Walikota Solo Diperiksa Polisi

Reporter

Editor


TEMPO Interaktif, Solo:Wali Kota Solo Slamet Suryanto diperiksa tim penyidik Kepolisian Wilayah (Polwil) Surakarta dalam kasus dugaan korupsi dana APBD senilai Rp 5 miliar, Kamis (11/11). Selain Slamet, juga diperiksa Wakil Walikota J Suprapto, Sekda Qomaruddin serta mantan Kepala Bappeda Harsoyo Supodo. Para pejabat itu diperiksa sebagai saksi dalam kasus dugaan korupsi dana APBD 2003 yang dilakukan anggota DPRD Solo periode 1999-2004. Keterangan dari Walikota dan para pejabat eksekutif sangat diperlukan tim penyidik karena proses APBD juga melibatkan mereka. "Kami ingin tahu peranan Walikota dan pejabat eksekutif dalam proses penyusunan APBD tersebut,"kata Ketua Tim Penyidik Inspektur Satu Hasibuan. Walikota maupun pejabat eksekutif di bawahnya diduga ikut dijadikan tersangka. "Saat ini status Walikota masih sebagai saksi,’’ kata Hasibuan.Usai pemeriksaan yang berlangsung mulai siang hari hingga sore itu, Wali Kota Surakarta H Slamet Suryanto enggan memberikan keterangan lebih jauh. Ia hanya tersenyum sembari menyatakan optimis tidak terlibat dalam dugaan kasus korupsi dana APBD tersebut. Sementara itu, Wakil Walikota J Soeprapto juga menyatakan tidak terlibat dalam penyusunan hingga penetapan APBD 2003. Dirinya hanya sekali ikut menyusun APBD yakni untuk tahun 2002. ‘’Dan itupun masih dibahas di kalangan internal eksekutif,’’ katanya. Merasa tidak terlibat secara langsung, wakil wali kota itu yakin tidak bersalah, dan tindakannya tidak keliru. Meski tahap awal penyusunan, penetapan, dan perubahan APBD secara kelembagaan eksekutif turut serta.Pada bagian lain, tiga mantan anggota DPRD Surakarta dari unsur TNI-AD dalam waktu dekat juga akan didengar keterangannya dalam kasus dugaan korupsi tersebut. Pemeriksaan tiga anggota TNI itu akan dilakukan di Denpom IV/4 Surakarta, menyusul telah turunnya surat perintah Komandan Pomdam IV/Diponegoro Kolonel CPM Maurits Napitupulu. Ketiga anggota TNI yang bakal menjalani pemeriksaan di Denpom IV/4 Surakarta adalah Letkol Caj AR Sukiman, Siswandi, dan Letkol Cam Mohammad Mulyadi.Menurut Dan Denpom IV/4 Surakarta, Letkol CPM Benny Sitohang, proses penyelidikan, akan dimulai setelah Lebaran ini. Adapun dua anggota TNI dari AU dan AL tidak diperiksa di Denpom, namun akan menjalani pemeriksaan di kesatuan masing-masing.Polwil Surakarta telah menetapkan 43 anggota DPRD Solo periode 1999-2004 sebagai tersangka kasus dugaan korupsi APBD 2003 senilai Rp 9 miliar. Sebagian besar anggota DPRD telah menjalani pemeriksaan. Anas Syahirul





Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

7 November 2017

Terlibat Korupsi UPS, Anggota DPRD DKI dari Hanura Diganti

Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DKI Jakarta Prasetyo Edi Marsudi memberhentikan Fahmi Zulfikar, anggota DPRD DKI yang terlibat korupsi UPS.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.