Pengacara Akui Chairun Nisa dan Akil Berteman  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota DPR RI komisi VIII Dra. Hj. Chairunnisa usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Anggota DPR RI komisi VIII Dra. Hj. Chairunnisa usai diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jakarta, Kamis (13/9). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Pengacara Chairun Nisa, Farid Hasbi, mengakui kliennya berteman dengan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) nonaktif, Akil Mochtar. "Pertemanan biasa," kata Farid saat mendampingi politikus Partai Golkar tersebut menjalani pemeriksaan di kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Selasa, 8 Oktober 2013.

    Namun, ia tak menjelaskan secara terperinci kadar pertemanan Akil dan Nisa. Dia tak membantah keberadaan kliennya dalam pusaran kasus ini untuk membantu Bupati Gunung Mas, Hambit Bintih, yang beperkara di Mahkamah Konstitusi. "Tapi, tidak ada perjanjian apa pun," ujar dia.

    Kasus korupsi ini bermula saat KPK menangkap Akil di rumah dinasnya di Widya Candra, Jakarta, Rabu 2 Oktober 2013. Akil diduga menerima suap dalam perkara sengketa pemilihan kepala daerah Kalimantan Tengah yang kini bergulir di MK.

    Ada pula perkara lain berupa sengketa pilkada Lebak, Banten. Dalam kasus ini KPK menyita duit sekitar Rp 3 miliar, Rp 1 miliar, dan Rp 2,7 miliar. Farid menambahkan kliennya terlibat dalam kasus ini karena dijebak. Tapi, dia tak menjelaskan bentuk jebakan dan identitas penjebaknya. "Dia apes, terjebaklah gitu," ucapnya.

    TRI SUHARMAN

    Topik terhangat
    Ketua MK Ditangkap | Dinasti Banten | APEC | Info Haji

    Berita terpopuler
    Inilah Orang yang Diduga Tampung Duit Akil
    APBD Bocor Dinsinyalir Jadi Aset Keluarga Atut
    Korupsi, Mahfud Md. Siap Potong Jari dan Leher
    Jokowi, Rhoma Irama dan Warteg Warmo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Perbedaan Pilkada Langsung, Melalui DPRD, dan Asimetris

    Tito Karnavian tengah mengkaji sejumlah pilihan seperti sistem pilkada asimetris merupakan satu dari tiga opsi yang mungkin diterapkan pada 2020.