Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

SBY Akan Tunjuk 4 Wanita

image-gnews
Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta: Calon presiden Susilo Bambang Yudhoyono perlahan-lahan membuka gambaran menteri-menterinya. Ia kemarin mengatakan akan mengangkat empat wanita dan seorang menteri dari Papua dalam kabinetnya. Sedangkan calon wakil presiden Jusuf Kalla mengatakan, anggota kabinet akan terdiri atas 32 menteri.Dalam dialog dengan ratusan warga masyarakat di halaman rumahnya di Cikeas, Bogor, Yudhoyono menegaskan, empat "wanita terbaik Indonesia" yang akan ia angkat memiliki karakter kepemimpinan, integritas, mau bekerja keras, dan diterima rakyat. "Dari mana pun mereka berasal, kalau mempunyai kualifikasi itu akan saya libatkan," kata dia.Tentang posisi yang akan diberikan kepada "orang terbaik dari Papua", Yudhoyono menyatakan "akan dijelaskan pada saatnya". Dia pun berjanji untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat Papua, Aceh, dan penduduk yang hidup di wilayah konflik lainnya.Selain gambaran yang diungkapkan kemarin, Yudhoyono sebelum pemilihan presiden putaran kedua pada 20 September lalu menyatakan akan mengangkat Menteri Agama dari kalangan Nahdlatul Ulama. Ia saat itu mengatakan, kalangan nahdliyin memiliki kepribadian yang bagus dan wawasan luas sehingga bisa mengurangi konflik antarumat.Yudhoyono kemarin memastikan tidak akan mengumumkan kabinetnya sebelum masa penyampaian sengketa hasil pemilu ke Mahkamah Kosntitusi usai--tiga hari setelah hasil resmi diumumkan Komisi Pemilihan Umum. Hal itu, kata dia, agar kabinetnya tidak melanggar konstitusi, aturan main, dan Undang-Undang Pemilu."Saya menghormati KPU dan saya juga mengetahui kemungkinan ada permasalahan yang harus diselesaikan Mahkamah Konstitusi, sehingga kabinet akan saya umumkan setelah itu," kata Yudhoyono.Mantan Menko Polkam itu mengakui, ada keinginan kuat dari rakyat untuk mengetahui susunan kabinet beserta program 100 hari pemerintahannya. Namun, ia mengaku tidak ingin terburu-buru. "Setelah Mahkamah Konstitusi menyelesaikan sengketa, saya akan menjelaskan susunan kabinet termasuk menterinya," ujarnya.Di tempat terpisah, Jusuf Kalla mengatakan, kabinetnya akan terdiri atas 31-32 kementerian. Kabinet akan diisi oleh partai-partai pendukung pasangan ini, karena itu ia menutup peluang bagi wakil PDI Perjuangan dan Partai Golkar.Ketika ditanyakan apakah politikus PDI Perjuangan Kwik Kian Gie memiliki peluang masuk kabinet, Kalla malah balik bertanya, "Kwik dari partai pendukung atau bukan?"Hingga kemarin, nama Kwik memang masih terdengar sebagai calon pengisi kabinet Yudhoyono-Kalla. Ia disebut-sebut menjadi calon untuk Menteri Perindustrian dan Perdagangan. Namun, berdasarkan informasi di tim Partai Demokrat, peluang Menteri Perencanaan Pembangunan kabinet Megawati itu tidak besar, karena ia harus bersaing dengan Mari Elka Pangestu dan sejumlah nama lain.Dalam mempertimbangkan calon menteri pada satu pos tertentu, Yudhoyono-Kalla dikabarkan tidak menyiapkan hanya satu nama, melainkan beberapa. Untuk posisi Jaksa Agung, misalnya, terdapat calon-calon seperti Marsillam Simanjuntak dan Todung Mulya Lubis. Belakangan, menurut sumber, tim Kalla juga memasukkan nama Hakim Agung Artijo Alkostar ke dalam daftar.Mantan Sekretaris Menko Polkam Letjen (Purn.) Sudi Silalahi juga dicalonkan untuk beberapa pos, yakni Menteri Dalam Negeri, Sekretaris Negara, atau anggota Dewan Keamanan Nasional. Mantan Panglima TNI Laksamana (Purn.) Widodo dicalonkan untuk menjadi anggota Dewan Keamanan Nasional, di samping Menteri Koordinator Politik dan Keamanan. Untuk posisi yang sama, nama Panglima TNI Jenderal Endriartono Sutarto disebut.Tentang Dewan Keamanan Nasional yang dipastikan akan dibentuk pemerintahan Yudhoyono, Direktur Eksekutif Imparsial Rachland Nashidik meminta agar DPR mengawasinya. DPR, kata dia, juga harus mengontrol kebijakan-kebijakan presiden tentang keamanan nasional dan mengurangi dominasi militer dalam pembuatannya.Rachland pun berharap presiden menempatkan orang-orang sipil dalam lembaga itu. "Saya menolak jika Dewan Keamanan Nasional dipimpin dan diisi oleh militer-militer aktif," ujarnya. cahyo junaedy/badriah/sunariah
Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

