Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Pemerintah DIY Akan Dirikan Akademi Komunitas

image-gnews
Sri Sultan Hamengkubuwono X saat mengikuti ritual Ngabekten di Bangsal Kencono, kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (8/8). TEMPO/Suryo Wibowo
Sri Sultan Hamengkubuwono X saat mengikuti ritual Ngabekten di Bangsal Kencono, kompleks Keraton Yogyakarta, Kamis (8/8). TEMPO/Suryo Wibowo
Iklan

TEMPO.CO, Yogyakarta--Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta akan mendirikan Akademi Komunitas, sebuah lembaga pendidikan tingkat Diploma di bidang seni dan budaya. "Sudah dibahas dengan Dirjen Dikti," kata Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X dalam dialog bersama seniman dan budayawan di kantor Dinas Kebudayaan, Selasa 17 September 2013.

Pendirian lembaga pendidikan ini akan dibiayai dengan dana keistimewaan. Sebesar 70-80 persen dari dana keistimewaan memang dialokasikan untuk bidang kebudayaan. Lulusan sekolah, direcanakan setingkat dengan D1. "Syukur-syukur bisa naik D2," kata dia.

Nantinya, lanjut dia, mahasiswa akademi adalah lulusan pendidikan setingkat SMA. Lulusan sekolah yang tak mampu kuliah karena keterbatasan biaya juga bisa mendaftar di sekolah ini secara gratis. Asal punya ketrampilan bidang seni-budaya dan kerajinan serta memiiliki minat besar untuk belajar.

Selain itu, para perajin -batik dan gamelan misalnya- yang tak lagi usia sekolah juga bisa mendaftar sebagai siswa. Sehingga mereka bisa mendapat sertifikat diploma sebagai pengakuan atas keahliannya. "Kalau punya (sertifikat) D1 semoga honor mereka bisa naik," kata dia.

Untuk menyiapkan program kebudayaan, Sultan menunjuk staf ahlinya di bidang seni budaya, Sumandyo Hadi. Dosen ISI Yogyakarta itu sekaligus diperbantukan di Dinas Kebudayaan untuk membantu persiapan mendirikan Akademi Komunitas. Untuk kurikulum pendidikan di Akademi, Sultan berpesan agar lebih mengutamakan praktek dibanding teori.

Koordinator Perguruan Tinggi Swasta Wilayah V DIY Bambang Supriyadi mengatakan Akademi Komunitas berstatus lembaga pendidikan swasta. "Bukan negeri," kata dia. Untuk mengelolahnya, pemerintah harus membentuk yayasan. Semula 60 persen dari kurikulumnya akan diisi dengan praktek. Dan sisanya, 40 persen teori. Tapi prosentase itu kemungkinan besar akan diubah menjadi 75 persen praktek dan 25 persen teori.

Ada sejumlah program studi yang ditawarkan. Yakni seni tari, kriya, pedalangan, teater, dan karawitan. Di dalam program studi ini bisa dimasukkan minat pada bidang yang lebih khusus. Misalnya konsentrasi tari tradisional klasik dan kerakyatan di program seni tari. Meski demikian, kelima program itu belum final. Akademi bisa memilih beberapa di antaranya saja.

Ia mengatakan syarat calon mahasiswa harus lulusan SMA bisa jadi hambatan pendaftaran. Namun, untuk calon mahasiswa yang tak mengantongi ijazah SMA/MA tetap bisa mendaftar dengan sertifikat kelulusan Kejar Paket C.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia, tahun 2013 ini adalah tahapan persiapan Akademi. Tahun berikutnya, pada 2014 adalah pendirian sekaligus mulai operasional angkatan pertama, 2014/2015. Pendirian akademi akan melibatkan sejumlah kalangan, dari pemerintah, SMKI, pusat kerajinan, hingga sanggar dan padepokan milik seniman. Sehingga di tahap awal pengoperasin, proses belajar-mengajar bisa dilakukan di sanggar dan padepokan tersebut. Adapun kantor rektorat, bisa jadi menggunakan kantor atau bangunan milik pemerintah DIY.

