Anas: Tak Ada Duit Hambalang Mengalir ke Saya

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, (6/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    Mantan Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum saat tiba memenuhi panggilan pemeriksaan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di gedung KPK, Jakarta, (6/5). TEMPO/Dhemas Reviyanto

    TEMPO.CO, Jakarta - Mantan Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum membantah jika dia disebut menerima dana dari proyek pembangunan stadion Hambalang. Dia mengacu pada dua audit Badan Pemeriksa Keuangan yang tidak menyebutkan adanya aliran dana ke dirinya.

    "Saya membaca hasil audit BPK. Hasil hambalang dari dua kali audit itu, kok, tidak ada ya (menyebut nama saya)," kata Anas usai meresmikan Rumah Pergerakan di kediamannya di Duren Sawit, Jakarta Timur, Ahad, 15 September 2013. Dia mempersilakan orang membaca audit BPK. "Tidak ada nama Anas di situ."

    Dia mengatakan, tak melakukan persiapan apapun untuk menghadapi kasusnya ini. Dia merasa yakin, tak ada duit Hambalang yang mengalir ke dirinya dalam bentuk apapun, termasuk tudingan dia menerima satu unit Toyota Harrier dari PT Adhi Karya.

    Anas ditetapkan sebagai tersangka kasus suap dalam proyek Hambalang. Anas diduga menerima gratifikasi Toyota Harrier. Namun hingga kini Komisi Pemberantasan Korupsi belum pernah menahan Anas atas kasusnya ini. Setelah menjadi tersangka, Anas mengundurkan diri dari Partai Demokrat.

    Hingga sekarang, Anas masih yakin dirinya tidak bersalah dalam kasus Hambalang. Menurut dia, keyakinan yang dia punya jauh lebih tinggi derajatnya ketimbang status tersangka yang diberikan oleh KPK. "Keyakinan saya mengatasi segalanya," ujar dia.

    WAYAN AGUS PURNOMO
     


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.