Menyusul Vonis Bupati Seluma, KPK Tahan Ketua DPRD

Reporter

Editor

Elik Susanto

Murman Effendi Bupati Seluma, Bengkulu non aktif, meninggalkan ruangan usai menjalani sidang pembacaan putusan kasus suap anggota DPRD di pengadilan Tipikor, Jakarta, (21/2). ANTARA/Prasetyo Utomo

TEMPO.CO, Jakarta - Komisi Pemberantasan Korupsi resmi menahan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Seluma, Bengkulu, Zaryana Rait. Dia ditahan di Rumah Tahanan Guntur, Polisi Militer Kodam Jaya pada Jumat 21 Juni 2013. Zaryana disangka tekait dengan dugaan suap proyek jembatan tahun jamak. "Ini untuk kepentingan penyidikan," kata juru bicara KPK, Johan Budi, S.P.

Menurut Johan, Zaryana disangka melanggar Pasal 12 huruf a atau b, Pasal 5 ayat (2), dan Pasal 13 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Pada kasus serupa, Bupati Seluma nonaktif, Murman Effendy, sudah divonis dua tahun penjara karena dinyatakan terbukti bersalah dalam kasus suap proyek berbiaya Rp 381 miliar itu.

Mantan Ketua DPD Partai Demokrat Bengkulu ini juga dikenai denda Rp 100 juta, atau diganti kurungan 3 bulan penjara.  Majelis hakim di persidangan menyebut Murman terbukti memberikan uang dalam bentuk tunai maupun cek kepada 27 anggota DPRD dengan tujuan supaya mengubah Peraturan Daerah Nomer 12 Tahun 2010 menjadi Perda Nomer 2 Tahun 2011 dalam waktu satu hari.

Perda tersebut mengatur tentang peningkatan dana anggaran pembangunan infrastruktur peningkatan jalan dengan konstruksi hotmix dan jembatan melalui pelaksanaan pekerjaan tahun jamak, selama lima tahun anggaran. Akibat pengubahan Perda ini, anggaran bertambah sekitar Rp 31,5 miliar.

Total anggaran proyek jalan tersebut menjadi Rp 381,5 miliar. Pengubahan peraturan ini menjadi unsur penyalahgunaan jabatan Murman. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Seluma, Erwin Panama, dan beberapa anggota DPRD Seluma pun sudah terjerat dalam kasus serupa.

RUSMAN PARAQBUEQ

Terhangat:

Evaluasi Jokowi | Kenaikan Harga BBM | Rusuh KJRI Jeddah

Berita lainnya:
Malam Ini Pengumuman Harga BBM Bersubsidi Naik
Pensil Bluetooth dan Gelang Komunikasi di SBMPTN
Soal Asap, Menkokesra: Singapura Jangan Mengeluh
Ada Soal Luthfi Hasan di Ujian, PKS Protes SMK







Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

7 Desember 2018

Respons Kemendagri soal Usulan Kenaikan Gaji Kepala Daerah

Ketua KPK Agus Rahardjo sebelumnya mengusulkan agar pemerintah mengkaji remunerasi bagi kepala daerah.


Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

12 September 2018

Kasus Nur Mahmudi Ismail, Mantan Sekda Depok Hari Ini Diperiksa

Dua mantan pejabat Kota Depok, Nur Mahmudi Ismail dan Harry Prihanto, dituduh merugikan negara Rp 10,7 miliar dalam korupsi proyek Jalan Nangka.


Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

3 November 2017

Kejari Yogya SP3 Kasus Dana Purna Tugas 13 Mantan Anggota DPRD

Dalam kasus dana purna tugas ini sebanyak 17 anggota DPRD Kota Yogyakarta periode 1999-2004 lainnya sudah menjalani hukuman.


Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

25 Oktober 2017

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Diciduk KPK

Kepala Dinas Lingkungan Hidup Nganjuk Harianto diperiksa penyidik KPK di Polres Nganjuk.


Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

4 Oktober 2017

Cegah Korupsi di DKI Jakarta, Ini Cara Kerja Dua Tim Khusus KPK

Tim koordinasi supervisi bekerja sama dengan perangkat daerah untuk mencegah korupsi di DKI Jakarta.


OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

14 September 2017

OTT di Batubara, Ada Indikasi Terkait Fee Proyek

Bupati Batubara OK Arya Zulkarnaen terjaring dalam OTT KPK. Ia diduga menerima fee proyek.


Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

13 September 2017

Korupsi Alkes, Bekas Anak Buah Nazaruddin Divonis 3 Tahun Penjara  

Mantan anak buah Nazaruddin, Marisi Matondang, divonis tiga tahun penjara.


Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

6 September 2017

Korupsi Buku, Eks Kepala Dinas Pendidikan Jabar Divonis 3 Tahun  

Terdakwa pelaku korupsi buku pingsan setelah hakim menjatuhkan vonis hukuman penjara 3 tahun.


Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

6 September 2017

Dahlan Iskan Bebas, Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Ajukan Kasasi  

Kejaksaan Tinggi Jawa Timur akan mengajukan kasasi ke Mahkamah Agung terkait dengan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya yang membebaskan Dahlan Iskan.


Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

6 September 2017

Pengadilan Tinggi Bebaskan Dahlan Iskan, Hakim Tidak Satu Suara

"Karena kalah jumlah, majelis hakim memutuskan bahwa banding Dahlan dikabulkan," ujarnya.