Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke [email protected].

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Ayi Vivananda Bakal Gugat Hasil Pilkada Bandung

image-gnews
Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda. TEMPO/Prima Mulia
Wakil Walikota Bandung Ayi Vivananda. TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Bandung - Salah satu calon Wali Kota Bandung, Ayi Vivananda, berencana menggugat ke Mahkamah Konstitusi setelah Komisi Pemilihan Umum Kota Bandung menetapkan hasil pemilihan kepala daerah. Pemilihan Wali Kota bandung digelar Ahad lalu. Ia menilai banyak terjadi kecurangan dalam pemilihan itu. "Pak Ayi sedang mengumpulkan bukti-bukti kecurangan Pilkada," kata Andri Perkasa Kantaprawira, koordinator relawan pendukung Ayi kepada Tempo, Senin, 24 Juni 2013.

Dalam hasil hitung cepat, lembaga survei Jaringan Suara Indonesia (JSI), menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Bandung, Ridwan Kamil dan Oded M Danie unggul dari calon lainnya mencapai 44,55 persen.

Menurut Andri, beberapa fakta dan data yang dikumpulkan untuk gugatan, misalnya terkait cara berkampanye calon saingan, dugaan pembelian suara pemilih, serta maraknya kampanye hitam yang merugikan para kandidat. Ayi maju berpasangan dengan Nani Suryani, istri Wali Kota Bandung Dada Rosada, merasa dirugikan dengan kampanye gelap itu. "Khususnya isu dana kampanye dari hasil korupsi lewat selebaran maupun di media sosial," katanya.

Rencana gugatan itu, kata Andri, masih menunggu hasil penetapan pemilihan oleh KPU Kota Bandung. Sesuai aturan, gugatan bisa diajukan 3 hari setelah penetapan pemilihan. Soal kuat atau lemahnya isi gugatan, ia mengaku belum tahu.

Sementara itu, Ketua Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kota Bandung Cecep Dudy mengatakan, pemilihan Wali Kota berjalan lancar tanpa gangguan. Khusus di malam sebelum pencoblosan, seluruh petugas pengawas di tingkat kelurahan hingga kecamatan diperintahkan mewaspadai pembagian uang dari tim sukses kepada warga calon pemilih. "Semua petugas dan 120 staf dikerahkan untuk solat subuh di masjid sambil mengawasi. Sejauh ini tidak ada temuan yang membagikan uang," katanya.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Cecep menuturkan panitia pengawas sedang mengawasi peralihan kotak suara dari TPS ke panitia keluarahan dan kecamatan. Rencananya, hasil penghitungan surat suara akan diumumkan KPU Kota Bandung pada 27 atau 28 Juni 2013.

ANWAR SISWADI

Topik terhangat:

Ridwan Kamil
| Razia Bobotoh Persib | Puncak HUT Jakarta | Penyaluran BLSM

Berita lainnya:
Hitung Cepat, Ridwan Kamil Jadi Wali Kota Bandung

Menang Pilkada Bandung, PKS: Masih Dipercaya Warga

Ini Sikap Persib Soal Penyerangan Bus Mereka

Farhat Abbas Kicau Foto Cium Bastian Coboy Junior

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.