Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Bupati Cianjur Kecewa Dibilang Ada Pengecualian

image-gnews
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri) bersama Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh saat membuka Pameran Pembangungan di Lapangan Joglo, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (6/7). ANTARA/ Dhoni Setiawan
Menteri Perdagangan Gita Wirjawan (kiri) bersama Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh saat membuka Pameran Pembangungan di Lapangan Joglo, Cianjur, Jawa Barat, Jumat (6/7). ANTARA/ Dhoni Setiawan
Iklan

TEMPO.CO, Cianjur Hasil audit laporan pemeriksaan keuangan daerah tahun anggaran 2012 Pemerintah Kabupaten Cianjur meraih predikat Wajar Dengan Pengecualian (WDP). Hasil tersebut membuat Bupati Cianjur Tjetjep Muchtar Soleh merasa kecewa.

"Sebelumnya kami yakin predikat WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) dapat kami raih. Tapi, kita hanya meraih WDP tahun anggaran 2012. Namun, kami yakin hasil pemeriksaan keuangan TA 2013 kita bisa meraih WTP," ujar Tjetjep di Cianjur, Jumat 7 Juni 2013.

Menurut Tjetjep, diperolehnya predikat WDP itu lantaran terdapat kekurangan dalam laporan keuangan terutama soal inventarisasi aset. Oleh karena itu ia akan mendorong dalam dua bulan ke depan Pemerintah Kabupaten Cianjur selesai melakukan inventarisasi ulang. "Hal itu memang perlu dan harus segera dilakukan agar tahun 2014 predikat WTP bisa tercapai," ujar Tjetjep.

Dijelaskan Tjetjep, dalam inventarisasi aset daerah memang tidak mudah untuk dilakukan. Pasalnya, Pemerintah Kabupaten Cianjur memiliki banyak persoalan dalam pengembalian aset. "Misalnya kasus kendaraan dinas yang hilang, aset tanah yang belum disertifikatkan, atau ada tanah yang diberikan baik oleh pemerintah pusat maupun provinsi yang belum diselesaikan," ujarnya.

Untuk itu, dia akan membentuk tim khusus, yang terdiri dari Inspektorat Daerah dan Dinas Keuangan untuk melakukan inventarisasi ke dinas-dinas. "Terlepas dari itu, pemerintah Kabupaten Cianjur juga mengeluarkan biaya dari APBD dalam rangka pencapaian predikat WTP untuk TA 2012.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Selain itu pemerintah Kabupaten Cianjur menggandeng Badan Pemeriksaan Keuangan dan Pembangunan (BPKB) dalam bentuk Satuan Tugas (Satgas) untuk peraihan WTP. "Makanya dalam hasil pemeriksaan kemarin, walaupun gagal meraih WTP sebenarnya predikat WDP ada peningkatan dibanding tahun lalu," ujarnya.

DEDEN ABDUL AZIZ

Topik terhangat:

Penembakan Tito Kei
| Tarif Baru KRL | Kisruh KJS | PKS Membangkang | Fathanah

Berita lainnya:
Pramugari Sriwijaya Air Banjir Dukungan di Twitter
Pramugari Sriwijaya Air Dipukul Pejabat Daerah

Ada Makhluk Lain Saat Syuting Film Nyai Roro Kidul

Terungkap, Misteri Jose Bikin Film Nyai Roro Kidul 

4 Indikasi Priyo Terlibat Proyek Kementerian Agama

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Pemkot Gorontalo Serahkan Nota Pengantar LKPJ 2020

19 April 2021

Pemkot Gorontalo Serahkan Nota Pengantar LKPJ 2020

Walikota Gorontalo, Marten Taha mengatakan, LKPJ yang disampaikan merupakan kemajuan laporan atas kinerja pembangunan yang dilaksanakan selama satu tahun.


