Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Medan Merdeka Jadi Soeharto, Jangan Dipolitisir  

image-gnews
Buku Reformasi dan Jatuhnya Soeharto di toko buku di kawasan Tangerang, Banten, (20/5). Buku ini banyak diburu masyarakat karena mereka ingin mengetahui proses jatuhnya Presiden Soeharto pada 15 tahun lalu tepatnya 21 Mei 1998 sebagai awal Gerakan Reformasi.TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Buku Reformasi dan Jatuhnya Soeharto di toko buku di kawasan Tangerang, Banten, (20/5). Buku ini banyak diburu masyarakat karena mereka ingin mengetahui proses jatuhnya Presiden Soeharto pada 15 tahun lalu tepatnya 21 Mei 1998 sebagai awal Gerakan Reformasi.TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Mudzakki mengatakan agar rencana penggunaan nama mantan Presiden Soeharto sebagai pengganti Jalan Medan Merdeka tak dipolitisir. Menurut dia, penggunaan nama pahlawan untuk sebuah jalan adalah bentuk penghormatan atas jasa yang diberikan kepada negara.

"Jangan dilihat jeleknya saja, jasanya kan juga banyak," kata Mudzakki saat dihubungi Tempo, Senin, 2 September 2013. (Baca:Medan Merdeka Jadi Sukarno-Hatta, Ini Asalnya.

Mudzakki mengatakan pada dasarnya semua orang memiliki kelebihan dan kekurangan. Dia menyarankan publik lebih objektif dalam menyikapi rencana tersebut. "Pak Harto dengan jasa besarnya saya rasa pantas untuk diabadikan sebagai nama jalan," kata Mudzakki.

Dia menyebutkan beberapa jasa Soeharto yang seharusnya tak dilupakan oleh masyarakat Indonesia seperti kebijakan swasembada pangan, pembangunan, serta transmigrasi. (Baca: Sejarawan: Pahlawan Tak Harus Jadi Nama Jalan)

Citra jelek Soeharto yang selama ini berkembang di masyarakat, kata Mudzakki, bersifat relatif. Kalau ditanyakan kepada warga hidup pada zaman Soeharto, menurut dia, akan banyak yang menanggapinya positif. Sebaliknya jika pertanyaan itu diberikan kepada mahasiswa yang hidup di era 1990-an tentu hanya akan melihat Soeharto dari segi negatifnya saja.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain menilai layak diabadikan sebagai nama jalan, pria yang pernah menjadi anggota tim perumus Rancangan Undang-Undang KUHP itu juga mengatakan Soeharto juga pantas mendapatkan gelar pahlawan nasional atas jasa-jasanya. "Tapi penilaiannya juga harus objektif, jangan hanya dilihat dari masa terakhirnya saja."

Delegasi Panitia 17 menargetkan tanggal 10 November untuk mengganti Jalan Merdeka Utara menjadi Jalan Bung Karno, Jalan Merdeka Selatan menjadi Jalan Bung Hatta, serta Jalan Merdeka Timur diganti Jalan Ali Sadikin, serta Jalan Merdeka Barat menjadi Jalan Soeharto. Ketua tim panitia 17, Jimly Asshiddiqie, mengatakan rencana perubahan jalan itu sudah dirundingkan dengan Gubernur Jakarta Joko Widodo. Selengkapnya soal kontraversi penamaan jalan Soeharto klik di sini.

FAIZ NASHRILLAH

Berita Lainnya:
Ahok Datangi Paripurna, Fraksi PPP Walk Out
Pedagang Ucapkan Terima Kasih kepada Jokowi
Luthfi Tutupi Sosok Bunda Putri ke Pengacaranya
Arsenal Akhirnya Dapatkan Mesut Ozil
Anggota DPRD Bacok Warga di Kantornya
Bisnis Sengman Malang Melintang di Palembang

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Kisah Devaluasi Rupiah: 45 Tahun Lalu Merosot dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00 per Dolar Amerika

16 November 2023

Ilustrasi mata uang dollar Amerika Serikat. TEMPO/Imam Sukamto
Kisah Devaluasi Rupiah: 45 Tahun Lalu Merosot dari Rp 415,00 menjadi Rp 625,00 per Dolar Amerika

Keputusan devaluasi itu berdampak yang luas terhadap kondisi ekonomi negara dan memberikan pelajaran berharga bagi pemerintah dan pelaku ekonomi.


Jejak Langkah Politik Partai Golkar: Pasca Reformasi Kian Menurun

5 Agustus 2023

Bendera dan Atribut Partai menghiasi lokasi berlangsungnya Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, 6 Desember 2014. Munas tandingan yang dilaksanakan oleh Presidium Penyelamat Partai Golkar ini rencananya akan dihadiri oleh 240 DPD provinsi dan kabupaten/kota. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Jejak Langkah Politik Partai Golkar: Pasca Reformasi Kian Menurun

Berikut jumlah kursi yang diperoleh Partai Golkar dari Pemilu 2009, 2014, dan 2019 yang semakin menurun. Bagaimana prospek di Pemilu 2024?


