Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Lapangan Monas Diubah Jadi Lapangan Medan Merdeka

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Pasukan berkuda Polri usai mengikuti upacara apel Operasi Ketupat Lebaran 2013 di kawasan Monas, Jakarta, (30/7). Apel Ketupat Lebaran tersebut diikuti 6200 pasukan gabungan TNI dan Polri. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Pasukan berkuda Polri usai mengikuti upacara apel Operasi Ketupat Lebaran 2013 di kawasan Monas, Jakarta, (30/7). Apel Ketupat Lebaran tersebut diikuti 6200 pasukan gabungan TNI dan Polri. TEMPO/Eko Siswono Toyudho
Iklan

TEMPO.CO , Jakarta:Ketua Tim 17, Jimly Asshiddiqie, mengatakan nama Medan Merdeka awalnya adalah nama yang akan diberikan Mantan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno untuk lapangan dan taman yang berada di kawasan Monumen Nasional. Ia mengatakan jika rencana perubahan nama Jalan Medan Merdeka jadi dilakukan, akan turut dilakukan pula pengukuhan kembali nama Lapangan Medan Merdeka untuk kawasan Monumen Nasional.

"Rencananya akan diresmikan oleh Bung Karno sebagai Lapangan Medan Merdeka, namun karena tragedi G30S rencana itu belum terealisasi," ujar Jimly ketika ditemui di Hotel Aryaduta, Senin, 2 September 2013. Ia mengatakan secara alamiah masyarakat terbiasa menyebut lapangan di kawasan Monumen Nasional sebagai lapangan Monas, sedangkan Monas itu sendiri hanyalah nama untuk Tugu Monumen Nasional tersebut.

"Jadi kita sepakat mengusulkan kepada Pemda untuk mengukuhkan kembali nama Lapangan Medan Merdeka," ujarnya. Sedangkan jalan yang mengelilingi wilayah Monumen Nasional itu akan diberikan nama para tokoh Bangsa.

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta berencana mengubah nama Jalan Medan Merdeka yang mengelilingi Kawasan Monumen Nasional. Dalam usulan tersebut muncul nama Jalan Soekarno sebagai pengganti Jalan Medan Merdeka Utara, Jalan Mohammad Hatta sebagai pengganti Jalan Medan Merdeka Selatan, Jalan Ali Sadikin sebagai pengganti Jalan Medan Merdeka Barat, dan Jalan Soeharto sebagai pengganti Jalan Medan Merdeka Timur.


Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Namun banyak kalangan yang menolak penggantian nama jalan Medan Merdeka Timur sebagai jalan Soeharto. (Baca: LIPI: Ada Pembonceng di Balik Ide Jalan Soeharto)

MAYA NAWANGWULAN

Berita Terpopuler:
Briptu Rani: Keramahan Saya Disalahartikan

Jusuf Kalla: Jokowi Harus Nyapres

Sengman Pernah Hadir ke Wisuda Anak SBY?

Relokasi Blok G Cepat, Jokowi Tungguin Tukang Cat

Disebut Terkait Impor Sapi, Dipo Alam Berkelit

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Anwar Usman Kena Sanksi Lagi, Ini Deretan Polemik Dia

23 hari lalu

Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) Anwar Usman saat mengikuti sidang putusan gugatan ulang batas usia capres cawapres di Ruang Sidang Lantai 2, Gedung I MK, Jakarta, Rabu, 29 November 2023. Dengan ditolaknya gugatan ulang tersebut membuat Gibran Rakabuming Raka tetap dapat menjadi cawapres dalam Pilpres 2024. TEMPO/Joseph
Anwar Usman Kena Sanksi Lagi, Ini Deretan Polemik Dia

Anwar Usman sudah dua kali dinyatakan melanggar kode etik


Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

22 Februari 2024

Wakil Ketua MPR RI Arsul Sani berbincang dengan Hakim Konstitusi Anwar Usman sebelum mengucapkan sumpah Hakim Mahkamah Konstitusi (MK) dihadapan Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, Kamis 18 Januari 2024. Arsul terpilih sebagai hakim konstitusi usulan DPR untuk menggantikan Wahiduddin yang berakhir pada 17 Januari 2024. TEMPO/Subekti.
Anatomi Pasal Nepotisme yang Menjerat Hakim MK Anwar Usman, Bisakah Berujung Pemidanaan?

MKMK menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik dan perilaku hakim. MKMK memberikan sanksi pemberhentian dari Ketua MK


Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

2 Mei 2023

Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto bersama pimpinan Partai Gerindra menyambut kedatangan mantan Ketua Umum Partai Hanura Wiranto di kediamannya, Hambalang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat, Senin, 1 Mei 2023. ANTARA/M Fikri Setiawan.
Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie Ikut Sambut Wiranto di Hambalang, Begini Kata Politikus Gerindra

Marzuki Alie dan Jimly Asshidiqie tampak bersama Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto menyambut Wiranto di Hambalang.


Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

25 September 2022

Wakil Gubernur DKI Jakarta Ahmad Riza Patria di Balai Kota, Jakarta Pusat, Jumat, 16 September 2022. TEMPO/Lani Diana
Perubahan Nama Jalan Tahap Dua di Jakarta, Riza Patria: Sudah Disusun

Wagub DKI Riza Patria mengatakan rencana perubahan nama jalan di Jakarta sudah disusun, tapi belum bisa diumumkan


Rencana Perubahan Nama Jalan di Kelapa Gading, Politikus PDIP: Warga Menolak

16 September 2022

Pengerjaan pembangunan jalan Tol Kelapa Gading-Pulo Gebang Segmen Kelapa Gading-Pulo Gebang di kawasan Kelapa Gading, Jakarta, Rabu, 3 Februari 2021. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kempupera) menargetkan penyelesaian jalan ini pada tahun 2021. Tempo/Tony Hartawan
Rencana Perubahan Nama Jalan di Kelapa Gading, Politikus PDIP: Warga Menolak

Anggota DPRD DKI Agustina Hermanto alias Tina Toon menerima aduan warga yang menolak perubahan nama jalan di Kelapa Gading.


Perubahan Nama Jalan di Jakarta Berujung Pansus, Ini Kata Wagub DKI

16 Juli 2022

Kendaraan melintasi Jalan H Bokir Bin Dji'un yang sebelumnya bernama Jalan Raya Pondok Gede ruas Jalan Raya Bogor - Tamini di Jakarta, Selasa, 21 Juni 2022. ANTARA FOTO/Akbar Nugroho Gumay
Perubahan Nama Jalan di Jakarta Berujung Pansus, Ini Kata Wagub DKI

Wagub DKI Jakarta Riza Patria berharap masalah perubahan nama jalan ini dibicarakan baik-baik dengan DPRD DKI tanpa perlu menggelar pansus


Pemkot Jakpus Bakal Sosialisasikan Lagi Perubahan Nama Jalan ke Warga

3 Juli 2022

Warga membentangkan spanduk penolakan perubahan nama jalan di Batu Ampar, Jakarta Timur, Kamis, 30 Juni 2022. ANTARA/Yogi Rachman
Pemkot Jakpus Bakal Sosialisasikan Lagi Perubahan Nama Jalan ke Warga

Pemkot Jakpus bakal mengumpulkan seluruh ketua RT dan RW yang terdampak perubahan nama jalan


Dampak Perubahan 22 Nama Jalan Sistemik, PDIP: Pak Anies Baswedan Jangan Pakai Ego

26 Juni 2022

Papan nama Jalan Mpok Nori juga telah terpasang menggantikan nama Jalan Raya Bambu Apus, Kelurahan Bambu Apus, Kecamatan Cipayung, Selasa 22 Juni 2022.TEMPO/Annisa Apriliyani
Dampak Perubahan 22 Nama Jalan Sistemik, PDIP: Pak Anies Baswedan Jangan Pakai Ego

Hardiyanto Kenneth meminta Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan bertanggungjawab atas dampak sistemik yang ditimbulkan dari perubahan nama 22 jalan.


Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

22 April 2019

Ketua Komisi Aparatur Sipil Negara, Sofian Effendi (tengah) dan pakar hukum tata negara Jimly Ashidiqqie (berpeci) saat ditemui di Kantor Staf Presiden, Jakarta Pusat, Rabu, 27 Maret 2019. TEMPO/Egi Adyatama
Jimly Asshidiqie Sebut JK Undang Sejumlah Tokoh Malam Ini

Ketua Umum ICMI Jimly Asshidiqie mengatakan diundang Wakil Presiden Jusuf Kalla malam ini. JK juga mengundang sejumlah tokoh lainnya.


Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

9 Januari 2019

Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Ryamizard Ryacudu bersama Wakil Ketua Dewan Gelar Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan Jimly Asshiddique usai menemui Presiden Joko Widodo di Istana Negara, Jakarta, 1 November 2018. Kedatangan keduanya untuk menyerahkan usulan nama yang akan menerima gelar pahlawan. Tempo / Friski Riana
Jimly Asshiddiqie: Alasan KPU Memberikan Kisi-kisi itu Masuk Akal

Alasan KPU memberikan kisi-kisi itu adalah agar gagasan capres-cawapres dapat disampaikan utuh dan mendalam.