33 hari lalu

Hakim Ketua Buyung Dwikora (tengah) bersama Hakim Anggota Budi Prayitno (kiri), dan Arlen Veronica (kanan) berdiskusi saat memimpin sidang pembacaan dakwaan kasus dugaaan tindak pidana pemilihan umum (pemilu) terkait penambahan data Daftar Pemilih Tetap (DPT) di Kuala Lumpur, Malaysia di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Agung mendakwa tujuh terdakwa yaitu Umar Faruk, Tita Oktavia Cahya Rahayu, Dicky Saputra, Aprijon, Puji Sumarsono, A Khalil dan Masduki Khamdan Muchamad. ANTARA/ Rivan Awal Lingga
Vonis 7 Anggota Nonaktif PPLN Kuala Lumpur Lebih Rendah daripada Tuntutan Jaksa, Ini Hal-hal yang Meringankan

Hakim juga menjatuhkan pidana denda kepada seluruh terdakwa PPLN Kuala Lumpur itu masing-masing sebesar Rp 5 juta.


Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

53 hari lalu

Kabid Humas Polda Papua, Kombes. Pol. Ignatius Benny Ady Prabowo. Dok Polda Papua
Ricuh di Bawaslu Papua Karena Dugaan Kecurangan Suara, Wakapolres Yalimo Terkena Lemparan Batu

Sekelompok massa menyerang Kantor Bawaslu Papua karena mereka menduga ada kecurangan suara saat rapat pleno di Distrik Abenaho.


Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

54 hari lalu

Ratusan massa Aksi Rakyat Semesta melakukan aksi dukung hak angket kecurangan pemilu di depan kompleks Gedung DPR/MPR, Jakarta, Jumat 1 Maret 2024. Dalam aksinya massa membawa tiga tuntutan utama yang mereka sebut sebagai 'Tritura'. Yakni, turunkan harga sembako, dukung hak angket, dan makzulkan Presiden Jokowi. TEMPO/Subekti.
Tim Advokasi Peduli Pemilu: Pemilu 2024 Jadi Pementasan Nepotisme di Panggung Demokrasi Indonesia

Tim Advokasi Peduli Pemilu melakukan uji materi terhadap UU Pemilu agar penguasa tidak lagi sewenang-wenang saat pemilu.


Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

55 hari lalu

Perawat merapikan tempat tidur untuk pasien gangguan jiwa di Rumah Sakkit Khusus Daerah (RSKD) Dadi, Makassar, Sulawesi Selatan, Senin, 12 Februari 2024. Rumah Sakit Khusus Daerah (RSKD) Dadi menyiapkan fasilitas berupa tempat tidur dan tenaga profesional spesial psikiatri bagi calon legislatif (caleg) yang depresi akibat gagal terpilih pada Pemilihan Umum (Pemilu) 14 Februari 2024 nanti. ANTARA/Hasrul Said
Pemilu 2024 Tingkatkan Kecemasan dan Depresi, Begini Rinciannya

Penelitian menemukan Pemilu 2024 berpengaruh terhadap meningkatnya risiko gangguan kesehatan mental seperti kecemasan dan depresi pada masyarakat.


Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

20 Februari 2024

Penampilan Melly Goeslaw semakin unik dengan face shield yang bentuknya tak kalah unik hasil rancangan Rinaldy A Yunardi. Sebelumnya, Melly juga kerap mengenakan face shield dengan bentuk yang tak biasa dalam berbagai acara. Foto: Instagram
Bukan Hanya Komeng, Perolehan Suara Sejumlah Artis Kalahkan Politisi Berpengalaman. Siapa Saja Mereka?

Sejumlah artis pendatang baru di politik ungguli politisi pengalaman. Ada Komeng, Verrell Bramasta dan lainnya.


Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

16 Februari 2024

Foto pencalonan Alfiansyah Bustami Komeng sebagai Daftar Calon Tetap Dewan Perwakilan Daerah (DPD) untuk Daerah Pemilihan (Dapil) Jawa Barat yang ditampilkan pada surat suara Pemilihan Umum (Pemilu) 2024. Foto bergaya nyeleneh ini dianggap menarik perhatian pemilih saat pencoblosan. ANTARA/KPU
Tugas dan Wewenang Komeng Jika jadi Anggota DPD

Perolehan suara Komeng melesat di pemilihan DPD. Apa saja tugas dan fungsinya jika terpilih?


Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

15 Februari 2024

Capres nomor urut 2 Prabowo Subianto memberikan salam hormat kepada Capres nomor urut 2 Ganjar pranowo disaksikan Capres dan Cawapres nomor urut 1, Anies Baswedan dan Muhaimin Iskandar usai Debat Kelima Pilpres 2024 di Jakarta Convention Center, Jakarta, Minggu, 4 Februari 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Masih Adakah Kemungkinan Putaran Kedua Pilpres 2024? Ini Ketentuannya

Melihat hasil quick count Pemilu 2024, masih adakah kemungkinan putaran kedua Pilpres 2024? Berikut ini penjelasan lengkap terkait ketentuannya.


Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

14 Februari 2024

Tahanan mantan pejabat eselon III kabag umum Kanwil Ditjen Pajak Jakarta Selatan II, Rafael Alun Trisambodo saat mencoblos di TPS 901 di Rumah Tahanan Negara Klas I Salemba Cabang KPK, Jakarta, Rabu, 14 Februari 2024. KPK berkerjasama dengan KPU Provinsi DKI  Jakarta memberikan fasilitas bagi 75 tahanan korupsi untuk menggunakan hak pilihnya pada Pemilu 2024. TEMPO/Imam Sukamto
Begini Syarat Pilpres Dua Putaran dan Skenario Tahapannya

Salah satu opsi yang mungkin terjadi dalam Pemilu Pilpres 2024 adalah pelaksanaan pemungutan suara dua putaran. Ini syarat pilpres dua putaran.


Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

14 Februari 2024

Menpora Dito Ariotedjo saat ditemui usai acara Diskusi Turun Minum PSSI Pers di Media Center Kemenpora, Kamis, 21 Desember 2023. TEMPO/Randy
Tren Mantan Atlet Jadi Caleg di Pemilu 2024, Ini Kata Menpora Dito Ariotedjo

Apa kata Menpora Dito Ariotedjo soal kehadiran sejumlah mantan atlet Tanah Air sebagai calon anggota legislatif di Pemilu 2024?


Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

12 Februari 2024

Warga Suku Badui merapikan kotak suara yang akan didistribusikan ke TPS di Desa Kanekes, Lebak, Banten, Minggu, 11 Februari 2024. Desa Kanekes merupakan pemukiman Suku Badui. ANTARA/Muhammad Bagus Khoirunas
Jika Pemilih Sakit di Rumah dan Tak Bisa ke TPS Apakah Hak Suaranya Gugur? Ini Jawabnya

Jika calon pemilih tiba-tiba sakit, yang tidak memungkinnya menuju TPS. Apakah hak pilihnya hangus? Tidak