TEMPO.CO, Yogyakarta - Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Abraham Samad, menyatakan lembaganya membutuhkan dukungan kalangan akademisi untuk menuntaskan kerja pemberantasan korupsi. Dia menyampaikan ini ketika memberikan kuliah umum di depan 4000 mahasiswa baru Program Pascasarjana UGM di Grha Sabha Pramana pada Kamis, 5 September 2013.
"KPK sangat membutuhkan bantuan kalangan kampus untuk memberantas korupsi. Generasi baru setelah era ini harus menganggap korupsi itu barang purba karena sudah tidak pernah terjadi di Indonesia," kata Abraham.
Dia mengeluh sampai sekarang kapasitas KPK masih sangat terbatas untuk melakukan kerja pemberantasan korupsi yang mencakup wilayah penindakan dan pencegahan. Kata dia, korupsi di Indonesia sudah pada taraf sistematis dan pelakunya memiliki kualitas intelektual tinggi sehingga sangat berat apabila hanya mengandalkan institusi KPK. "Kami hanya punya 700 pegawai, 70-an penyidik, tetapi harus memantau semua wilayah di Indonesia," kata dia.
Abraham mengatakan kalangan kampus bisa berperan besar dalam upaya pencegahan korupsi, baik dengan mengampanyekan efek buruk kejahatan ini maupun mengkaji strategi menghentikan terus terjadinya kejahatan ini. Dia memberi contoh, setelah KPK menangani sejumlah kasus korupsi di Kementerian Agama, seperti pengadaan Al-Quran, tim riset lembaga anti rasuah ini baru memahami ada sekitar lima faktor yang selama ini menyuburkan aksi penilepan anggaran di institusi itu. "Kami tidak mau terus menjadi pemadam kebakaran," kata dia.
Abraham berupaya meyakinkan pentingnya keterlibatan peserta kuliahnya dengan membeberkan data mengenai Indeks Persepsi Korupsi Indonesia, yang berada di poin 3,2 dan hanya lebih baik dari negara tetangga seperti Timor Leste. Sementara itu, data yang dimiliki oleh KPK mengenai jumlah penduduk miskin di Indonesia saat ini sudah menembus angka 29 juta jiwa. "Hampir menyamai jumlah penduduk keseluruhan Malaysia," kata dia.
Dia memberikan contoh lagi mengenai Indonesia yang masih mengimpor daging, gula, atau beras yang sebenarnya bisa dipenuhi produksi dalam negeri. Abraham mengatakan tim riset KPK memiliki bukti banyak sapi-sapi dari kawasan sentra peternakan di Nusa Tenggara, Sulawesi dan Bali justru lebih banyak diselundupkan ke luar negeri lewat Kalimantan. "Impor pangan terjadi karena kartel bermain dan mendapatkan perlindungan pejabat korup," kata dia.
Sementara di sektor tambang, kata Abraham, hasil kajian KPK menyimpulkan 50 persen perusahaan tambang batu bara dan nikel tidak membayar royalti ke negara. Sebagian perusahaan tambang hanya memberi upeti ke gubernur dan bupati. "Makanya sebagian bupati di Kalimantan mobil mewahnya bisa 25 berjejer, tapi puskesmas dan sekolahannya hancur," ujar dia.
Rektor UGM Pratikno menganggap korupsi merupakan faktor penghambat terbesar kemajuan Indonesia. Padahal, kata dia, UNDP, Badan Program Pembangunan PBB sudah merilis periode dua dasawarsa ke depan merupakan kebangkitan ekonomi negara-negara selatan dan diprediksi menjadi abad Asia. "Namun, meskipun wilayahnya luas dan kaya alamnya, Indonesia masih mengimpor banyak kebutuhan pangan. Garam dan bahan tempe yang jadi makanan sehari-hari saja masih impor," ujar dia.
ADDI MAWAHIBUN IDHOM
Topik Terhangat
Delay Lion Air | Jalan Soeharto | Siapa Sengman | Polwan Jelita | Tes Penerimaan CPNS
Berita Terpopuler
Istri Jaksa Pamer Pistol Juga Kerap Berulah
Jaksa MP 'Pamer' Pistol Pernah Tangani Buruh Panci
Jaksa Pamer Pistol Diperiksa Pengawas Kejagung
Jatah BLSM Diambil Orang, Kakek Ini Meninggal
2 Polisi Bernama Agus, Selamatkan Nyawa Warga
