Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bangun Situs Ini, Pemerintah Dapat Rp 20 Miliar

Editor

Bobby Chandra

image-gnews
Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Ilustrasi kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). TEMPO/Marifka Wahyu Hidayat
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Kementerian Koordinator Kesejahteraan Rakyat telah meluncurkan Situs Nasional Pemantauan Kekerasan (SNPK) sejak 7 Desember 2012. Untuk membangun sistem guna menjalankan situs ini, Bank Dunia menyuntikan dana US$ 2 juta atau setara Rp 20 miliar. Anggaran ini ditambah Rp 350 juta tiap tahun untuk pemeliharaan.

Dana yang diperoleh Bank Dunia dari Korea Selatan tersebut siap mengalir untuk membiayai situs hingga 2014. "Kami harap pada 2015, situs ini sudah sepenuhnya diurus Kementerian Kesejahteraan Rakyat," kata Project Manager SNPK Bank Sana Jaffrey di Hotel Four Seasons, Selasa, 20 Agustus 2013.

Situs ini berisi data dan analisis tentang konflik dan kekerasan yang terjadi di Indonesia. Pada peluncuran awal, mencakup data konflik sembilan wilayah, yaitu Aceh, Kalimantan Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tengah, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Jabodetabek.

Pada hari ini, situs tersebut dilengkapi data konflik empat wilayah baru, yaitu Lampung, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, dan Nusa Tenggara Barat. Sembilan wilayah pertama dipilih karena dianggap lebih rawan konflik dibanding wilayah lainnya. Pembuatan situs ini membutuhkan waktu sekitar setahun.

Waktu setahun itu juga untuk proses pengumpulan data. Bank Dunia menerjunkan 13 personel untuk mengumpulkan data. Tiga orang sebagai pengontrol mutu yang bertugas memverifikasi ke lapangan. Mereka mengumpulkan data dari media lokal yang diverifikasi ke pemerintah daerah dan lembaga swadaya masyarakat setempat.

Dengan demikian, data yang disajikan dalam situs ini dijamin validasinya. Deputi Menteri Kesejahteraan Rakyat Bidang Koordinasi Lingkungan Hidup dan Kerawanan Sosial, Willem Rampangilei, sedang mempertimbangkan untuk menyertakan fitur pengaduan masyarakat dalam situs tersebut.

"Kami harus lihat dulu, relevan atau tidak," kata dia. Menurut Willem, situs ini akan membantu mengeliminasi kerawanan sosial. Ia menjelaskan, seluruh konflik yang mengganggu kesejahteraan rakyat harus ditanggulangi. Situs ini menampilkan data sejak 1997.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Masyarakat dapat mengakses situs ini dengan alamat www.snpk-indonesia.com. Situs itu menjelaskan data konflik berdasarkan tahun kejadian. Selain itu, data diurutkan berdasarkan jenis kekerasan, antara lain konflik, kriminalitas, kekerasan dalam rumah tangga, dan kekerasan penegakan hukum.

Setidaknya ada enam indikator yang dapat dijadikan dasar. Keenam indikator tersebut dapat dilihat dari data yang diperoleh dari situs ini, yaitu berdasarkan jumlah kejadian, tewas, cedera, pemerkosaan, penculikan, dan bangunan rusak. Pengunjung situs tidak perlu memiliki akun untuk melihat data. Namun untuk mengunduh data, pengunjung wajib memiliki akun.

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Suap SKK Migas | Penembakan Polisi | Pilkada Jatim

Baca juga:
Suap Hakim, KPK Periksa Pejabat Kota Bandung

Keterlibatan Petinggi Kernel Singapura Ditelusuri

Dada Diperiksa KPK sebagai Tersangka

Bandung Tawarkan Bantuan Hukum untuk Edi Siswadi

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Putra Perdana Menteri Fiji Didakwa atas Kekerasan Domestik di Australia

16 September 2022

Ratu Meli Bainimarama bersama ayahnya, Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama. Foto : Istimewa
Putra Perdana Menteri Fiji Didakwa atas Kekerasan Domestik di Australia

Putra Perdana Menteri Fiji Frank Bainimarama telah didakwa dengan serangkaian pelanggaran kekerasan domestik di Australia.


Jokowi Terbitkan Perpres Strategi Penghapusan Kekerasan pada Anak

18 Juli 2022

Ilustrasi kekerasan pada anak. momtastic.com
Jokowi Terbitkan Perpres Strategi Penghapusan Kekerasan pada Anak

Presiden Jokowi mengesahkan Peraturan Presiden tentang strategi penghapusan kekerasan pada anak Salah satu pertimbangan terbitnya Stratnas PKTA karena masih tingginya kasus kekerasan terhadap anak.


