Cara Daerah Tangkal Buku Pelajaran Porno  

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Seorang siswi menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di mulai hari ini Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013 saat seluruh siswa dan siswi masuk sekolah hari pertama. TEMPO/Dasril Roszandi

    Seorang siswi menunjukan buku pelajaran baru kurikulum 2013 di SMA 68 Jakarta (15/07). Di mulai hari ini Kemendikbud menerapkan kurikulum baru 2013 saat seluruh siswa dan siswi masuk sekolah hari pertama. TEMPO/Dasril Roszandi

    TEMPO.CO, Jakarta - Bisnis legit pengadaan buku pelajaran sekolah kerap membuat penerbit dan pengguna buku mengabaikan kualitas. Akhirnya, berulang kali muncul kasus buku pelajaran bermuatan porno beredar luas di antara murid sekolah.

    Masalahnya, meski Kementerian Pendidikan sudah mensyaratkan semua buku sekolah harus lolos seleksi Badan Standardisasi Nasional Pendidikan di Pusat Kurikulum dan Perbukuan, ada celah buat penerbit langsung menawarkan buku ke sekolah. Selain itu, celah lainnya adalah peluang pengadaan buku pendamping/pengayaan dan muatan lokal (mulok) yang memang dipasrahkan di daerah-daerah. Dua jalur inilah yang kerap dimanfaatkan penerbit buku nakal.

    Lalu, bagaimana menangkalnya?

    Humas Dinas Pendidikan Kalimantan Barat, Sunyata, mengaku kini semua pengadaan buku yang menggunakan Dana Alokasi Khusus (DAK) dikerjakan sendiri oleh kabupaten/kota. "Soalnya Dana Alokasi Khusus langsung ditransfer ke rekening pemerintah kabupaten/kota. Mereka yang melakukan tender sendiri,” ujarnya, Juli 2013.

    Untuk memastikan transparansi, Pemerintah Kota Pontianak membentuk Lembaga Pengawas Independen Pengadaan Barang dan Jasa. Bekerja sama dengan Transparency International Indonesia, lembaga ini diharapkan bisa mengurangi kemungkinan kongkalikong tender.

    Adapun di Magelang, tender kini dilaksanakan secara elektronik. "Kami pakai Layanan Sistem Lelang Elektronik," kata Sekretaris Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Kabupaten Magelang, Musowir.

    Selain itu, agar kualitas buku terjaga, para kepala dinas pendidikan mengaku rajin turun ke sekolah dan merazia buku-buku yang tak lolos seleksi Badan Standardisasi. "Kami turun langsung melakukan pengecekan ke setiap sekolah," kata Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Poso, Sulawesi Tengah, Wangintowe.

    Dinas pendidikan di Papua dan Sumatera Selatan juga mengaku melakukan pemeriksaan berkala atas konten buku sekolah yang beredar di wilayahnya. "Itu sudah prosedur standar kami, setiap buku beredar kami periksa isinya," kata Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda, dan Olahraga Provinsi Papua, Elias Wonda.

    PARLIZA HENDRAWAN | AMAR BURASE | JERRY OMONA | OLIVIA LEWI PRAMESTI | ASEANTY PAHLEVI



    Topik Terpanas:
    Anggita Sari
    | Bisnis Yusuf Mansur | Kursi Panas Kapolri | Hormon Daging Impor | Bursa Capres 2014

    Berita Terpopuler:
    Jokowi Blusukan: `Pemerintah Kebobolan`

    Dipaksa Minta Maaf, Ahok Telpon Haji Lulung

    Dahlan Iskan Bakal Calon Presiden dari Demokrat

    Pengacara Mario: KPK Jangan Umbar Wacana

    Jokowi Ikut Konvensi? Demokrat: Tidak Ingat


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Tarif Baru Ojek Online di Tiap Zonasi yang Berlaku 18 Juni 2019

    Kementerian Perhubungan telah menetapkan tarif baru ojek online berdasarkan pembagian zona. Kemehub mengefektifkan regulasi itu pada 18 Juni 2019.