TEMPO.CO, Jakarta - Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, membenarkan adanya dugaan korupsi di lingkungan Direktorat Jenderal Kebudayaan. Haryono mengatakan dugaan itu berasal dari laporan penggunaan jasa event organizer pada beberapa acara di kementerian pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2012.
"Laporannya sudah disampaikan ke KPK oleh Pak Menteri," kata Haryono saat dihubungi Tempo, Minggu, 2 Juni 2013.
Inspektorat Jenderal Kemendikbud menemukan indikasi korupsi di Direktorat Jenderal Kebudayaan yang nilainya mencapai sekitar Rp 700 miliar. Jumlah tersebut, menurut Haryono, merupakan anggaran keseluruhannya. Indikasi tersebut, kata dia, diperoleh setelah dilakukan investigasi pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan 2012. "Salah satu dugaannya berupa kegiatan-kegiatan yang bekerja sama dengan event organizer," kata Haryono.
Indikasi tersebut berawal dari dugaan penyalahgunaan wewenang terhadap sebuah event organizer yang diduga berkaitan dengan Yayasan Stuppa Indonesia milik Wakil Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Wiendu Nuryanti.
Laporan dugaan korupsi tersebut telah diserahkan langsung oleh Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Mohammad Nuh ke Komisi Pemberantasan Korupsi pada 29 Mei lalu. Nuh mempersilakan KPK menyelidiki temuan tersebut. "Lebih baik mendatangi kan daripada didatangi," kata dia di Komplek Parlemen Senayan, Kamis, 30 Mei lalu.
Wiendu sendiri menolak berkomentar ihwal proses pelaporan yang tengah berlangsung. Wiendu membantah ia merupakan pemilik event organizer pemenang tender yang dimaksud. "Kita hormati dan percayakan saja ke KPK dan BPKP," katanya melalui pesan singkat.
LINDA HAIRANI
Topik terhangat:
Tarif Baru KRL | Kisruh Kartu Jakarta Sehat | PKS Vs KPK | Vitalia Sesha |Fathanah
Baca juga
EDSUS GENG MOTOR
Calon Kapolri Bocor, Kompolnas Protes Komnas HAM
Adik John Kei Tewas Ditembak
Inter Dibeli Erick Thohir, Ini Komentar Zanetti
SBY Dapat World Statesman Award, Beri 4 Janji