Mason Greenwood Ditahan Polisi, Manchester United Pastikan Tak Akan Berlatih

31 Januari 2022

Pemain Manchester United Mason Greenwood melakukan selebrasi setelah membobol gawang Wolverhampton dalam pertandingan Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, 29 Agustus 2021. Gol Mason Greenwood membawa Setan Merah meraih tiga angka atas Wolves. Action Images via Reuters/Carl Recine
Mason Greenwood Ditahan Polisi, Manchester United Pastikan Tak Akan Berlatih

Polisi disebut telah menahan Mason Greenwood dalam kasus kekerasan terhadap pacarnya, Harriet Robson.


Mason Greenwood Dituding Pukuli Pacarnya, Ini Kata Manchester United

30 Januari 2022

Penyerang Manchester United Mason Greenwood merayakan golnya ke gawang Wolverhampton dalam lanjutan Liga Inggris di Stadion Molineux, Wolverhampton, Inggris, Minggu (29/8/2021) waktu setempat. (ANTARA/REUTERS/ACTION IMAGES/Carl Recine)
Mason Greenwood Dituding Pukuli Pacarnya, Ini Kata Manchester United

Manchester United belum menjatuhkan hukuman kepada Mason Greenwood.


PM Australia Morrison Berterima Kasih kepada John Howard, Kenapa?

14 Januari 2019

Eks PM Australia, John Howard. News Corp Australia
PM Australia Morrison Berterima Kasih kepada John Howard, Kenapa?

Bekas PM Australia Howard membantu menghentikan pertikaian domestik di sebuah jalan di Sydney pada pekan lalu.


Ini Kata Djarot Soal Pria yang Gemar Kekerasan dalam Keluarga

3 Oktober 2017

Gubernur DKI Jakarta Djarot Saiful Hidayat saat meresmikan Ruang Publik Terpadu Ramah Anak (RPTRA) Jaka Teratai, Pulogadung, Jakarta Timur, 3 Oktober 2017. TEMPO/Larissa
Ini Kata Djarot Soal Pria yang Gemar Kekerasan dalam Keluarga

Djarot menyebut pria yang gemar melakukan kekerasan terhadap anak atau istrinya merupakan pria tak waras.


Akhirilah Kekerasan Negara di Papua

24 Agustus 2017

Akhirilah Kekerasan Negara di Papua

Kekerasan negara terjadi lagi di Tanah Papua. Penembakan yang dilakukan anggota kepolisian dan Brigade Mobil di Kampung Oneibo, Kabupaten Deiyai, pada 1 Agustus 2017, menewaskan satu orang dan melukai 16 lainnya. Orang Papua akan mengingat peristiwa penembakan ini sebagai hadiah yang menyakitkan, yang diberikan negara dalam rangka perayaan ulang tahun ke-72 kemerdekaan RI.


Kekerasan Negara di Papua

17 Maret 2017

Kekerasan Negara di Papua
Kekerasan Negara di Papua

Tanah Papua seakan-akan tidak pernah bebas dari kekerasan negara. Aksi kekerasan ini dilakukan oleh aparat negara terhadap warga sipil. Sejumlah kejadian sejak pelantikan Presiden Joko Widodo pada Oktober 2014 hingga kini memperlihatkan masih adanya kekerasan negara terhadap orang Papua.


Sebanyak 519 Anak Jakarta Timur Tercatat Pakai Vaksin Palsu  

26 Juli 2016

Aliansi Orang Tua Korban Vaksin Palsu RS Harapan Bunda bertemu dengan Komnas Perlindungan Anak. Mereka berharap KPAI mampu menjembatani tuntutan mereka ke pemerintah dan pihak berwajib. TEMPO/Auzi Amazia
Sebanyak 519 Anak Jakarta Timur Tercatat Pakai Vaksin Palsu  

Dalam rapat tersebut, perwakilan Ikatan Dokter Anak menegaskan kesiapannya memantau tumbuh-kembang anak korban vaksin palsu.


Jateng Zona Merah Kekerasan Perempuan dan Anak  

17 Mei 2016

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Yohana Yambise bersama tiga anak korban eksplotasi di RPSA Jakarta Timur, 27 Maret 2016. TEMPO/Danang Firmanto
Jateng Zona Merah Kekerasan Perempuan dan Anak  

Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo menyatakan Jawa Tengah masuk zona merah kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak.