Fuad: Dana Talangan Century Keputusan KSSK  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Direktur Jendral Pajak, Ahmad Fuad Rahmany. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Direktur Jendral Pajak, Ahmad Fuad Rahmany. TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Fuad Rahmany, menegaskan bahwa pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun kepada Bank Century adalah keputusan Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK). Ia tidak tahu alasan lembaga yang dipimpin Menteri Keuangan Sri Mulyani itu menerbitkan kebijakan dana talangan. "Saya tidak mau berkomentar," kata Fuad seusai diperiksa di Komisi Pemberantasan Korupsi, Selasa, 17 September 2013.

    Fuad diperiksa sebagai saksi untuk Budi Mulya dan Siti Fadjrijah. Keduanya dituduh menyalahgunakan kewenangan sebagai Deputi Gubernur BI lantaran mengubah peraturan BI terkait pemberian Fasilitas Pendanaan Jangka Pendek (FPJP) kepada Century. Belakangan, KPK mengusut keputusan pemerintah yang menyatakan Bank Centry adalah bank gagal dan berdampak sistemik.

    Fuad menolak menanggapi apakah petinggi KSSK seharusnya ikut bertanggung jawab terhadap pengucuran dana talangan tersebut. Ia tak bisa menilai karena sebelum pengucuran dana sekitar 2008, kata Fuad, dirinya hanya menjadi pihak yang dimintai pendapat oleh pemerintah.

    Sebelumnya, Fuad berpendapat, penetapan Century sebagai bank gagal yang berdampak sistemik adalah keliru. Sebab, Century adalah perusahaan terbuka yang sahamnya tidak aktif di perjualbelikan. Namun, lagi-lagi dirinya tak bisa mengintervensi karena hanya sebatas memberi pendapat.

    Dalam pemeriksaan Fuad kali ini, penyidik KPK memperlihatkan rekaman video rapat penentuan nasib Century pada 24 November 2008. Namun, Fuad menolak memerinci isi rapat yang dihadiri Wakil Presiden Boediono, yang saat itu menjabat Gubernur Bank Indonesia. "Banyak hal yang saya dengar dalam pertemuan itu," ucapnya.

    TRI SUHARMAN


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.