GerindraYakin Suara di DPR Bisa Lebih 20 Persen

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ketua dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dasril Roszandi

    Ketua dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Dewan Pembina Partai Gerakan Indonesia Raya Prabowo Subianto Djojohadikusumo tak mengkhawatirkan 'presidential treshold' sebesar 20 persen. Sebab Prabowo sendiri percaya diri partainya sukses merebut banyak suara dalam pemilihan umum legislatif 2014.

    "Kami yakin bisa di atas 20 persen suara legislatif," kata Prabowo dalam jumpa pers di bandar udara Halim Perdana Khusuma, Jakarta Timur, Sabtu, 28 September 2013.

    Mantan Komandan Jenderal Komando Pasukan Khusus ini mengklaim sudah menghitung potensi kekuatan di daerah. Meski begitu, Prabowo menilai aturan yang mewajibkan minimal 20 persen kursi legislatif untuk mencalonkan presiden menyalahi konstitusi.

    "Aturan itu tidak ada dalam Undang-Undang, sama saja ini menyelewengkan konstitusi," kata dia.

    Menurut Prabowo, aturan 'presidential treshold' sebesar 20 persen ini merupakan akal-akalan partai besar. Mereka seakan ingin terus mencengkeram hak mengajukan calon presiden.

    Meski begitu, dia mengaku pasrah dengan pembahasan 'presidential treshold' mendatang. "Kalau mau ditetapkan 20 persen ya silakan, mau diturunkan ya Alhamdulillah."

    INDRA WIJAYA
    Topik Terhangat
    Mobil Murah
    Senjata Penembak Polisi
    Kontroversi Ruhut Sitompul
    Guyuran Harta Labora
    Info Haji

    Berita Terpopuler
    Ketua Demokrat Bela Gita Tampil di Inbox
    Penjualan Senapan di Cipacing Menurun
    IPW Pertanyakan Kredibilitas Komjen Sutarman
    Harapan KPK Kepada Sutarman
    Jumlah Perokok Pria Indonesia Tertinggi di Dunia


  • DPR
  •  

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.