Marzuki Alie: Konvensi Demokrat Itu Urusan Negara  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Marzuki Alie. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    Marzuki Alie. ANTARA/Widodo S. Jusuf

    TEMPO.CO, Jakarta - Wakil Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Marzuki Alie mengatakan penyiaran acara deklarasi para peserta konvensi calon presiden Demokrat di stasiun Televisi Republik Indonesia tak menyalahi frekuensi publik. Sebabnya, konvensi juga merupakan urusan publik.

    "Konvensi ini bukan urusan partai, ini urusan negara, lho," kata Marzuki, yang juga merupakan salah satu peserta konvensi, di komp`leks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin, 16 September 2013. Alasannya, ia menambahkan, konvensi dilaksanakan guna mencari pemimpin negara. "Justru seharusnya media itu menginformasikan ke publik. Ini bukan kepentingan partai."

    Sebelumnya, Direktur Utama TVRI Farhat Syukri disebut-sebut memaksa redaksi TVRI untuk menyiarkan acara konvensi Demokrat di Hotel Grand Sahid, Jakarta, Ahad malam, 15 September 2013. Siaran tunda ditayangkan sekitar tiga jam itu mulai pukul 22.30-00.30. TVRI menayangkan acara pengenalan dan penyampaian visi-misi 11 peserta konvensi Demokrat dari awal sampai akhir.

    Menurut sumber di TVRI, Farhat awalnya memaksa redaksi untuk menayangkan siaran langsung konvensi yang dimulai pukul 19.30 itu. Awak redaksi menolak paksaan itu, termasuk Direktur Program dan Berita TVRI Irwan Hendarmin.

    Di redaksi kebijakan itu menuai pro-kontra. Sebagian redaksi beralasan tidak mau melanggar aturan penyiaran dan aturan kampanye. Sebagian lagi tak mau menyalahgunakan frekuensi publik. "Malam itu sempat tegang. Intervensinya keterlaluan," kata sumber tersebut, Senin 16 September 2013.

    PRIHANDOKO

    Terpopuler:
    Selenggarakan Miss World, Hary Tanoe Merugi
    Tiga Penyebab Organ Intim Penjual Kopi Dirusak
    Maftuh: Ani SBY Itu Hillary Clinton-nya Indonesia
    Lady, CIA, dan Penculikan Abu Omar di Milan
    Hary Tanoe Akan Jawab Penolakan atas Miss World? 
    Di Bawah Lindungan Bunda Putri  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Ponsel Tanpa IMEI Terdaftar Mulai Diblokir pada 17 Agustus 2019

    Pemerintah akan memblokir telepon seluler tanpa IMEI terdaftar mulai 17 Agustus 2019 untuk membendung peredaran ponsel ilegal di pasar gelap.