TEMPO.CO , Kuala Lumpur: Serbuan asap ke Malaysia membuat Perdana Menteri Najib Tun Razak melayangkan nota protes ke Indonesia. Najib meminta pemerintah Indonesia menindak pelaku pembakaran hutan. Surat protes dibawa oleh Menteri Lingkungan Hidup Malaysia G. Palanivel ke Jakarta hari ini, 26 Juni 2013.
“Apakah perusahaan Indonesia, Malaysia, atau Singapura yang melakukan pembakaran hutan bukanlah persoalan sekarang. Tapi, saat kondisi sudah memburuk seperti sekarang, seharusnya siapa pun pelakunya harus segera ditindak,” kata Najib, seperti dilansir kantor berita Bernama, kemarin.
Najib menawarkan bantuan pesawat khusus kepada Indonesia untuk menurunkan bom air di lokasi kebakaran. Pesawat ini, kata dia, sanggup mengangkut air dalam jumlah besar untuk diturunkan di lokasi kebakaran. “Memadamkan api yang terus membara memang bukan pekerjaan mudah. Dibutuhkan sejumlah metode yang lebih efektif,” ujar dia.
Dampak asap kebakaran hutan ini telah merepotkan aktivitas pemerintah Malaysia dan Singapura. Acara pelantikan anggota parlemen ke-13, yang biasanya digelar di luar gedung, terpaksa dipindahkan ke dalam gedung. Ini merupakan peristiwa pertama kali dalam sejarah politik Malaysia dan disaksikan Sultan Tuanku Abdul Halim Muaadzam Shah.
Anggota kabinet dan parlemen Malaysia merespons permintaan maaf Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Menteri Pertahanan Hishammuddin Hussein mengatakan permintaan maaf merupakan awal yang baik untuk mengatasi serbuan asap.
Begitu pula Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong. Ia menegaskan Singapura bersedia bekerja sama dengan Indonesia, Malaysia, dan negara lain di Asia Tenggara untuk menghentikan kebakaran hutan dan serbuan asap lintas batas. “Kami harus menemukan solusi permanen untuk menghentikan masalah tahunan ini,” ucap Lee kemarin.
Malaysia dan Singapura selalu menerima kiriman asap dari kebakaran hutan di Sumatera dan Kalimantan. Pada 1997, indeks polusi mencapai 839 di Kuching, yang terletak di Negara Bagian Sarawak. Dalam insiden itu, pemerintah Malaysia terpaksa menerapkan kondisi darurat selama 10 hari berturut-turut.
BERNAMA | BLOOMBERG | CHANNEL NEWSASIA | SITA PLANASARI AQUADIN
