Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Penerapan Kurikulum 2013 Akan Disomasi

Editor

Juli Hantoro

image-gnews
Demonstrasi menolak kurikulum pendidikan tahun 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
Demonstrasi menolak kurikulum pendidikan tahun 2013. TEMPO/Dasril Roszandi
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Beberapa pihak yang menolak diimplementasikannya Kurikulum 2013 tahun ini, berencana akan mengajukan somasi pada Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Mereka menuntut Kementerian menunda pelaksanaan Kurikulum 2013.

Pihak yang akan melayangkan somasi ini, yaitu, Federasi Serikat Guru Indonesia, Federasi Guru Independen Indonesia, Lembaga Bantuan Hukum Jakarta, dan Praktisi Pendidikan Romo Benny Susetyo. Somasi ini akan dilakukan akhir bulan Juli 2013 mendatang.

"Masih ada data yang harus kami kumpulkan. Kami tidak mau somasi tapi tidak ada data," kata Sekretaris Jenderal FSGI Retno Listyarti, di LBH Jakarta, Kamis, 11 Juli 2013.

Data tersebut, kata Retno, terkait pelatihan guru yang masih berlangsung dan tentang kepastian penerapan peminatan di SMA. "Sampai sekarang belum pasti akan diterapkan di kelas berapa," kata dia.

Mengenai pelatihan guru, Romo Benny Susetyo menilai pelatihan tersebut gagal. Nilai rata-rata instruktur nasional yang hanya mencapai 6,3 Ia nilai sebagai pembuktian tidak siapnya guru mengahdapi kurikulum ini. "Metode pelatihannya hanya ceramah, tidak disampaikan ilmu pedalogig, ilmu mengajar yang sesungguhnya," kata dia.

Kurikulum 2013, dinilai sebagai kebijakan yang cacat hukum secara formal prosedural dan materi substansial. Secara prosedural, kurikulum ini dianggap cacat karena mendahului regulasinya. "Kurikulum sudah digembar-gemborkan sejak 2012, tapi PP nya baru ada 2013," kata Direktur LBH Jakarta Feby Yosita.

Secara substansi, kata Feby, kurikulum ini bertolak belakang dengan undang-undang dasar. Karena isi kurikulum dianggap membingungkan, bukannya mencerdaskan kehidupan bangsa seperti tujuan pendidikan dalam undang-undang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu, Sekretaris Jenderal FGII Iwan Hermawan menyatakan implementasi kurikulum baru ini, merugikan banyak pihak, khususnya guru. "Terjadi PHK besar-besaran pada guru-guru honorer," kata Iwan. Ia mengatakan, guru mata pelajaran Bahasa Inggris di SD dan Teknologi Informatika dan Komputer di SMP dan SMA banyak yang di-PHK. Karena mata pelajaran tersebut direduksi, sehingga dianggap tidak diperlukan lagi tenaganya.

Penerapan kurikulum ini, kata Iwan, merupakan praktik diskriminasi. Ia menyebutkan tidak menyeluruhnya implementasi kurikulum ini, akan menyebabkan tidak meratanya kualitas siswa. "Ini juga bertentangan dengan UU No 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional," kata dia.

Kurikulum 2013 akan diterapkan di 6.325 sekolah di 33 provinsi pada tahun ajaran mendatang, 15 Juli 2013. Kurikulum ini, menelan anggaran sebesar Rp 829 miliar.

TRI ARTINING PUTRI

Topik Terhangat:
Karya Penemu Muda
| Bursa Capres 2014 | Ribut Kabut Asap | Tarif Progresif KRL | Bencana Aceh

Terpopuler:
5 Manfaat Berciuman bagi Kesehatan

Korupsi Simulator, KPK Periksa Lagi Jenderal Nanan

Demi Kebersihan, Kini Ada Urinoir dengan Wastafel

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

22 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Apa Arti P5 dalam Kurikulum Merdeka? Ini Tujuan, Prinsip, dan Manfaatnya

Apa itu P5 dalam Kurikulum Merdeka?


Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

6 Agustus 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Membedah Struktur Kurikulum Merdeka Tingkat SMA Sederajat

Kurikulum Merdeka dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknoligi pada tahun 2022 sebagai pengganti kurikulum 2013.


Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

20 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menengok Implementasi Kurikulum Merdeka di Madrasah dan Kendalanya

Implementasi Kurikulum Merdeka di madrasah memiliki sejumlah kendala di lapangan. Di antaranya adalah tidak semua guru mau move on.


Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

13 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Rincian Kurikulum Merdeka dan Tujuan Penerapannya

Kurikulum Merdeka merupakan konsep pembelajaran bertujuan mendalami dan mengembangkan minat serta bakat masing-masing siswa.


Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

12 Juli 2023

Suasana ruang kelas di Jakarta pada Selasa (21 Maret 2023). Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi telah membuka pendaftaran bagi satuan pendidikan yang ingin menerapkan Kurikulum Merdeka pada tahun pelajaran 2023-2024. (ANTARA/HO-Kemendikbudristek)
Menilik Perbedaan Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013

Terdapat beberapa perbedaan dari Kurikulum Merdeka dengan Kurikulum 2013


Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

30 Agustus 2022

Konferensi pers PB PGRI terkait hilangnya ayat TPG dalam RUU Sisdiknas secara daring, di Jakarta, Ahad 28 Agustus 2022. ANTARA/Indriani
Jeroan RUU Sisdiknas: Perbedaan Sisdiknas dan Kurikulum di RUU Sisdiknas

RUU Sisdiknas yang diajukan oleh Kemendikbudristek memuat beberapa perbedaan tentang Kurikulum dan Sisdiknas. Simak penjelasannya


PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

17 Juli 2022

Mendikbud Nadiem Makarim ketika bermalam di rumah salah satu guru di Kalimantan Utara. Dok. Kemdikbud
PTM 100 Persen, Guru Diimbau Lakukan Asesmen Diagnostik Siswa

Hal itu perlu dilakukan guru karena selama masa pandemi peserta didik belajar berbeda-beda sehingga level kemampuannya beragam.


Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

14 Februari 2022

Ilustrasi kegiatan Pembelajaran Tatap Muka (PTM). ANTARA/Asprilla Dwi Adha
Pro Kontra Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

Kurikulum Merdeka memberikan kebebasan kepada guru mengatur waktu pelajaran. Hal ini memungkinkan karena target pemenuhan jam belajar dibuat per tahun


Ini Hal Baru dari Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

14 Februari 2022

Siswa saat mengikuti pembelajaran tatap muka (PTM) di SDN Ciracas 11 Pagi, Jakarta, Selasa 8 Februari 2022. Saat ini, DKI masih menerapkan PTM di sekolah 50 persen dari kapasitas sesuai aturan pemerintah pusat. TEMPO/Subekti.
Ini Hal Baru dari Kurikulum Merdeka Besutan Nadiem Makarim

Satriwan Salim menerangkan Kurikulum Merdeka yang baru saja diluncurkan oleh Mendikbudristek Nadiem Makarim tidak jauh berbeda dengan Kurikulum 2013.


Apa Itu Merdeka Belajar: Tersebab Survei Jebloknya Matematika dan Literasi Siswa

13 Februari 2022

Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nadiem Makarim saat meninjau pembelajaran tatap muka di Kota Bandung, Senin 17 Januari 2022. Nadiem menekankan bahwa perundungan dan kekerasan harus di lingkungan sekolah harus dihapuskan. (ANTARA/Bagus Ahmad Rizaldi)
Apa Itu Merdeka Belajar: Tersebab Survei Jebloknya Matematika dan Literasi Siswa

Kurikulum ini menjadi bagian dalam program Merdeka Belajar episode 15.