Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Pengamat politik Andi Mallarangeng menyatakan, dalam etika politik berlaku di masa transisi tidak boleh ada penggantian jabatan strategis. Hal ini dikatakannya pada wartawan seusai pertemuan tertutup Presiden terpilih Susilo Bambang Yudhoyono dengan Abdullah Gymnastiar di Hotel Hilton, Minggu (10/10).Etika atau unggah-ungguh politik yang ada mengatakan, mestinya penggantian pejabat penting negara tidak dilakukan dalam masa transisi, ujarnya menanggapi penunjukan KSAD Jenderal Ryamizard Ryacudu sebagai pengganti Panglima TNI Endriartono Sutarto oleh Presiden Megawati. Ia juga mengatakan, dalam tradisi politik negara modern ada lima hal yang tidak boleh dilakukan. Pertama, perubahan kebijakan strategis negara. Kedua, penjualan aset negara. Ketiga, pergantian jabatan strategis. Keempat, penghilangan dokumen negara. Kelima, penggunanaan keuangan negara secara berlebihan. Ia menjelaskan, yang sekarang diharapkan adalah komunikasi antara pemerintahan baru dan pemerintahan lama. Bukan persoalan pribadi bagi beliau (SBY), tapi ini persoalan negara dan bangsa. Jangan sampai saat transisi, ada gap, di mana pelayanan pemerintahan terputus, perlindungan pemerintahan dan perlindungan negara terputus, misalnya, ujarnya. Ia menegaskan, berbagai kegiatan untuk meningkatkan taraf hidup rakyat atau pencarian keadilan bisa terganggu hanya karena ada pergantian pemerintahan. Ia mencontohkan, di negara-negara maju bisa saja terjadi kebijakan strategis di penghujung jabatan berakhir. Misalnya kita diserang negara asing di masa transisi seperti ini, presiden yang ada tetap bisa jadi panglima tertinggi untuk menyatakan perang. Tapi sebelum melakukan itu, ia harus berkonsultasi dengan presiden terpilih, katanya. Ia menganjurkan jika memang ada yang harus dilakukan, segera dikomunikasikan. Sehingga pergantian berlangsung dengan halus, ujarnya. Di negara maju pula, menurut dia, tim transisi persiden baru yang dibentuk akan memiliki kantor sendiri (dibiayai negara). Sehingga mereka dapat berkomunikasi dengan pejabat negara, dapat mengakses dokumen negara, terutama tentang apa yang sudah, sedang dan akan dilakukan ke depan, tuturnya. Kalau bisa, transisi kekuasaan berjalan mulus, dan komunikasi adalah kuncinya, tegasnya seraya menambahkan bahwa sampai sekarang belum ada hal tersebut. Ia mengatakan, sebetulnya ada upaya-upaya ke arah situ, berupa komunikasi secara langsung dari SBY ke Mega. Tapi, dalam bentuk apa, dia menyatakan belum dapat mengatakannya sekarang. Selain itu, ia juga mengatakan ada komunikasi tidak langsung, yaitu melalui pihak Mega. Sekarang tinggal menunggu respon dari beliau (Megawati), katanya. RR. Ariyani - Tempo
Iklan