Kurator Seni Lukis Kuss Indarto menilai program itu cukup bagus. Namun ia mengingatkan agar pemerintah tak terjebak pada sikap formalis dalam memperlakukan seniman dan budayawan. Untuk seniman tradisional, standarisasi keahlian melalui sertifikat lulusan akademi mungkin diperlukan. Namun untuk seniman profesional, misalnya Butet Kertaredjasa, dinilainya justru tak tepat. "Butet itu lulusan SMA, tapi dia seniman nasional," kata dia.

Sejumlah seniman, sambung dia, memang tak lulus kuliah. Namun kini, banyak dari mereka yang menggelar banyak pameran. Dari di dalam hingga luar negeri. Kalau standarisasi akademis itu diberlakukan, ia menilai, "Ini kayak (kebijakan) Dikbud dulu, seniman harus bersertifikat."

Ia mengatakan sebaiknya pemerintah juga memperhatikan dan mendukung proses kreatif seniman. Di Yogyakarta, setidaknya ada 150 hingga 200 even pameran yang digelar saban tahun. Baik berskala besar hingga kecil, dari yang digelar di galeri hingga kos-kosan.

Banyak di antara pameran itu digelar dengan modal pas-pasan serta cekak dukungan pemerintah. Sebut saja Bienalle Jogja, dengan dana pameran yang dibutuhkan hingga Rp 3,5 milyar, dukungan pemerintah hanya Rp 500 juta saja. Sebaiknya, pemerintah pun mengalokasikan dana lebih besar untuk membantu pameran-pameran seperti itu.

ANANG ZAKARIA


Terhangat:
Tabrakan Anak Ahmad Dhani | Info Haji | Penembakan Polisi

Baca juga:
Fathanah Minta Tri Kurnia Tutupi Perselingkuhannya

Jokowi - Ahok 'Menggoyang' Mal di Jakarta

Cuma Curhat, Fathanah Beri Cewek Ini Ratusan Juta?

Dirut TVRI Paksa Redaksi Siarkan Konvensi Demokrat

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Daftar Perguruan Tinggi yang Diduga Terlibat TPPO Berkedok Magang lewat Ferienjob di Jerman

20 jam lalu

Mahasiswa Universitas Halu Uleo foto bersama di Bandara Soekarno-Harta saat akan berangkat ferienjob ke Jerman. Istimewa
Ini Daftar Perguruan Tinggi yang Diduga Terlibat TPPO Berkedok Magang lewat Ferienjob di Jerman

Ada sekitar 41 perguruan tinggi di Indonesia yang tercatat mengirimkan sejumlah mahasiswanya dalam program magang mahasiswa ke Jerman pada 2023.


Korban Dugaan TPPO Mahasiswa Indonesia Magang di Jerman Disebut Banyak yang Belum Buka Suara

3 hari lalu

Universitas Jambi. Dok. ANTARA
Korban Dugaan TPPO Mahasiswa Indonesia Magang di Jerman Disebut Banyak yang Belum Buka Suara

Direktur Beranda Perempuan Indonesia, Zubaedah, menyakini masih ada banyak penyintas dugaan TPPO bermodus mahasiswa magang di Jerman.


Peran 5 Tersangka Perdagangan Orang Berkedok Magang Mahasiswa di Jerman, Ada dari Pihak Universitas

6 hari lalu

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat rilis kasus TPPO jaringan internasional di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa 27 Juni 2023. Satgas TPPO Polri mengungkap 4 kasus TPPO jaringan internasional, diantaranya pengungkapan jaringan TPPO dengan modus mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi dan Jepang serta perdagangan anak di Sulawesi Tengah dan Bekasi dengan mendapat keuntungan mencapai Rp23 juta per orang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Peran 5 Tersangka Perdagangan Orang Berkedok Magang Mahasiswa di Jerman, Ada dari Pihak Universitas

Bareskrim mengungkap kasus TPPO atau perdagangan orang berkedok magang ke Jerman yang melibatkan 33 universitas dan diikuti ribuan mahasiswa.


