SMA Negeri Makassar Nunggak Bayar Listrik

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Sejumlah demonstran berunjukrasa dalam rangka 100 hari pemerintahan SBY-Boediono  di Jakarta. Mereka antara lain menuntut pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. AP/Achmad Ibrahim

    Sejumlah demonstran berunjukrasa dalam rangka 100 hari pemerintahan SBY-Boediono di Jakarta. Mereka antara lain menuntut pendidikan dan kesehatan gratis bagi masyarakat. AP/Achmad Ibrahim

    TEMPO.CO, Makassar - Sejumlah sekolah negeri di Makassar dilaporkan telah menunggak pembayaran iuran listrik hingga setengah tahun lalu. Sejumlah sekolah itu antara lain SMK 15 dan SMAN 5 Makassar. "SMK 15 itu iurannya menunggak selama 6 bulan. Begitu juga SMAN 5 Makassar selama 6 bulan juga," ujar Kepala Dinas Pendidikan Kota Makassar, Mahmud BM dalam rapat bersama komisi Bidang Kesejahteraan Rakyat DPRD Kota Makassar tentang Persiapan Siswa Baru (PSB) tingkat SMP dan SMA sederajat tahun ajaran 2013 di kantor DPRD Kota Makassar, Senin, 24 Juni 2013.

    Menurut Mahmud hal tersebut terjadi karena alokasi anggaran pendidikan masih kurang dibanding dengan jumlah siswa. "Kabupaten/Kota lainnya di Sulsel sanggup menjalankan pendidikan gratis karena jumlah siswanya lebih sedikit dibanding Makassar. Alasan mengapa kami tidak bisa menjalankan program tersebut pada 2013, karena kurang anggaran sementara jumlah siswa sangat besar," ujarnya.

    Selain itu sering telatnya anggaran dari pemerintah pusat membuat sekolah kesulitan mengelola anggaran pendidikannya. Kondisi itu pula yang menyebabkan Pemkot Makassar terpaksa mengambil pungutan lewat jalur dana komite sekolah.

    Di tempat yang sama, Ketua Komisi D DPRD Kota Makassar Swarno Sudirman, mengatakan, akan segera mengadakan Rapat Dengar Pendapat dengan mengundang Dinas Pendidikan Provinsi. "Dalam waktu dekat," katanya.

    DIDIT HARIYADI


     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Lakon DPR, Jokowi, dan MK dalam Riwayat Akhir Kisah KPK

    Pada 4 Mei 2021, Mahkamah Konstitusi menolak uji formil UU KPK. Dewan Perwakilan Rakyat dan Presiden Jokowi juga punya andil dalam pelemahan komisi.