Pihak Korban Minta Ada Reka Ulang Kasus Cebongan

Oleh :
  • Font:
  • Ukuran Font: - +
  • Gedung Lapas Kelas II B Cebongan. TEMPO/Suryo Wibowo

    Gedung Lapas Kelas II B Cebongan. TEMPO/Suryo Wibowo

    TEMPO.CO, Kupang -Keluarga korban penyerbuan Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, berharap majelis hakim Pengadilan Militer Yogyakata memerintahkan rekonstruksi terhadap kasus tersebut. Pemintaan itu dikemukakan oleh keluarga empat orang asal Nusa Tenggara Timur, yang dibunuh oleh belasan anggota Komandan Pasukan Khusus Grup 2 Kartosuro tiga bulan lalu.

    "Kami berharap dalam persidangan hakim memerintahkan untuk rekonstruksi kasus penyerangan secara menyeluruh," kata Viktor Mambit, perwakilan keluarga korban, Kamis, 20 Juni 2013.

    Menurut dia, investigasi oleh Tim TNI hasilnya tidak memuaskan. Karena, kata Viktor, kerja tim belum menyeluruh, sehingga masih diragukan hasilnya. Seharusnya, lanjutnya, rekonstruksi dilakukan dari awal di Hugos Cafe, hingga penyerangan. "Juga ekonstruksi apa yang terjadi di Markas Kopasus serta rute perjalanan anggota Kopassus ke Cebongan," katanya.

    Keluarga juga mempertanyakan apakah ada garis komando dalam tragedi itu. Sebanyak 12 anggota Kopasus hanya dikenakan pasal pembunuhan berencana. "Jika hanya fokus pada kasus pembunuhan, sehingga keputusan hakimnya menjadi tidak penuh," katanya.

    Hari ini digelar sidang perdana kasus Cebongan di Pengadilan Militer Yogyakarta. Agenda sidang adalah pembacaan dakwaan oleh oditur militer atau jaksa penuntut dalam pengadilan umum. Sidang ini diawasi oleh lembaga tinggi seperti Mahkamah Agung, Komisi Yudisial serta bebeapa lembaga antara lain Komisi Nasional  Hak Asasi Manusia.

    YOHANES SEO

    Berita Terpopuler

    Ini Bukti SMS Kasus Cebongan Terencana
    Setengah Tahun Jokowi, 40 Persen Sungai Dikeruk
    Cara Jokowi-Ahok Taklukkan Wakil Rakyat



     

     

    Lihat Juga



    Selengkapnya
    Grafis

    Jokowi Memilih Status PSBB, Sejumlah Negara Memutuskan Lockdown

    Presiden Joko Widodo atau Jokowi memutuskan PSBB. Hal itu berbeda dengan sejumlah negara yang telah menetapkan status lockdown atau karantina wilayah.