober 2013.

Pemerintah Kota, menurut dia, masih memiliki sejumlah mobil yang bisa digunakan oleh dua pejabat tersebut, sehingga tidak perlu pengadaan mobil baru, karena wali kota dan wakil wali kota masih memiliki dua unit mobil dinas yakni Inova dan CRV. "Masih ada Inova dan CRV yang bisa digunakan Wali Kota dan Wakil-nya," kata Telenmark.

Pengadaan dua unit mobil fortuner itu dialokasikan anggaran sebesar Rp 1 miliar lebih. Dana itu, katanya, akan dialihkan untuk pembangunan infratruktur di Kota Kupang yang masih kurang memadai. "Kami akan alihkan dana ini ke dinas pekerjaan umum untuk pembangunan infrastruktur," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Sementara itu, Wakil Wali Kota Kupang, Hermanus Man mengatakan usulan pengadaan dua unit mobil baru itu, karena mobil Inova yang sering dipakai wali kota dan wakil wali kota adalah mobil bekas dari ketua dan wakil DPRD. "Dua unit mobil yang dipakai adalah mobil bekas. Gengsilah, kalau kami pakai mobil bekas," katanya.

Namun dengan penolakan itu, Hermanus mengaku menerimanya dan bersedia menggunakan mobil bekas yang selama ini dipakai. "Biarlah kami gunakan mobil bekas," katanya.

YOHANES SEO

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

7 Desember 2019

Ilustrasi atau logo Bank Indonesia (BI). Dok. TEMPO/ Dinul Mubarok
Bank Indonesia: Transaksi Non Tunai Atasi Kebocoran Anggaran

"Dari pengalaman ketika pemda menerapkan sistem pembayaran non tunai pendapatan daerahnya meningkat," kata Wahyu Purnama Kepala Bank Indonesia


Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

4 November 2019

Tjahjo Kumolo tiba di Komplek Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa 22 Oktober 2019. TEMPO/Subekti
Kata Tjahjo Kumolo Soal Anak Buah Anies Baswedan Mundur

Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara Tjahjo Kumolo mengatakan keputusan mundur anak buah Anies Baswedan merupakan hak pribadi.


Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

22 April 2017

Wakil Gubernur Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama (kiri), bersalaman dengan dengan Wakil DPRD, Abraham Lunggana, dalam acara Lebaran Betawi di Monas, Jakarta, 14 September 2014. Ahok bersama  Lulung kerap berbeda pandangan terkait isu RUU Pilkada. TEMPO/Dasril Roszandi
Kata Lulung ke Ahok dan Anies: Selesaikan Kerja dan Antikorupsi  

Lulung menyoroti kasus dugaan korupsi UPS yang masih menyisakan pelaku yang menurutnya belum tersentuh.


Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

2 Januari 2017

Menteri Dalam Negeri Tjahjo Kumolo usai memimpin upacara Hari Kesaktian Pancasila di kantornya di Jakarta, Senin 3 Oktober 2016. TEMPO/Arkhewis
Begini Cara Menteri Tjahjo Cegah Kebocoran Anggaran  

Inspektorat diminta memantau perizinan, hibah bantuan sosial,
pajak retribusi, pengadaan barang dan jasa, dan perencanaan anggaran.


Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

11 Februari 2016

Direktur Utama BPJS Ketenagakerjaan Elvyn G. Masassya (kanan) menerima dokumen Laporan Hasil Pemantauan Sistem Jaminan Sosial Ketenagakerjaan tahun 2015 dari Deputi Bidang Pencegahan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Pahala Nainggolan (kiri) di gedung BPJS Ketenagakerjaan di Jakarta, 28 Januari 2016. ANTARA FOTO
Cegah Intervensi, KPK Awasi Penyusunan Anggaran Daerah

KPK mengakui proses merancang APBD kerap diintervensi oleh berbagai pihak sehingga tujuan pembangunan meleset.


Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

1 Oktober 2015

Ilustrasi Salat Ied. [TEMPO/ Dwi Narwoko]
Dewan Tengarai Anggaran Jumat Ibadah Diselewengkan

Anggaran untuk penceramah ibadah Jumat terserap, tetapi kegiatannya tidak ada


Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

12 Agustus 2015

Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok tiba di Bareskrim Mabes Polri, Jakarta, 29 Juli 2015. Ahok diperiksa sebagai kasus dalam kasus dugaan korupsi pengadaan uninterruptible power supply (UPS). TEMPO/Iqbal Ichsan
Ahok: Pendapatan DKI Raib Rp 1 Triliun, Siapa Untung?  

Ahok berujar, pendapatan yang masuk ke kas daerah hanya Rp 26 miliar.


Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

10 Agustus 2015

Mantan Bupati Bantul, Idham Samawi. ANTARA/Noveradika
Pukat UGM Tolak SP3 Idham Samawi

Aktivis antikorupsi menilai SP3 Idham Samawi tidak berdasar.


Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

3 Agustus 2015

Ilustrasi Korupsi
Korupsi APBD, KPK Periksa Pejabat Riau di Pekanbaru  

Mereka diperiksa sebagai saksi atas tersangka bekas Gubernur Riau, Annas Maamun, dan mantan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Riau, Ahmad Kirjuhari.


Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

14 Mei 2015

Aksi warga saat memberi dukungan kepada Ahok, terlihat para warga membawa spanduk bertuliskan
Ahok Kunci Konsultan yang Gelembungkan Anggaran  

Di APBD pembangunan gelanggang olahraga Rp 48 miliar, penghitungan di lapangan cuma Rp 30 miliar. Di Jakarta ada 33 gelanggang olahraga.