TMII Diresmikan 48 Tahun Lalu, Berikut Kilas Balik Proyek Wisata Bertema Budaya Indonesia

21 April 2023

Situasi pengunjung Taman Mini Indonesia Indah (TMII) Jakarta Timur yang mengabadikan momen di alun-alun monumen Tugu Api Pancasila saat libur tahun baru 2023. Ahad, 1 Januari 2023. Foto: ANTARA/Fitra Ashari
TMII Diresmikan 48 Tahun Lalu, Berikut Kilas Balik Proyek Wisata Bertema Budaya Indonesia

Digagas sejak Maret 1970, pembangunan proyek TMII dimulai pada tahun 1972 dan diresmikan pada tanggal 20 April 1975 atau 48 tahun silam.


Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

25 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 16 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

Wagub DKI Riza Patria mengatakan rencana perubahan nama jalan di Jakarta sudah disusun, tapi belum bisa diumumkan


Rencana Perubahan Nama Jalan di Kelapa Gading, Politikus PDIP: Warga Menolak

16 September 2022

Pengerjaan pembangunan jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menargetkan penyelesaian jalan ini pada tahun 2021. Tempo/Tony Hartawan
Rencana Perubahan Nama Jalan di Kelapa Gading, Politikus PDIP: Warga Menolak

Anggota DPRD DKI Agustina Hermanto alias Tina Toon menerima aduan warga yang menolak perubahan nama jalan di Kelapa Gading.


Perubahan Nama Jalan di Jakarta Berujung Pansus, Ini Kata Wagub DKI

16 Juli 2022

Kendaraan melintasi Jalan H Bokir Bin Dji'un yang sebelumnya bernama Jalan Raya Pondok Gede ruas Jalan Raya Bogor - Tamini di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Perubahan Nama Jalan di Jakarta Berujung Pansus, Ini Kata Wagub DKI

Wagub DKI Jakarta Riza Patria berharap masalah perubahan nama jalan ini dibicarakan baik-baik dengan DPRD DKI tanpa perlu menggelar pansus


Pemkot Jakpus Bakal Sosialisasikan Lagi Perubahan Nama Jalan ke Warga

3 Juli 2022

Warga membentangkan spanduk penolakan perubahan nama jalan di Batu Ampar, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juni 2022. ANTARA/Yogi Rachman
Pemkot Jakpus Bakal Sosialisasikan Lagi Perubahan Nama Jalan ke Warga

Pemkot Jakpus bakal mengumpulkan seluruh ketua RT dan RW yang terdampak perubahan nama jalan


Dampak Perubahan 22 Nama Jalan Sistemik, PDIP: Pak Anies Baswedan Jangan Pakai Ego

26 Juni 2022

Papan nama Jalan Mpok Nori juga telah terpasang menggantikan nama Jalan Raya Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Selasa 22 Juni 2022.TEMPO/Annisa Apriliyani
Dampak Perubahan 22 Nama Jalan Sistemik, PDIP: Pak Anies Baswedan Jangan Pakai Ego

Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggungjawab atas dampak sistemik yang ditimbulkan dari perubahan nama 22 jalan.


Anies Baswedan Stop Kontroversi Nama Jalan Jenderal A.H. Nasution

2 Februari 2018

Sejumlah kendaraan nekat menerobos jalur Transjakarta di Jalan Mampang Prapatan Raya, Jakarta, 24 Juli 2017. PT TransJakarta kembali berkoordinasi dengan pihak Kepolisian untuk program sterilisasi jalur Transjakarta. ANTARA/Reno Esnir
Anies Baswedan Stop Kontroversi Nama Jalan Jenderal A.H. Nasution

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan sosialisasi rencana perubahan nama Jalan Mampang Raya dan Buncit Raya menjadi Jalan A.H. Nasution.


Penyebab Anies Baswedan Hentikan Perubahan Nama Jalan Buncit

1 Februari 2018

Sejumlah pengendara sepeda motor menerobos jalur Trans-Jakarta di perempatan Mampang Prapatan, Jakarta, 13 Juni 2016. Sejumlah pengendara masuk ek jalur Trans-Jakarta guna menghindari kemacetan. Tempo/Avit Hidayat
Penyebab Anies Baswedan Hentikan Perubahan Nama Jalan Buncit

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan menghentikan seluruh proses sosialisasi perubahan nama Jalan Buncit Raya menjadi Jenderal Besar A.H. Nasution.