Sudi Silalahi Layak Diperiksa Terkait Hambalang

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO/Wisnu Agung Prasetyo

    TEMPO.CO, Jakarta - Direktur Pusat Kajian Anti-Korupsi (Pukat) Universitas Gadjah Mada, Zainal Arifin Muchtar, meminta Komisi Pemberantasan Korupsi segera memanggil Menteri Sekretaris Negara, Sudi Silalahi, untuk mendalami dugaan keterlibatannya dalam kasus korupsi proyek pembangunan pusat olahraga terpadu Hambalang.

    Sudi sebelumnya disebut pernah mendesak Menteri Pemuda dan Olahraga ketika itu, Adhyaksa Dault, untuk memindahkan proyek sport center dari Senayan ke Hambalang. “Sudi perlu dipanggil dan dimintai keterangan oleh KPK agar terang duduk persoalannya,” kata Zainal saat dihubungi, Jumat, 6 September 2013.

    Pemanggilan Sudi, kata Zainal, perlu untuk mengkonfirmasi sejumlah keterangan di balik pemindahan proyek. “Pemanggilan belum tentu berarti negatif karena sifatnya klarifikasi.”

    Menurut Zainal, pemanggilan Sudi dibutuhkan KPK untuk memastikan ada atau tidaknya keterlibatan pihak lain dalam perluasan proyek Hambalang sehingga pengerjaanya meningkat dari proyek tahun tunggal menjadi proyek tahun jamak. KPK juga perlu memastikan apa motif di balik keinginan Sudi memindahkan proyek ke Hambalang. “Siapa tahu karena memang situasinya saat itu memang perlu dipindah atau karena memang ada kongkalikong dalam prosesnya.”

    Zainal berharap KPK bergerak cepat dalam mengembangkan dan memproses korupsi Hambalang yang disebut Badan Pemeriksa Keuangan menyebabkan kerugian negara hingga Rp 463 miliar. Selain itu, KPK juga harus tetap netral dan jernih melihat posisi dan keterlibatan sejumlah orang yang disebut-sebut terlibat dalam kasus Hambalang.

    Sebelumnya, sumber Tempo menyebutkan Sudi disebut pernah memarahi Menteri Olahraga Adhayaksa Dault agar ada pemindahan sport center dari Senayan ke Hambalang. Cekcok terjadi menjelang rapat kabinet yang digelar 1 Februari 2008. Saat itu Adhyaksa menolak mentah-mentah permintaan Sudi. Alasannya, sport center Hambalang tak masuk dalam program kementerian dan luasnya hanya 32 hektare.

    Adhyaksa saat dikonfirmasi menolak membahas cekcok itu. Sedangkan Sudi membenarkan pernah mengusulkan pemindahan proyek. Akan tetapi, bukan dari Senayan ke Hambalang, melainkan ke Cisarua. Namun, rencana itu batal karena terbentur pembebasan lahan.

    IRA GUSLINA SUFA

    Berita Terpopuler Lainnya:
    Ini Kejanggalan Sidang Cebongan Versi KY
    Istri @benhan: Suami Diperlakukan Bak Perampok
    Dalam Lima Bulan, Fathanah Beli 3 Mobil Mewah  


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Proyek Infrastruktur, 17 Kepala Daerah Ditangkap dalam 2 Tahun

    Sejak berdiri pada 2002 hingga sekarang, Komisi Pemberantasan Korupsi telah menangkap 121 kepala daerah terkait kasus proyek infrastruktur.