Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Yogyakarta Lima Besar Terbaik Penyerapan APBN

Editor

Sunu Dyantoro

image-gnews
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Kepala Unit Kerja Presiden bidang Pengawasan dan Pengendalian Pembangunan (UKP4) Kuntoro Mangkusubroto. Tempo/Dian Triyuli Handoko
Iklan

TEMPO.CO, Yogakarta- Daerah Istimewa Yogyakarta masuk lima besar terbaik nasional dalam penyerapan anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara tahun ini. Daerah ini masuk lima besar karena Gubernur daerah ini, Sri Sultan Hamengku Buwono X dianggap berhasil menerapkan sanksi dan penghargaan bagi pejabat satuan kerja perangkat daerah menyangkut penyerapan anggaran. Hal itu disampaikan Ketua Tim Evaluasi Pengawasan dan Penyerapan Anggaran atau TEPPA, Kuntoro Mangkusubroto dalam rapat kerja evaluasi realisasi belanja pemerintah pusat dan daerah di Gedung Agung atau Istana Kepresidenan Yogyakarta, Senin, 26 Agustus 2013.

Dia mengatakan DIY tahun ini masuk lima besar penyerapan anggaran bersama di antaranya Maluku dan Nusa Tenggara Timur. DIY dan Maluku menggeser daerah lain yang masuk peringkat lima besar tahun lalu pada periode yang sama. Pada 30 Juni 2012 peringkat lima besar penyerapan anggaran adalah Sumatera Selatan, Jawa Barat, Kalimantan Timur, Jawa Timur, Gorontalo. Sedangkan, penyerapan anggaran paling rendah terjadi di DKI Jakarta, Papua, dan Aceh.

Selain daerah, TEPPA juga mengevaluasi penyerapan anggaran di kementerian, lembaga, dan lembaga non-kementerian. Lembaga yang dianggap baik dalam penyerapan anggaran adalah Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP, Mahkamah Agung, Badan Pusat Statistik, dan Kementerian Sosial. Sedangkan, lembaga yang paling rendah dalam menyerap anggaran adalah Badan Pengawas Pemilu, Komisi Pemilihan Umum, Badan Pengusahaan Kawasan Sabang, Badan Pengembangan Wilayah Suramadu.

Kepala Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan atau BPKP sekaligus Wakil Ketua TEPPA, Mardiasmo mengatakan DIY berhasil melakukan pengawasan penyerapan anggaran lewat sistem reward and punishment terhadap satuan kerja perangkat daerah.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Menurut dia penyerapan anggaran di DIY memang tinggi, namun Teppa belum mengukur seberapa besar akuntabilitas dan efisiensi penyerapan anggaran di DIY. Lembaga ini akan mendalami akuntabilitas secara khusus. “Sulit mengatakan DIY sudah akuntabel atau belum. Kami akan dalami,” katanya.

TEPPA, kata dia mendorong gubernur berkoordinasi dengan wali kota dan bupati di daerah untuk menghindari penumpukan anggaran pada triwulan keempat. Gubernur hendaknya memastikan penetapan Peraturan Daerah tentang APBD tepat waktu. Teppa juga memberi catatan khusus terhadap proyek infrastruktur di daerah yang tidak tepat waktu. Contohnya pembangunan pintu air di Kalimantan Barat, ruas jalan di Nusa Tenggara Barat, dan ruas jalan tol di Jawa Tengah. “ Pembangunana infrstruktur berpotensi tidak selesai akhir tahun. Tidak mungkin selesaikan pada satu triwulan,” kata dia.

SHINTA MAHARANI 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

3 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyampaikan keterangan kepada wartawan terkait pemberian tunjangan hari raya (THR) dan gaji ke-13 untuk aparatur sipil negara (ASN) di Jakarta, Jumat 15 Maret 2024. Pemerintah menganggarkan  sebesar Rp48,7 triliun untuk pembayaran THR dan Rp50,8 triliun untuk gaji ke-13 ASN pada 2024 atau total tersebut naik Rp18 triliun dibandingkan anggaran pada 2023. ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra
Ini Strategi Sri Mulyani Antisipasi Dampak Ekonomi usai Serangan Iran ke Israel

Perkembangan situasi ekonomi dan keuangan global dan tensi geopolitik yang sangat tinggi bergerak cepat dan dinamis.


Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Apa Pembahasannya?

