Letkol Heru Atmodjo Luncurkan Buku soal G30S/PKI

TEMPO Interaktif, Jakarta: Berakhirnya Orde Baru menimbulkan keberanian dari pelaku sejarah untuk mengungkapkan apa yang terjadi pada tahun 1965. Di kantor Kontras Jakarta, Senin(4/10), diluncurkan buku sejarah tahun 1965 dengan judul Gerakan 30 September 1965, kesaksian Letkol Heru Atmodjo. "Buku ini sebagai klarifikasi atas produk masa kini, karena orang melihat peristiwa G 30 S/PKI dilihat dengan cara sepotong-sepotong," kata Heru Atmojo. Penerbitan buku ini juga dikaitkan dengan teori dari Coen Holtzappel yang menyebutkan Heru Atmodjo sebagai "dalang" Gerakan 30 September. Kesaksian mantan Asisten Direktur Intelijen AURI saat terjadi peristiwa tahun 1965 ini, menurut sejarawan Aswi Warman Adam, sangat penting. Karena, dia salah satu tokoh kunci yang masih hidup. Sehingga kesaksiannya dapat meluruskan sejarah yang dinilai telah dibengkokkan. "Selain sebagai kesaksian baru, buku ini juga melengkapi penulisan sejarah AURI," kata Aswi, Peneliti Senior LIPI. Buku ini, lanjut dia juga mematahkan teori "dalang" gerakan 30 September digerakkan oleh Dinas Intelijen dibawah Heru Atmodjo.Menurut Aswi, dirinya mendorong penulis untuk segera membukukan kesaksiannya atas peristiwa tersebut. Hal ini dikarenakan pemerintah Indonesia, lewat Menteri Pendidikan Nasional, telah membuat draf penelitian sejarah tahun 1965 yang diketuai Prof. Taufik Abdulah. Dalam buku setebal 288, Heru Atmodjo menceritakan secara lengkap perannya saat peristiwa G30S/PKI. Dia menceritakan sehari sebelum peristiwa dan empat hari setelah peristiwa tersebut. "Saya tidak pernah ikut rapat dan saya tidak pernah kenal satu pun orang yang PKI tersebut," kata dia. Menyangkut tanda tangan dirinya dalam naskah Dewan Revolusi, ia mengaku tanda tangan tersebut dipalsukan orang lain.Aswi menambahkan, versi yang terlengkap untuk menjelaskan teori G30S/PKI adalah versi presiden Soekarno. Menurut Aswi, penjelasan versi Bung Karno dalam Pidato Nawaksara tanggal 10 Januari 1967 adalah paling komprehensif. "Peristiwa itu disebabkan keblingeran pimpinan PKI, kelihaian suversi nekolim, dan adanya oknum yang tidak benar," kata dia.Sutarto - Tempo