Sidang Kasus Cebongan, Hakim dan Oditur Ketakutan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan lapas Cebongan Serda Ucok Tigor Simbolon (kedua kanan) bersama dua rekannya keluar dari ruang sidang usai mendengarkan tuntutan dalam kasus tersebut di Pengadilan Militer II-11 Bantul, Yogyakarta, Rabu (31/7). ANTARA/Regina Safri

    Anggota Kopassus Grup 2 Kandang Menjangan yang menjadi terdakwa dalam kasus penyerangan lapas Cebongan Serda Ucok Tigor Simbolon (kedua kanan) bersama dua rekannya keluar dari ruang sidang usai mendengarkan tuntutan dalam kasus tersebut di Pengadilan Militer II-11 Bantul, Yogyakarta, Rabu (31/7). ANTARA/Regina Safri

    TEMPO.CO, Yogyakarta - Persidangan kasus penyerangan Lembaga Pemasyarakatan  Kelas II B Sleman, Yogyakarta, dinilai tidak obyektif karena hakim, oditur dan para saksi dihantui ketakutan. Akibatnya, proses persidangan seperti keterangan saksi menjadi tidak optimal bahkan berubah-ubah.

    "Wawasan dan analisis hukum oditur dalam mencermati kasus perkaranya menjadi sempit dan terkendala. Juga nalar dan keputusan peradilan hukum oleh majelis hakim akan menjadi tidak nalar, kurang benar dan unfair," kata Inspektur Jenderal (Purnawirawan) Profesor Teguh Soedarsono, Penanggungjawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK), Selasa, 20 Agustus 2013.

    Dia mengira peradilan hukum kasus pembunuhan empat tahanan sulit untuk obyektif. Teguh juga mempertanyakan pengamanan Pengadilan Militer II-11 Yogyakarta. Sebab, pada kenyataannya para pendukung terdakwa dari anggota Kopassus penyerang LP Cebongan bertindak semaunya.

    Teguh mencontohkan adanya pendukung terdakwa yang mengintimidasi pemantau peradilan bahkan menutup gerbang pengadilan untuk memaksa oditur memberikan pernyataan. Itu terjadi pada Senin, 19 Agustus usai sidang pembacaan replik oleh oditur Letnan Kolonel Budiharto.
    "Ke mana itu keamanan dan kenyamanan di peradilan oditur dan hakim saja takut apalagi para saksi," kata Teguh.

    Dia menilai, bahkan para oditur militer dalam proses peradilan hukum secara faktual tidak berkehendak untuk memanfaatkan aktivitas, dukungan, dan produktivitas kerja LPSK, Kantor Wilayah Hukum dan HAM Daerah Istimewa Yogyakarta dan Tim Psikologi. Mereka berupaya  membantu dan menghadirkan serta menyiapkan kesiapan para saksi untuk memberikan keterangan di peradilan. Khususnya dalam peran dan kapasitasnya sebagai penegak hukum di proses peradilan hukum tersebut.

    Teguh heran dengan kondisi ini. Dia menduga ini kondisi ketidakseimbangan hirarki kepangkatan dari para unsur penegak hukum yang bertugas dalam proses peradilan hukumtersebut. Atau memang skenario yang ditata sedemikian rupa. Padahal proses hukum dalam peradilan itu selalu dimonitori oleh unsur pejabat dari Mahkamah Agung, Komisi Yudisial dan Babinkum TNI.

    MUH SYAIFULLAH

    Berita Terpopuler:
    Bumi Akan Dihujani Debu Kosmik Selama 3 Bulan

    Ditanyai Soal Konvensi, Sri Mulyani Senyum-senyum

    Pidato SBY Dinilai 'Menjerumuskan' IHSG

    Suap Rudi Kiriman Singapura? Simon Tersenyum

    Ahok: Jakarta Lebih Cocok untuk Jasa-Perdagangan


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Upaya Pemerintah Mengolah Sampah Menjadi Bahan Baku PLTSa

    Pemerintah berupaya mengurangi persoalan sampah dengan cara mengolahnya menjadi energi penggerak PLTSa di duabelas kota di Indonesia.