Pengajuan Rancangan KUHP dan Revisi KUHAP ke DPR Sebaiknya Bersamaan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • TEMPO Interaktif, Jakarta: Anggota Tim Perumus Revisi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Rudy Satriyo Mukantardjo mengatakan, pengajuan rancangan kitab undang-undang pidana dan revisi kitab undang-undang pidana ke DPR, sebaiknya dilakukan bersamaan. Hal ini untuk menghindari tidak tertampungnya ketentuan KUHP baru dalam KUHAP yang nantinya akan direvisi. "Pembahasan KUHP baru masih pada butir pertama," katanya dalam acara Sosialisasi Rancangan Undang-Undang tentang Hukum Acara Pidana yang diselenggarakan Departemen Kehakiman dan HAM, Kamis (14/10). Padahal menurutnya, keduanya sama-sama harus selesai dibahas pada November. Ia menyayangkan sedikitnya waktu yang diberikan untuk pembahasan dua kitab tersebut. "Kalau buru-buru, akibatnya akan kembali ke departemen," katanya.Saat ini, masalah yang masih krusial dibahas dalam KUHP baru adalah tentang perubahan pemahaman dari suatu ideologi. Menurutnya, banyak pasal dalam KUHP yang tidak demokratis, misalnya, ketentuan tetang makar dan perbedaan ideologi seperti komunis maupun sosialis. Ketentuan hukum pidana Islam juga belum tertampung dalam rancangan KUHP tersebut.Maria Ulfah - Tempo

     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    BPOM, Panduan Penerapan New Normal di Warung Makan

    BPOM memberi petunjuk mengenai penerapan new normal di berbagai tempat. Ada enam rekomendasi ikhwal tatanan baru ketika mengunjungi warung makan.