Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

Nyalon Wali Kota, Dalton Mau Selamatkan Babakan

Editor

Eni Saeni

image-gnews
TEMPO/Prima Mulia
TEMPO/Prima Mulia
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta -KPU Kota Bandung mengumumkan pasangan Budi Dalton Setiawan-Rizal Firdaus lolos bersama tujuh pasangan lainnya  untuk maju sebagai calon Wali Kota Bandung, Jumat sore, 7 Mei 2013.  Merayakan kegembiraan itu, 35 orang pendukung Budi Dalton  mencukur kumis mereka.

"Kegembiraan teman-teman memang berbeda dengan yang lain, mungkin karena pertama kali terjun ke dunia politik," kata Budi Setiawan yang akrab dengan panggilan Dalton.

Budi  Dalton bernazar akan mencabut izin mendirikan bangunan di Babakan Siliwangi, jika dairinya menjadi Wali Kota Bandung. "Babakan Siliwangi harus tetap menjadi paru-paru kota Bandung," ujarnya. Saat ini, di bawah kepemimpinan Dada Rosada, ada restoran di tengah hutan kota Babakan Siliwangi.

Menurut Budi,  tim suksesnya memang minim pengetahuan dalam menghadapi prosedur yang diberikan Komisi Pemilihan Umum (KPU). Dia mengaku tak mengira berhasil mengikuti aturan hingga lolos sebagai Calon Wali Kota Bandung.

Ketua tim sukses Budi Setiawan, Dadang Hermawan, menjelaskan bahwa ide mencukur kumis  adalah ide Man Jasad, budayawan di Kota Bandung. Begitu jagoannya lolos, beberapa tim sukses menangis gembira menerima hasil rapat pleno KPU Bandung.

"Kita senang, karena kita banyak kekurangan. Mulai dari kekurangan finansial, pengetahuan, dan lainnya,"  kata Dadang. "Bentuk kegembiraan mereka adalah bukti politik yang cerdas bagi mereka."

Jika pasangan Budi Setiawan-Rizal Firdaus terpilih menjadi Wali Kota Bandung, Tim sukses kandidat dengan jargon 'Salam Pacantel' itu akan menggunduli rambutnya, "Menggunduli rambut adalah simbol dari kami yang ingin membersihkan Kota Bandung," kata Dadang.

Iklan
Scroll Untuk Melanjutkan

Adapun kedelapan calon Wali Kota Bandung dan wakil Wali Kota yang dinyatakan lolos u adalah Wawan Dewanta - M.Sayogo, H.Wahyudin - Toni Apriliani, Budi Setiawan - Rizal Firdaus, Bambang Setiadi - Alex Taksin, Edi Siswandi - Erwan Setiawan, MA Iswara - Asep Dedi, Ayi Vivananda - Nani Suryani dan Ridwan Kamil - M Oded.

Tahapan selanjutnya, KPU Kota Bandung akan mengundi nomor urut tiap pasangan.

PERSIANA GALIH



Topik Terhangat:
Pemilu Malaysia |
Harga BBM | Susno Duadji | Ustad Jefry | Caleg

Berita Terpopuler:
Bos Perbudakan Buruh Panci Kirim Duit ke Polsek

Akun Vitalia Sesha Pamer Foto di Twitter 

Korban Perbudakan Buruh Panci: Kami Diawasi Polisi

Sehari, Buruh Panci Wajib Cetak 200 Wajan 

Vitalia Shesya, Teman Fathanah Ingin Jadi Penyanyi  

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

22 Agustus 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Dana Pengawasan Pilkada 2015 di 27 Daerah Masih Bermasalah  

Bawaslu telah meminta Mendagri Tjahjo Kumolo untuk memfasilitasi penyelesaian permasalahan dana hibah pengawasan pilkada 2015.


KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

12 Juli 2016

Rapat pleno Komisi Pemilihan Umum (KPU) di Kantor KPU ini memutuskan Komisioner KPU Hadar Nafis Gumay menjadi pelaksana tugas (Plt) Ketua KPU menggantikan Husni Kamal Manik yang tutup usia pada Kamis (07/07). TEMPO/Aditia Noviansyah
KPU Susun Opsi Verifikasi Dukungan Calon Perseorangan  

Hadar bakal meminta bantuan Direktorat Pendudukan dan Catatan Sipil memastikan keberadaan pendukung calon perseorangan.


Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

29 Juni 2016

ANTARA/Wahyu Putro A
Kajian KPK: Ada Calon yang Hartanya Minus Maju di Pilkada  

KPK melakukan penelitian dengan mewawancarai 286 calon yang kalah pada pilkada. Ini temuannya.


Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna Diwarnai Keributan  

Polisi mengevakuasi anggota KPUD Muna keluar dari TPS sambil melepaskan tiga tembakan ke udara.


Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

19 Juni 2016

TEMPO/Arif Fadillah
Hari Ini Pemungutan Suara Ulang Pilkada Kabupaten Muna  

Ini merupakan pemungutan suara ulang yang kedua kali akibat saling gugat dua pasangan calon kepala daerah.


Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

6 Juni 2016

Ketua Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Muhammad. ANTARA/Hafidz Mubarak A
Revisi UU Pilkada, Bawaslu Kini Bisa Periksa Politik Uang  

Bawaslu kini bisa memeriksa kasus politik uang dalam pilkada.


Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

6 Juni 2016

Sineas Indonesia Garin Nugroho. ANTARA/Teresia May
Syarat Calon Perorangan Dipersulit, Ini Kata Pendukung Garin  

Pendukung Garin menilai seharusnya DPR sebagai wakil rakyat membuat aturan yang lebih bermutu.


Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

5 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
Disahkannya UU Pilkada Dinilai Memicu Potensi Konflik  

Peneliti Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem) Fadli Ramadhanil menilai, ada persoalan yang akan terjadi seusai DPR mengesahkan UU Pilkada.


Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

2 Juni 2016

Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPR RI Jazuli Juwaini bersiap memimpin Rapat Pleno Fraksi PKS di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, 11 April 2016. TEMPO/Dhemas Reviyanto
Undang-Undang Pilkada Akhirnya Disahkan, Ini Reaksi PKS  

PKS sebelumnya menilai anggota DPR yang maju ke pilkada tak perlu mundur dari keanggotaan di Dewan, melainkan hanya perlu cuti.


DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

2 Juni 2016

Ilustrasi Rapat Paripurna di Gedung DPR, Jakarta. Tempo/Tony Hartawan
DPR Sahkan Undang-Undang Pilkada

DPR akhirnya mengesahkan undang-undang tentang pemilihan gubernur, bupati, dan wali kota dalam sidang paripurna hari ini.