Konflik, Dana Hibah Keraton Solo Tak Dicairkan  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah panitia Hala Bihalal bersiap menyambut tamu di kediaman Paku Buwana XIII di Solo, (26/8). Acara tersebut akhirnya batal lantaran dibubarkan oleh dewan adat Keraton Solo. Tempo/Ahmad Rafiq

    Sejumlah panitia Hala Bihalal bersiap menyambut tamu di kediaman Paku Buwana XIII di Solo, (26/8). Acara tersebut akhirnya batal lantaran dibubarkan oleh dewan adat Keraton Solo. Tempo/Ahmad Rafiq

    TEMPO.CO, Semarang - Pemerintah Provinsi Jawa Tengah hingga kini belum bisa mencairkan dana bantuan hibah senilai Rp 1,1 miliar untuk Keraton Kasunanan Surakarta. Dana tersebut dianggarkan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah melalui bantuan hibah untuk operasional Keraton Solo.

    Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengatakan dana belum dicarikan karena hingga kini belum diketahui siapa yang sah menerima bantuan tersebut. "Lha, yang sah yang mana?" kata Ganjar di Semarang, Rabu, 28 Agustus 2013.

    Kisruh kepemimpinan Keraton Surakarta sudah terjadi selama beberapa tahun terakhir. Bahkan, dua hari lalu, sempat terjadi kemelut di Keraton Surakarta.

    Pada masa Gubernur Jawa Tengah dijabat Bibit Waluyo, upaya rekonsiliasi Keraton Surakarta Hadiningrat sudah dilakukan, yakni ditandai dengan penandatanganan kedua pihak yang sempat kisruh, yakni Paku Buwono XIII Hangabehi dengan Paku Buwono XIII Tedjowulan. Namun, rekonsiliasi itu ternyata tak berjalan mulus. "Rekonsiliasi memang sudah dilakukan, tetapi implementasinya tidak berjalan," kata Bibit ketika itu.

    Pada akhir Juli 2012 lalu, salah seorang kerabat Keraton Solo, BRA Mooryati Soedibyo, juga sudah bertemu Bibit Waluyo untuk membahas soal konflik Keraton Surakarta. Tapi, saat itu, Bibit enggan menjelaskan di mana masalah kegagalan rekonsiliasi itu. Sementara Moeryati Sudibyo kala itu juga enggan berkomentar setelah bertemu dengan Bibit Waluyo.

    ROFIUDDIN



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.