TNI Siap Lepas Yayasan Lebih Cepat
Jumat, 12 November 2004 20:41 WIB
Konfirmasi Email
Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.
Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo
Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang
Jumat, 12 November 2004 20:41 WIB
Berita Selanjutnya
75.572 Visa Jemaah Haji Reguler Sudah Terbit
32 detik lalu
Artikel Terkait
Rekomendasi Artikel
Video Pilihan
Revisi RUU TNI Perluas Wewenang Militer
11 Mei 2023
Usulan revisi RUU TNI sarat agenda perluasan wewenang militer.
Mengenal 3 Panglima TNI dari Matra Angkatan Laut, Teranyar Yudo Margono
20 Desember 2022
Ada tiga nama Panglima TNI yang berasal dari matra Angkatan Laut, yakni Widodo Adi Sutjipto, Agus Suhartono, dan teranyar Yudi Margono.
Yudo Margono Panglima TNI ke-3 dari Matra TNI AL, Siapakah Dua Lainnya?
3 Desember 2022
Yudo Margono menjadi Panglima TNI ketiga dari matra TNI AL. Siapakah dua laksamana lainnya?
HUT TNI ke-76, Setara Institute Sebut 3 Mandat Reformasi TNI Belum Dipenuhi
5 Oktober 2021
Setara Institute melaporkan temuan bahwa tiga dari tujuh mandat reformasi TNI belum juga terpenuhi.
Ketimbang Menjabat Menteri, Luhut Sebut Lebih Enak Jadi Tentara
2 Mei 2020
Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan memilih bertugas sebagai tentara ketimbang menteri.
Jokowi dan Prabowo Berjanji Sejahterakan Anggota TNI
8 Februari 2019
Polemik peran TNI kembali mencuat setelah Presiden Jokowi berencana membentuk 60 pos baru di tubuh satuan militer.
Komisi Pertahanan DPR Sebut Revisi UU TNI Masih Wacana
6 Februari 2019
Komisi Pertahanan DPR mengatakan revisi UU TNI masih sekedar wacana
Reformasi TNI di Masa Presiden Jokowi Dinilai Berjalan Mundur
7 Februari 2018
Sejumlah kalangan menilai reformasi di tubuh TNI mengalami langkah mundur di masa Presiden Jokowi.
Polri Dinilai Beri Pintu Masuk TNI Masuk ke Ranah Ketertiban
4 Februari 2018
Pengamat hukum Bivitri Susanti meminta nota kesepahaman Polri dan TNI soal pemeliharaan keamanan dan ketertiban dibatalkan.
YLBHI: Sistem Peradilan Militer Harus Segera Diperbarui
16 Desember 2017
Pengacara publik dari Lembaga Bantuan Hukum Julius Ibrani mengatakan reformasi sektor militer di Indonesia masih belum mencapai targetnya.