Peran Polwan Dianggap Hanya sebagai Pelengkap  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Ilustrasi Polwan. TEMPO/Amston Probel

    Ilustrasi Polwan. TEMPO/Amston Probel

    TEMPO.CO, Jakarta - Anggota Komisi Kepolisian Nasional, Adrianus Meliala, mengatakan peran polisi wanita di Indonesia sepertinya belum signifikan. Keberadaan polwan masih dianggap sebagai pelengkap. Tak hanya itu, dia menilai penempatan 3,4 persen jumlah polwan di Indonesia pun masih tidak strategis. “Banyak polwan yang ditempatkan di posisi tidak strategis. Seperti di bagian staf, ajudan, tukang antar faks, hal ini menyebabkan terjadinya degradasi pada kemampuan polwan itu sendiri,” kata dia kepada Tempo, Jumat, 30 Agustus 2013.

    Kondisi ini, kata dia, terjadi tidak hanya karena cara penempatan polwan oleh institusinya. Tapi, kata dia, juga dari pihak polwan sendiri yang terlihat cenderung ingin dikasihani. “Mereka lebih suka job yang di kantor, job yang bersih. Sudah mendapatkan job yang enak kemudian tidak mau pindah. Kalau terbiasa di desk seperti ajudan, kan, rapi, harum, merekanya jadi enggak mau pindah,” katanya.

    Adrianus membandingkan nasib polwan dengan wara (wanita Angkatan Udara) di TNI. Menurut dia, wara pun tidak pernah menjadi orang nomor 1 di TNI. Keberadaan perempuan di lingkungan kerja maskulin, seperti di kepolisian maupun TNI, memang masih hanya sebagai pelengkap. “Mereka harus siap berada di posisi pelengkap, polisi itu macho, budayanya sangat laki-laki.”

    Masih menurut Adrianus, di lingkungan berbudaya laki-laki itu, pada akhirnya menjadi wajar jika posisi polwan berada sesuai dengan keinginan laki-laki. Kecenderungan hal itu tidak hanya terjadi di Indonesia, tapi juga di kepolisian dunia.

    AISHA

    Topik Terhangat

    Jalan Soeharto

    Siapa Sengman
    Polwan Jelita
    Lurah Lenteng Agung
    Rupiah Loyo


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Sidang MK, Tudingan Kubu Prabowo - Sandiaga soal Pilpres 2019

    Pada 16 Juni 2019, Tim kuasa hukum Prabowo - Sandiaga menyatakan mempersiapkan dokumen dan alat bukti soal sengketa Pilpres 2019 ke Sidang MK.