TEMPO Interaktif, Jakarta:Menteri Luar Negeri Indonesia Hasan Wirajuda menyatakan pihaknya telah menyiapkan pertemuan dengan departemen terkait masalah tenaga kerja Indonesia (TKI) untuk membahas pemulangan 700 TKI ilegal di Malaysia. Pertemuan dengan Kementerian Kesejahteraan Rakyat dan Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi tersebut direncanakan Rabu (27/10).Pertemuan tersebut berkaitan dengan program pengampunan ramadhan oleh pemerintah Malaysia yang mulai dilaksanakan pada tanggal 29 Oktober-14 November 2004."Departemen Luar Negeri bersama departemen terkait lainnya hanya dapat melakukan upaya preventif dengan mengusahakan pemulangan TKI ilegal Indonesia sebelum tanggal 14 Nopember 2004 nanti," papar Wirajuda di kantornya, Senin (25/10).Mengenai pembiayaan yang harus ditanggung oleh TKI ilegal untuk mengurus surat perjalanan laksana paspor (SPLP) dan biaya pemulangan ke Indonesia, Wirajuda menyatakan bahwa pihaknya akan memberikan kelonggaran kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Evy - Tempo
Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.
Video Pilihan
Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel
6 jam lalu
Reaksi Pemimpin Dunia Terbelah soal Serangan Iran Ke Israel
Serangan Iran ke Israel menuai respon berbeda para pemimpin dunia.
Moskow Menyindir Israel yang Tak Pernah Mengutuk Serangan Ukraina ke Rusia
1 hari lalu
Moskow Menyindir Israel yang Tak Pernah Mengutuk Serangan Ukraina ke Rusia
Kementerian Luar Negeri Rusia merasa punya kewajiban mengutuk serangan rudal dan drone oleh Iran ke Israel pada Sabtu, 13 April 2024.
Iran Panggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman karena Mengecam Serangan ke Israel
1 hari lalu
Iran Panggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman karena Mengecam Serangan ke Israel
Kementerian Luar Negeri Iran memanggil Duta Besar Inggris, Prancis dan Jerman di Teheran setelah ketiga negara mengecam serangan Iran ke Israel.
Kementerian Luar Negeri Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak atas Situasi di Timur Tengah
1 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Desak Dewan Keamanan PBB Bertindak atas Situasi di Timur Tengah
Kementerian Luar Negeri sangat prihatin atas eskalasi situasi keamanan di Timur Tengah menyusul Iran dan Israel yang sedang berkonflik.
Top 3 Dunia, Geger Iran Serangan Balasan ke Israel
1 hari lalu
Top 3 Dunia, Geger Iran Serangan Balasan ke Israel
Top 3 dunia pada 14 April 2024, didominiasi berita serangan balasan Iran ke Israel dengan menembakkan ratusan drone serta rudal
Konflik Iran dan Israel, Kementerian Luar Negeri Imbau WNI di Timur Tengah Waspada
2 hari lalu
Konflik Iran dan Israel, Kementerian Luar Negeri Imbau WNI di Timur Tengah Waspada
Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI yang tinggal di Iran, Israel dan Palestina untuk waspada, mengingat adanya eskalasi konflik antara Iran dan Israel.
Keluarga WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen di Hong Kong akan Urus Pemulangan Jenazah
2 hari lalu
Keluarga WNI Korban Tewas Kebakaran Apartemen di Hong Kong akan Urus Pemulangan Jenazah
Perwakilan keluarga dua WNI yang tewas dalam kebakaran apartemen di Distrik Kowloon telah tiba di Hong Kong untuk mengurus pemulangan jenazah.
Imbas Serangan Iran ke Israel, WNI Disarankan Tunda Penerbangan ke Timur Tengah
2 hari lalu
Imbas Serangan Iran ke Israel, WNI Disarankan Tunda Penerbangan ke Timur Tengah
Kementerian Luar Negeri mengimbau WNI untuk menunda penerbangan melalui jalur udara ke kawasan Timur Tengah.
Alasan Kemenlu Imbau WNI Tunda Rencana Perjalanan ke Iran dan Israel
2 hari lalu
Alasan Kemenlu Imbau WNI Tunda Rencana Perjalanan ke Iran dan Israel
Kemenlu mengimbau WNI yang berencana untuk bepergian ke Iran dan Israel untuk menunda rencana perjalanan. Apa alasannya?
Kementerian Luar Negeri Iran: Serangan Balasan Tehran ke Israel bagian dari Membela Diri
2 hari lalu
Kementerian Luar Negeri Iran: Serangan Balasan Tehran ke Israel bagian dari Membela Diri
Kementerian Luar Negeri Iran sebut Iran berhak membela diri dari serangan Israel seperti yang diatur dalam pasal 51 Piagam PBB
