KPK: Suap SKK Migas Pintu Masuk Bongkar Kasus Lain  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Juru Bicara KPK Johan Budi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    Juru Bicara KPK Johan Budi. ANTARA FOTO/Wahyu Putro A

    TEMPO.CO, Jakarta - Juru bicara Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi SP mengatakan, lembaganya menggunakan kasus dugaan suap di Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) sebagai pintu masuk. Menurut dia, bisa saja praktek korupsi terjadi di tempat lain yang memiliki kewenangan mengelola migas.

    "Banyak lembaga yang punya kewenangan dalam sektor migas. Kami masuk lebih jauh," kata Johan di gedung kantornya, Rabu, 21 Agustus 2013.

    Kasus yang bermula dari operasi tangkap tangan KPK pada Selasa, 13 Agustus 2013, itu, saat ini sudah mulai menyinggung nama-nama lembaga seperti Kementerian Energi dan sederet perusahaan migas. Sehari setelah operasi, gedung Sekretaris Jenderal Kementerian Energi digeledah dan ditemukan uang USD 200 ribu di dalam sebuah tas hitam.

    Kasus dugaan suap SKK Migas ini menjerat tiga orang sebagai tersangka. Ketiganya adalah Kepala SKK Migas Rudi Rubiandini, petinggi Kernel Oil Indonesia Simon Gunawan, dan Devi Ardi yang diketahui sebagai pelatih golf Rudi.

    Diduga, ada duit untuk Rudi yang digunakan untuk 'menanam jasa' trading atau tender di bidang migas yang belum berlangsung, supaya Kernel Oil memenangi tender itu.

    MUHAMAD RIZKI



    Topik Terhangat:
    Suap SKK Migas
    | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim | Rusuh Mesir | Konvensi Partai Demokrat

    Berita Terpopuler:
    KPK Tegaskan Bakal Panggil Jero Wacik

    KPK: Djoko Susilo Cuma Bisa Jadi Ketua RT

    Ahok: Waduk Ria-rio Dibongkar Akhir Bulan

    Rombongan Bus Giri Indah Habis Gelar Puasa Easter

    Moeldoko Dipuji Hanura, `Siapa Dulu Dong Gurunya`


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Aturan Baru E - Commerce yang Tertuang dalam PP PMSE

    Pemerintah resmi menerbitkan regulasi tentang e-commerce yang tertuang dalam PP PMSE. Apa yang penting dalam aturan baru tersebut?