Dana Kas Mengendap Rp 261 T, Kemenkeu Siapkan Sanksi ke Pemda

29 November 2019

Ekspresi Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati didampingi Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara (kiri) saat mengikuti rapat kerja dengan Komisi XI DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin, 4 November 2019. TEMPO/Tony Hartawan
Dana Kas Mengendap Rp 261 T, Kemenkeu Siapkan Sanksi ke Pemda

Pemerintah akan memberikan sanksi bagi Pemerintah Daerah (Pemda) yang terbukti mengendapkan anggaran di Rekening Kas Umum Daerah (RKUD).


Anies Baswedan Akan Gunakan Jurus Ini Setelah LKPJ Ditolak DPRD

20 Juli 2018

Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan ditemui awak media usai apel gebyar gerebek Sudirman-Thamrin di Plaza Tenggara Gelora Bung Karno, Rabu, 18 Juli 2018. Tempo/M Yusuf Manurung
Anies Baswedan Akan Gunakan Jurus Ini Setelah LKPJ Ditolak DPRD

Anies Baswedan mengklaim pengelolaan anggaran 2017 lebih baik dari tahun sebelumnya.


Pertanggungjawaban, Djarot: Pejabat DKI Lanjuti Pemeriksaan BPK

12 Juli 2017

Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat saat wawancara dengan tim Majalah TEMPO. Maria Fransisca
Pertanggungjawaban, Djarot: Pejabat DKI Lanjuti Pemeriksaan BPK

Djarot meminta kepada pimpinan satuan kerja perangkat daerah (SKPD) dan aparatur Pemerintah DKI Jakarta agar menindaklanjuti pemeriksaan BPK.


BPK Beri Opini WDP untuk Laporan Keuangan DKI Jakarta  

31 Mei 2017

Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (kiri) bersama Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetio Edi Marsudi (kanan) menunjukan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur di Gedung DPRD, 23 April 2015. DPRD memberikan rapor merah atas kinerja buruk yang dijalankan oleh Ahok pada periode 2014. TEMPO/M Iqbal Ichsan
BPK Beri Opini WDP untuk Laporan Keuangan DKI Jakarta  

Opini wajar dengan pengecualian diperoleh DKI sejak kepemimpinan Joko Widodo dan diteruskan kepada Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.


Atut Absen di Sidang LPJ Gubernur Banten

29 April 2013

Ratu Atut Chosiyah. TEMPO/Seto Wardhana
Atut Absen di Sidang LPJ Gubernur Banten

Laporan pertanggungjawaban itu mengungkapkan banyak target pemerintah Provinsi Banten tidak tercapai.


Hendak Melantik, Bupati Cirebon Jatuh Sakit  

28 November 2012

Balai Kota Cirebon. TEMPO/Subekti
Hendak Melantik, Bupati Cirebon Jatuh Sakit  

Direktur Utama Rumah Sakit Umum Daerah Waled, Suwanta, datang tergesa-gesa dengan membawa tabung oksigen kecil.


Bupati Luwu Akan Dimintai Keterangan Hari Ini

3 September 2012

TEMPO/Fahmi Ali
Bupati Luwu Akan Dimintai Keterangan Hari Ini

Kasus ini berawal dari laporan lembaga swadaya masyarakat ke Menteri Pemberdayaan Apatur Negara.


Pelantikan Plt Gubernur Bengkulu Ditunda  

15 Mei 2012

Agusrin Najamuddin. TEMPO/Panca Syurkani
Pelantikan Plt Gubernur Bengkulu Ditunda  

Anggaran yang sudah dikeluarkan untuk acara pelantikan Rp 200 juta. Katering yang telanjur dipesan akhirnya disumbangkan ke panti asuhan.


Dede Yusuf Protes Heryawan Soal Mutasi Pejabat

1 Mei 2012

Wakil Gubernur Jawa Barat, Dede Yusuf (kiri) mendampingi Ketua Umum Partai Demokrat, Anas Urbaningrum menaiki delman saat kunjungan kerjanya di Sariwangi, Kabupaten Bandung Barat. Selasa (1/5). TEMPO/Aditya Herlambang Putra
Dede Yusuf Protes Heryawan Soal Mutasi Pejabat

Dede Yusuf mempertanyakan dalam surat Keputusan mengenai mutasi, rotasi, dan promosi pejabat itu seringkali tidak diparaf oleh dirinya.