4 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani bersama jajarannya bersiap memulai konferensi pers APBN Kita edisi Maret 2024 di Jakarta, Senin 25 Maret 2024. Sri Mulyani mengatakan, realisasi anggaran Pemilu 2024 hingga 29 Februari 2024 sebesar Rp 23,1 triliun. TEMPO/Tony Hartawan
Sri Mulyani Adakan Rapat di Tengah Konflik Iran dan Israel, Apa Pembahasannya?

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati mengatakan situasi ekonomi, keuangan global, dan tensi geopilitik saat ini sangat tinggi.


Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

7 hari lalu

M. Arsjad Rasjid P.M , President Director dari Indika Energy. TEMPO/Jacky Rachmansyah
Bos Kadin Ingatkan Pemerintah untuk Patuhi Disiplin Fiskal: Kalau Tidak, Bahaya..

Ketua Kadin Arsjad Rasjid menyatakan penyusunan RAPBN harus dilakukan secara bijaksana. Selain itu, pemerintah juga wajib mematuhi disiplin fiskal.


Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

7 hari lalu

Shinta Widjaja Kamdani, CEO Sintesa Group.
Pemerintah Sepakat Jaga Defisit Anggaran 2025 3 Persen, Apindo: Penyusunan RAPBN Mesti Displin

Ketua Umum Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Shinta Kamdani menanggapi soal keputusan pemerintah menjaga defisit APBN 2025 di bawah 3 persen.


Terpopuler: Jokowi Minta Rancangan APBN Dibahas dengan Prabowo, Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Bisa Jalan Tahun Depan

13 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Terpopuler: Jokowi Minta Rancangan APBN Dibahas dengan Prabowo, Sri Mulyani Sebut Makan Siang Gratis Bisa Jalan Tahun Depan

Terpopuler: Jokowi meminta rancangan APBN 2025 dibahas dengan pemerintah Prabowo, Sri Mulyani sebut program makan siang gratis bisa jalan tahun depan.


Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan

14 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Sri Mulyani Sebut Program Makan Siang Gratis Prabowo Memungkinkan Jalan Tahun Depan

Menteri Keuangan Sri Mulyani mengatakan program makan siang gratis Prabowo-Gibran memungkinkan diaplikasikan tahun depan.


Jokowi Minta Rancangan APBN 2025 Dibahas dengan Pemerintah Prabowo

14 hari lalu

Presiden Jokowi bersama rombongan terbatas termasuk Menteri Pertahanan Prabowo Subianto bertolak menuju Jawa Timur untuk kunjungan kerja, Lanud TNI AU Halim Perdanakusuma, Jakarta Timur, Jumat, 8 Maret 2024. Foto Biro Pers Sekretariat Presiden
Jokowi Minta Rancangan APBN 2025 Dibahas dengan Pemerintah Prabowo

Pemerintah Jokowi akan terus melakukan penajaman untuk desain dan postur APBN Tahun 2025, Berharap APBN 2025 dibahas dengan pemerintahan Prabowo.


Sri Mulyani Jamin Pemilu Tak Intervensi Penyusunan APBN 2024

14 hari lalu

Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Sri Mulyani Jamin Pemilu Tak Intervensi Penyusunan APBN 2024

Sri Mulyani menyampaikan penetapan APBN 2024 telah dilakukan jauh sebelum Pilpres 2024 digelar.


Airlangga Sebut Perlinsos Sudah Dibahas Transparan dan Akuntabel Bersama DPR

14 hari lalu

(ki-ka) Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, dan Menteri Keuangan Sri Mulyani hadir dalam sidang perselisihan hasil Pilpres 2024 di Gedung Mahkamah Konstitusi, Jakarta, Jumat 5 April 2024. Agenda hari ini ialah mendengarkan kesaksian empat menteri kabinet Jokowi-Ma'ruf Amin. TEMPO/Subekti.
Airlangga Sebut Perlinsos Sudah Dibahas Transparan dan Akuntabel Bersama DPR

Airlangga mengatakan sejumlah negara termasuk Indonesia terdampak El Nino pada bulan Desember 2023.


Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

18 hari lalu

Kantor Pusat Asuransi Jiwasraya. TEMPO/Tony Hartawan
Jokowi Gelontorkan IFG LIfe Rp 3,5 Triliun untuk Bereskan Polis Jiwasraya

Presiden Jokowi meneken Peraturan Pemerintah penambahkan modal PT Bahana Pembinaan Usaha Indonesia atau IFG Life untuk membereskan Polis Jiwasraya.