OIKN Gandeng Kerjasama 3 Universitas Belanda di IKN, Berikut Respons Universitas Itu

7 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono ketika ditemui dalam acara Nusantara Fair 2024 Grand Atrium, Kota Kasablanka, Jakarta Selatan pada Jumat, 26 Januari 2024. TEMPO/Defara Dhanya
OIKN Gandeng Kerjasama 3 Universitas Belanda di IKN, Berikut Respons Universitas Itu

Tiga kampus global dari Belanda jalin kemitraan dengan Otoritas Ibu Kota Nusantara (OIKN) di IKN.


Bareskrim Sebut 33 Universitas di Indonesia Diduga Terlibat Perdagangan Orang Berkedok Magang Mahasiswa di Jerman

8 hari lalu

Dirtipidum Bareskrim Polri Brigjen Djuhandhani Rahardjo Puro saat rilis kasus TPPO jaringan internasional di Gedung Bareskrim, Jakarta, Selasa 27 Juni 2023. Satgas TPPO Polri mengungkap 4 kasus TPPO jaringan internasional, diantaranya pengungkapan jaringan TPPO dengan modus mengirimkan pekerja migran Indonesia (PMI) secara ilegal ke Arab Saudi dan Jepang serta perdagangan anak di Sulawesi Tengah dan Bekasi dengan mendapat keuntungan mencapai Rp23 juta per orang. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Bareskrim Sebut 33 Universitas di Indonesia Diduga Terlibat Perdagangan Orang Berkedok Magang Mahasiswa di Jerman

Sebanyak 1.047 mahasiswa diduga menjadi korban perdagangan orang modus program fereinjob di Jerman.


Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

9 hari lalu

Kepala Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN), Bambang Susantono saat mengikuti rapat dengar pendapat dengan Komisi II DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 18 Maret 2024. Rapat tersebut beragendakan perkenalan Kepala Otorita IKN beserta jajarannya dan pemaparan progres pembangunan IKN. TEMPO/M Taufan Rengganis
Otorita IKN Teken Kerja Sama Ilmiah dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus

Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) meneken MoU atau nota kesepahaman dengan Aliansi Universitas Leiden-Delft-Erasmus (LDE) pada Senin, 18 Maret 2024.


Kemenag: Keterbatasan Dana Jadi Sebab Prodi Kesulitan Perpanjang Akreditasi

19 hari lalu

Ilustrasi suasana belajar mahasiswa di kampus. Pixabay
Kemenag: Keterbatasan Dana Jadi Sebab Prodi Kesulitan Perpanjang Akreditasi

Kementerian Agama menyebut keterbatasan anggaran membuat Perguruan Tinggi Keagamaan Islam (PTKI) swasta kesulitan memperpanjang akreditasi,


Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

20 hari lalu

Mahasiswa Deakin University, Australia mengikuti kelas budaya dan Bahasa Indonesia di UII selama sepekan. uii.ac.id KOMUNIKA ONLINE
Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris Buka Kampus di Bandung

Universitas Deakin asal Australia dan Universitas Lancaster dari Inggris membuka kampus luar negeri pertamanya di Bandung


Kemenag Ancam Tutup Perguruan Tinggi Agama Islam yang Gelar Perkuliahan Ilegal

21 hari lalu

Salah satu peserta menunjukkan surat ucapan selamat atas kelulusan dalam wisuda ilegal di Pondok Cabe, Tangerang Selatan, Banten, 19 September 2015. Dalam sidak tersebut petugas menemukan ribuan peserta wisuda ilegal yang mendapatkan gelar S1 dan D3 dengan ijazah palsu tanpa harus mengikuti perkuliahan. TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Kemenag Ancam Tutup Perguruan Tinggi Agama Islam yang Gelar Perkuliahan Ilegal

Kemenag akan menutup kampus yang menyelenggarakan perkuliahan ilegal alias belum memenuhi administrasi akreditasi.


Kejati Jawa Barat Tetapkan 2 Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi jadi Tersangka Korupsi Dana Program Indonesia Pintar

23 hari lalu

Ilustrasi korupsi. Shutterstock
Kejati Jawa Barat Tetapkan 2 Rektor Universitas Mitra Karya Bekasi jadi Tersangka Korupsi Dana Program Indonesia Pintar

Kejati Jawa Barat menetapkan dua tersangka kasus korupsi dana Program Indonesia Pintar di Universitas Mitra Karya.