Sekretaris Jenderal MK Diperiksa KPK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua MK Mahfud MD dan Sekjen Janedjri M Gaffar. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua MK Mahfud MD dan Sekjen Janedjri M Gaffar. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi (MK) Janedjri M. Gaffar diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi, Jumat, 11 Oktober 2013. Jenedjri bakal bersaksi dalam kasus suap sengketa pemilihan kepala daerah yang melibatkan Ketua MK nonaktif, Akil Mochtar.

    Janedjri pun memenuhi panggilan KPK, Jumat pagi ini. Mengenakan batik keemasan, Janedjri langsung memasuki ruang pemeriksaan. "Saya bersaksi untuk Pak Akil," ujarnya di pintu ruang tunggu KPK.

    Akil ditangkap KPK di rumah dinasnya, di kawasan Widya Candra, Jakarta, 3 Oktober 2013. Ia diduga menerima suap dalam perkara sengketa pilkada Kalimantan Tengah yang kini bergulir di MK. Akil juga diduga menerima suap dari perkara sengketa pilkada Lebak, Banten.

    Dalam dua kasus itu, Akil sudah berstatus tersangka. Selain dia, KPK juga sudah menetapkan status tersangka terhadap politikus Partai Golkar, Chairun Nisa; Bupati Gunung Mas, Kalimantan Tengah, Hambit Bintih; Tubagus Chairi Wardana alias Wawan, yang juga adik Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah; advokat Susi Tur Andayani; serta pengusaha asal Palangkaraya, Cornelis Nalau.

    Selain Janedjri, KPK juga menjadwalkan pemeriksaan Gubernur Banten Ratu Atut Chosiyah, Sekretaris Jenderal DPR Winantuningtyastiti, Kepala Bagian Protokoler MK Teguh Wahyudi, sopir Akil Daryono, Bupati Gunung Mas Kalimantan Tengah, Hambit Bintih, dan Sekretaris Daerahnya Ir. Kamiar. Terdapat pula empat orang dari pihak swasta yakni Yayah Rodiah, Mumu Mujahidin, Almin Aling alias Cuming, serta Abdul Rohman.

    TRI SUHARMAN

    Berita Terpopler Lainnya
    Darah di Sepatu Elriski dan di Kamar Holly Cocok
    200 Tanah Suami Airin,dari Banten sampai Melbourne
    Gaji Hakim Konstitusi Cukup buat Lima Istri
    'Jumat Keramat', Ratu Atut Penuhi Panggilan KPK
    SBY: Saya Bukan Pejabat Kacangan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.